http://www.prp-indonesia.org:80/
Gerakan Perempuan dalam menghadapi momentum politik elektoral 2009?
Ditulis Oleh Desmiwati*
Friday, 04 April 2008
Pengantar
Pendidikan politik memang telah menjadi bagian dari gerakan perempuan itu
sendiri, terlebih pada saat ini ketika kesadaran bahwa gerakan perempuan
mempunyai potensi gerakan yang semakin meluas maka gerakan untuk membangun
kekuatan politik perempuan sudah tidak bisa ditunda lagi dan diharapkan ini
akan menjadi salah satu alternatif dalam mencari penyelesaian untuk beragam
permasalahan yang dihadapi oleh bangsa , terutama yang berdampak sangat besar
terhadap perempuan seperti kenaikan harga yang membuat perempuan harus lebih
bekerja keras, memutar otak untuk tetap melanjutkan hidupnya dan keluarganya.
Akan tetap gerakan perempuan sendiri mengalami perbedaan yang cukup
mendasar dalam memandang momentum elektoral 2009, di bagian lain terdapat
kelompok gerakan perempuan yang aktif mendorong perempuan berpolitik praktis
dan memperjuangkan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, namun di
kelompok lainnya terdapat pandangan yang melihat bahwa jika masih dalam sistem
demokrasi liberal maka kuota maupun keterwakilan perempuan seperti apapun tetap
tidak akan menjadi faktor pengubah dominan karena tetap akan berhadapan dengan
sistem yang meminggirkan perempuan.
Berikut akan dijabarkan dua pandangan gerakan perempuan tersebut dan
strategi taktik apa saja yang telah dilakukan dan pencapaiannya saat ini,
diharapkan dengan adanya diskusi kedepan maka dapat dirumuskan sebuah pandangan
dan sikap yang lebih tegas dan jelas dalam melihat momentum politik elektoral
2009.
Kelompok Perempuan Memperjuangkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen
Pasca pemilu 1999, sebagian kelompok perempuan bersinergi dengan
perempuan di Partai Politik pada tahun 2000 mendirikan Kaukus Perempuan
Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) dan Kaukus Perempuan Politik Indoenesia
(KPPI), kedua kelompok ini memperjuangkan revisi paket UU Politik yang akan
memberi jaminan hukum untuk membuka peluang upaya peningkatan keterwakilan
melalui affirmative action minimal 30% keterwakilan perempuan di tingkat
kepengurusan, pencalonan jadi dll. Setelah melakukan upaya lobby dan advokasi
secara terus menerus dari 3 paket UU Politik yang direvisi hanya UU Pemilu
dengan mengakomodir kata "dapat" dalam pasal 65 ayat (1) UU Pemilu No.12/2003.
Pengalaman pemilu 2004 lalu memberi pelajaran dan evaluasi penting yakni
selain lobby juga harus dilakukanpenguatan dalam mempersiapkan materi untuk
usulan perubahan tersebut. Sehingga hasilnya dalam UU Pemilu 2009 ini telah
mencantumkan "minimal 30% perempuan dalam kepengurusan Parpol", walau baru
hanya ditingkat kepengurusan nasional sementara untuk kepengurusan di tingkat
propinsi sampai kecamatan akan bergantung pada AD/ART yang dapat dirubah dalam
kongres/musyawarah Parpol.
Target, strategi dan hal yang masih terus dilakukan saat ini adalah :
a.. Kemajuan dalam jaminan hukum untuk "calon jadi" minimal 30%
keterwakilan perempuan
a.. Pemberlakukan sistem pemilu yang lebih mudah bagi caleg perempuan
a.. Revisi UU Susduk harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan
masuk dalam setiap alat kelengkapan parlemen
a.. Melakukan kontrak politik dengan caleg perempuan untuk mengusung
isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik yang
akan menjamin penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hasil Revisi UU Partai Politik, yang kemudian dicantumkan menjadi UU No.
2 tahun 2008
1) Bab II: Pembentukan Partai Politik
Ayat (2): Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan
2) Bab V: Tujuan dan Fungsi
Ayat (1) bagian e: Rekruitment politik dalam proses pengisian jabatan
politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan
keadilan jender.
