Refleksi: Apa perlunya Kementrian LH berbuat sesuatu untuk melindung hutan lindung dan hutan pada umumnya? Bukankah dibutuhkan tanah untuk perluasan perkebunan kelapa sawit, selain itu ada pula Departemen Kehutanan yang lebih berwewenang.
http://www.suarapembaruan.com/News/2008/03/12/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY PP Penyewaan Hutan Lindung Kementerian LH Tak Berbuat Apa-apa [JAKARTA] Kementerian Negara Lingkungan Hidup tidak bisa berbuat apa-apa terkait keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) 2/2008 yang dinilai banyak pihak sangat merugikan lingkungan hidup. PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan itu merupakan domain Departemen Kehutanan dan Departemen Keuangan. Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Masnellyarti Hilman, di Jakarta, Selasa (11/3), mengatakan, Kementerian LH hanya akan melakukan pengawasan terhadap pembangunan di dalam hutan lindung tersebut melalui instrumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Menurut dia, Kementerian LH belum pernah dilibatkan dalam penyusunan materi PP yang dikenal PP Penyewaan Hutan. Namun, berdasarkan informasi yang diperolehnya, PP tersebut hanya berlaku untuk 13 perusahaan tambang yang memiliki izin beroperasi di kawasan hutan lindung berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2004 yang kemudian disetujui jadi UU No 19/2004 tentang Kehutanan. "Sebenarnya sejak semua lahirnya Perppu tersebut, Kementerian LH sudah tidak setuju. Namun, mau bagaimana lagi, gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi) memenangkan Perppu itu," katanya. Tak Keluarkan Amdal Menurut Masnellyarti, karena PP No 2/2008 sudah dikeluarkan dan merupakan sikap resmi pemerintah, Kementerian LH akan melakukan pengawasan khusus menyangkut pembangunan yang akan dilakukan di dalam hutan lindung. "Jadi, kalau kita hitung biaya pemulihan lingkungan nanti lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh, kita tidak akan keluarkan Amdal," katanya. Sebelumnya, Deputi I Menteri Negara Lingkungan Hidup bidang Tata Lingkungan, Hermin Roosita, mengatakan, peraturan perundang-undangan Indonesia sudah sangat jelas mengatur tentang kawasan hutan lindung dan hutan konservasi, di mana di kedua kelompok hutan tersebut tidak boleh ada kegiatan pembangunan apa pun. Saat ini, sejumlah aksi dari masyarakat untuk memprotes PP 2/2008 terus berlangsung. Kalangan pemerhati lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah mencabut PP yang dianggap bertentangan dengan komitmen pemerintah sendiri yang ingin menyelamatkan hutan, terutama saat menjadi tuan rumah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim yang berlangsung di Bali, Desember 2007. Ketegasan Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Masyarakat dan Kebudayaan (PMB) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), IGP Antariksa, di tempat terpisah mengatakan, Pemerintah dituntut lebih tegas dalam memanfaatkan kekayaan alam, demi menjaga keberlanjutan kekayaan hayati di masa yang akan datang. Sikap tegas itu, harus tercermin dari kebijakan pemerintah menetapkan suatu wilayah menjadi daerah eksploitasi atau konservasi (pelestarian) alam. "Pemerintah harus mempertimbangkan sisi ekonomi dan keberlanjutan ekonomi itu juga dalam memanfaatkan alam, termasuk penyewaan hutan," kata IGP Antariksa, pada lokakarya dan pemaparan hasil penelitian Ekspedisi Widya Nusantara (E-Win) 2007, di Jakarta, Selasa. Menurut Antariksa, sebaiknya jika pemerintah ingin menerapkan PP 2/2008, wilayah yang ditetapkan harus jelas. "Mana hutan lindung yang bisa disewakan, dan mana yang tidak, itu harus tegas, sehingga perusakan lingkungan dapat diminimalisasi," katanya. Antariksa mengakui, eksploitasi dan konservasi terhadap alam merupakan dua hal berlawanan, tetapi sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. [SYH/E-7] -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 12/3/08
