Harian Analisa Edisi Sabtu, 5 April 2008 10 Daerah Jadi Target Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak
Jakarta, (Analisa) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono mengatakan pemerintah memfokuskan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di sepuluh daerah yang dinilai rawan. "Harusnya semua dihilangkan. Tapi target awal pemerintah mengatasi masalah di daerah yang rawan dulu yakni Indramayu, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Lampung, Kalimantan Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara," katanya di Jakarta, Jumat. Ia mengemukakan hal itu usai membuka pertemuan Komite Eksekutif International Council of Women (ICW) yang dihadiri pemimpin organisasi perempuan dari 35 negara di Eropa, Asia Pasifik, Afrika, Australia dan Amerika. Dia menjelaskan, upaya itu antara lain dilakukan dengan menegakkan penerapan undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang No. 21 tahun 2007 penghapusan tindak pidana perdagangan orang. "Dalam undang-undang sudah diatur dengan jelas bahwa semua yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi, termasuk aparat pemerintah seperti lurah yang membuat hal itu terjadi," katanya. Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, katanya, juga akan diintensifkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam upaya tersebut. "Masyarakat harus tahu bagaimana itu bisa terjadi dan mewaspadainya. Terutama pada jerat hutang yang seringkali menjadi faktor penyebab," katanya. Ketua KOWANI Linda Agum Gumelar, yang pada kesempatan itu mendampingi Meutia, menambahkan pihaknya sepenuhnya mendukung upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan perempuan dan anak. "Kami akan membantu mensosialisasikannya kepada masyarakat," katanya. Selain itu, ia melanjutkan, pihaknya juga melakukan berbagai kegiatan untuk memberdayakan perekonomian keluarga supaya kasus-kasus perdagangan orang tidak terjadi. "Karena hal ini biasanya terjadi karena himpitan ekonomi," demikian Linda Agum Gumelar.
<<0.gif>>