3) Bab IX: Kepengurusan
Pasal 20: Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3)
disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% yang
diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing
4) Bab XIII: Pendidikan Politik
Pasal 31, isinya tentang pendidikan politik oleh partai politik
hendaknya tetap memperhatikan 30% keterwakilan perempuan agar dapat mengimbnagi
adanya permintaan kesetaraan dibidang kepengurusan dan rekruitmen lain sehingga
tersedia SDM perempuan yang secara kuantitas dan kualitas terpenuhi.
5) Bab XX: Ketentuan Peralihan
Pasal 51 ayat (1): Partai Politik yang menurut UU No.31 tahun 2002
tentang Partai Politik telah disahkan sebagai badab hukum oleh Menteri tetap
diakui keberadaannya.
6) DIM No.227
"Partai politik yang dapat memenuhi ketentuan mengenai 30% keterwakilan
perempuan di DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota maka bantuan APBN/APBD-nya
diberikan 2 (dua) kali dari jumlah kursi perempuan yang diperoleh.
Kelompok Perempuan Menyikapi Demokrasi Liberal dan Neoliberalisme
Sudah Sepuluh tahun reformasi, saat ini kita berada dalam ruang
"keterlibatan dan keterwakilan" golongan termasuk untuk perempuan, melalui UU
Parpol dan Pemilu. Affirmative action 30% telah menjadi angka sakral bagi
program pengarusutamaan gender di eksekutif, legislatif maupun partai politik.
Hal ini berarti demokrasi keterlibatan dan keterwakilan hanya terjadi di ruang
legislatif, ditangan merekalah nasib Indonesia dipertaruhkan apakah kemudian
menjadi agen neoliberal atau akan berpihak pada kepentingan rakyat.
Dan kita melihat sendiri bagaimana kemudian wakil-wakil rakyat ini telah
menjadi agen dengan mengeluarkan berbagai produk undang-undang yang membuka
Indonesia untuk sebebas-bebasnya dimasuki oleh modal asing baik itu disektor
hulu maupun hilir dari industri di Indonesia, dari masalah pertambangan,
energi, air, kehutanan dan banyak lagi, privatisasi yang telah menjadi skenario
global dimuluskan langkahnya, proses mengadaikan Indonesia telah dilakukan
secara lebih cepat oleh para wakil rakyat ini, apakah orang-orang seperti ini
yang akan kita pilih (lagi) dalam pemilu 2009?
Ilusi demokrasi dan good governance yang dikampanyekan besar-besaran
dengan indikator transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sayangnya juga
banyak diamini oleh kelompok Non Government Organisation (NGO) yang kemudian
berkolaborasi dengan para wakil rakyat ini dan lagi-lagi mengatasnamakan rakyat
yang sesungguhnya hanyalah menjadi alat bagi neoliberalisme untuk semakin
menancapkan kukunya dalam berbagai ranah kehidupan kita.
Demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana kekuasaan
tertinggi dipgang oleh rakyat dan dijalankan secara langsung atau lewat
perwakilan terpilih. Akan tetapi fenomenanya saat ini kita melihat implementasi
dari demokrasi secara umum lebih menyiratkan pada pemerintahan mayoritas,
hak-hak minoritas dan individu, persamaan kesempatan, kesetaraan didepan hukum,
hak sipil dan kebebasan. Demokrasi liberal sendiri merupakan pemerintahan yang
dicirikan oleh pilar kembar lembaga demokratis, disatu sisi (pemilu, DPR, check
and balance, pemberitaan media yang berimbang) dan perlindungan demokratis
disisi lain (kebebasan pribadi dijamin oleh UU hak asasi manusia). Demokrasi
liberal biasanya dianut oleh negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis dan
negara yang menekankan hak kepemilikan perorangan. Pendekatan ini mendahulukan
hak individu diatas kehendak umum. Untuk kasus Indonesia sendiri selain
berkiblat pada demokrasi liberal kita juga menganut demokrasi perwakilan yakni
merupakan bentuk pemerintahan yang didalamnya legislatif dijalankan oleh
perwakilan yang dipilih oleh rakyat, dimana mayoritas mendelegasikan
kekuasaannya kepada sejumlah kecil minoritas yang dinominasikan untuk
memerankan kepentingan mereka. Minoritas tersebut diberi amanat untuk melakukan
hal tersebut baik untuk merespon harapan mayoritas atau merespon penilaian para
perwakilan sendiri.
Lalu bagaimana dengan perempuan sendiri, dalam era neoliberal ini menurut
Ruth Indiah Rahayu, pembagian kerja secara seksual terjadi dengan perempuan
benar-benar ditata hanya sebagai konsumen, pengasuh dan pemelihara tenaga
kerja, pengatur sirkulasi uang kontan dan alat distribusi. Pendayagunaan
perempuan secara eksploitatif berjalan perlahan dan halus hingga kaum perempuan
terperdaya dan menjadi pendukung tanpa punya pilihan lain. Karena peranannya
sebagai tiang penyangga ekonomi liberal, maka dibidang politik kaum perempuan
diberi keterwakilan sebesar 30% dan ditingkat massa kaum perempuan diberi
ruang untuk terlibat dalam proses politik terutama yang berhubungan dengan
penyelenggaraan reproduksi sosial, terutama kesehatan dan pendidikan, sedangkan
pada posisi politik tertentu, kaum perempuan cukup diterwakilkan oleh elit
perempuan. Acapkali terputus kepentingan antara massa kaum perempuan dengan
keterwakilan perempuan dari tingkat elit yang menduduki posisi politik
tertentu. Sehingga dapat diartikan pengertian sejati dari keterwakilan
perempuan bukanlah terletak pada aspirasi dan kepentingan kaum perempuan yang
menjadi buruh, petani, nelayan, miskin kota, dll melainkan keterwakilannya
adalah figurnya dan tubuhnya yang berwujud perempuan.
Jadi hal yang lebih perlu untuk dilakukan kaum perempuan dalam memandang
pesta demokrasi, momentum politik elektoral 2009 nanti adalah:
1.. Konferensi gerakan yang mengamanatkan gagasan2x dan tuntutan2 x
politik (terutama terkait dengan isu politik perempuan) yang harus dimenangkan
dalam momentum elektoral
2.. Pendidikan politik kepada calon pemilih tentang perubahan politik
yang bisa menghapuskan situasi penindasan perempuan di era neoliberalisme.
Pendidikan politik yang termasuk di dalamnya memungkinkan calon pemilih membuat
"pilihan yang tepat" dalam momen elektoral 2009.
Sinergi kelompok perempuan dengan elemen gerakan sosial lainnya agar
semua yang dilakukan oleh para politisi perempuan itu tidak mengalami
keterputusan dari tingkat basisnya.
Lisa VeneKlasen dan Valerie Miller, Pertalian Baru Atas Kekuasaan,
Rakyat, dan Politik, Panduan Aksi Bagi Advokasi dan Partisipasi Masyarakat,
Garis Perjuangan, Bandung, 2002.
Ruth Indiah Rahayu, Pembagian Kerja Secara Gender Dalam Neoliberalisme,
diskusi di PRP, 2007
*Penulis adalah Koordinator Div Dana dan Usaha Komite Pusat Perhimpunan
Rakyat Pekerja (KP PRP)
Views: 34
Komentar (1)
1 Sektor Lemah dalam Gerakan
Ditulis oleh herdiansyah Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot,
anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya , pd 04-04-2008 01:52 , IP:
125.160.64.217
salam,-
aku sepakat banget soal revitalisasi gerakan perempuan dalam
organisasi politik. sebab, hal ini merupakan salah satu yang terlemah dalam
praktek gerakan di indonesia selama ini, termasuk gerakan kiri. bahkan tak
jarang, kawan-kawan perempuan justru menjadi bulan-bulanan dalam organisasi
dimana ia berada.
maju terus gerakan perempuan indonsia.
<<perempuan_bengong.jpg>>
<<rss.gif>>
