http://www.prp-indonesia.org:80/


      Gerakan Perempuan dalam menghadapi momentum politik elektoral 2009?       
 
      Ditulis Oleh Desmiwati* 

          
      Friday, 04 April 2008  
      Pengantar 

      Pendidikan politik memang telah menjadi bagian dari gerakan perempuan itu 
sendiri, terlebih pada saat ini ketika kesadaran bahwa gerakan perempuan 
mempunyai potensi  gerakan yang semakin meluas maka gerakan untuk membangun 
kekuatan politik perempuan sudah tidak bisa ditunda lagi dan diharapkan ini 
akan menjadi  salah satu alternatif dalam mencari penyelesaian untuk beragam 
permasalahan yang dihadapi oleh bangsa , terutama yang berdampak sangat besar 
terhadap perempuan seperti  kenaikan harga yang membuat perempuan harus lebih 
bekerja keras, memutar otak untuk tetap melanjutkan hidupnya dan keluarganya. 
      Akan tetap gerakan perempuan sendiri mengalami perbedaan yang cukup 
mendasar dalam memandang momentum elektoral 2009, di bagian lain terdapat 
kelompok gerakan perempuan yang aktif mendorong perempuan berpolitik praktis 
dan memperjuangkan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, namun di 
kelompok lainnya terdapat pandangan yang melihat bahwa jika masih dalam sistem 
demokrasi liberal maka kuota maupun keterwakilan perempuan seperti apapun tetap 
tidak akan menjadi faktor pengubah dominan karena tetap akan berhadapan dengan 
sistem yang meminggirkan perempuan. 

      Berikut akan dijabarkan dua pandangan gerakan perempuan tersebut dan 
strategi taktik apa saja yang telah dilakukan dan pencapaiannya saat ini, 
diharapkan dengan adanya diskusi kedepan maka dapat dirumuskan sebuah pandangan 
dan sikap yang lebih tegas dan jelas dalam melihat momentum politik elektoral 
2009. 

      Kelompok Perempuan Memperjuangkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen 

      Pasca pemilu 1999, sebagian kelompok perempuan bersinergi dengan 
perempuan di Partai Politik pada tahun 2000 mendirikan Kaukus Perempuan 
Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) dan Kaukus Perempuan Politik Indoenesia 
(KPPI), kedua kelompok ini memperjuangkan revisi paket UU Politik yang akan 
memberi  jaminan hukum untuk membuka peluang upaya peningkatan keterwakilan 
melalui affirmative action minimal 30% keterwakilan perempuan di tingkat 
kepengurusan, pencalonan jadi dll. Setelah melakukan upaya lobby dan advokasi 
secara terus menerus dari 3 paket UU Politik yang direvisi hanya UU Pemilu 
dengan mengakomodir kata "dapat" dalam pasal 65 ayat (1) UU Pemilu No.12/2003.  

      Pengalaman pemilu 2004 lalu memberi pelajaran dan evaluasi penting yakni 
selain lobby juga harus dilakukanpenguatan dalam mempersiapkan materi untuk 
usulan perubahan tersebut. Sehingga hasilnya dalam UU Pemilu 2009 ini telah 
mencantumkan "minimal 30% perempuan dalam kepengurusan Parpol", walau baru 
hanya ditingkat kepengurusan nasional sementara untuk kepengurusan di tingkat 
propinsi sampai kecamatan akan bergantung pada AD/ART yang dapat dirubah dalam 
kongres/musyawarah Parpol. 

      Target, strategi dan hal yang masih terus dilakukan saat ini adalah : 

        a.. Kemajuan dalam jaminan hukum untuk "calon jadi" minimal 30% 
keterwakilan perempuan 
        a..  Pemberlakukan sistem pemilu yang lebih mudah bagi caleg perempuan
        a..  Revisi UU Susduk harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan 
masuk dalam setiap alat kelengkapan parlemen 
        a..  Melakukan kontrak politik dengan caleg perempuan untuk mengusung 
isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik yang 
akan menjamin penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
      Hasil Revisi UU Partai Politik, yang kemudian dicantumkan menjadi UU No. 
2 tahun 2008 

        1)      Bab II: Pembentukan Partai Politik

        Ayat (2): Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyertakan 30%  keterwakilan perempuan 

        2)      Bab V: Tujuan dan Fungsi

        Ayat (1) bagian e: Rekruitment politik dalam proses pengisian jabatan 
politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan 
keadilan jender. 

        3)      Bab IX: Kepengurusan

        Pasal 20: Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) 
disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% yang 
diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing 

        4)      Bab XIII: Pendidikan Politik 

        Pasal 31, isinya tentang pendidikan politik oleh partai politik 
hendaknya tetap memperhatikan 30% keterwakilan perempuan agar dapat mengimbnagi 
adanya permintaan kesetaraan dibidang kepengurusan dan rekruitmen lain sehingga 
tersedia SDM perempuan yang secara kuantitas dan kualitas terpenuhi. 

        5)      Bab XX: Ketentuan Peralihan

        Pasal  51 ayat (1): Partai Politik yang menurut UU No.31 tahun 2002 
tentang Partai Politik telah disahkan sebagai badab hukum oleh Menteri tetap 
diakui keberadaannya. 

        6)      DIM No.227

        "Partai politik yang dapat memenuhi ketentuan mengenai 30% keterwakilan 
perempuan di DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota maka bantuan APBN/APBD-nya 
diberikan 2 (dua) kali dari jumlah kursi perempuan yang diperoleh. 

      Kelompok Perempuan Menyikapi Demokrasi Liberal dan Neoliberalisme 

      Sudah Sepuluh tahun reformasi, saat ini kita berada dalam ruang 
"keterlibatan dan keterwakilan" golongan termasuk untuk perempuan, melalui UU 
Parpol dan Pemilu. Affirmative action 30% telah menjadi angka sakral bagi 
program pengarusutamaan gender di eksekutif, legislatif maupun partai politik. 
Hal ini berarti demokrasi keterlibatan dan keterwakilan hanya terjadi di ruang 
legislatif, ditangan merekalah nasib Indonesia dipertaruhkan apakah kemudian 
menjadi agen neoliberal atau akan berpihak pada kepentingan rakyat. 

      Dan kita melihat sendiri bagaimana kemudian wakil-wakil rakyat ini telah 
menjadi agen dengan mengeluarkan berbagai produk undang-undang yang membuka 
Indonesia untuk sebebas-bebasnya dimasuki oleh modal asing baik itu disektor 
hulu maupun hilir dari industri di Indonesia, dari masalah pertambangan, 
energi, air, kehutanan dan banyak lagi, privatisasi yang telah menjadi skenario 
global dimuluskan langkahnya, proses mengadaikan Indonesia telah dilakukan 
secara lebih cepat oleh para wakil rakyat ini, apakah orang-orang seperti ini 
yang akan kita pilih (lagi) dalam pemilu 2009? 

      Ilusi demokrasi  dan good governance yang dikampanyekan besar-besaran 
dengan indikator transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sayangnya juga 
banyak diamini oleh kelompok Non Government Organisation (NGO) yang kemudian 
berkolaborasi dengan para wakil rakyat ini dan lagi-lagi mengatasnamakan rakyat 
yang sesungguhnya hanyalah menjadi alat bagi neoliberalisme untuk semakin 
menancapkan kukunya dalam berbagai ranah kehidupan kita. 

      Demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana kekuasaan 
tertinggi dipgang oleh rakyat dan dijalankan secara langsung atau lewat 
perwakilan terpilih. Akan tetapi fenomenanya saat ini kita melihat implementasi 
dari demokrasi secara umum lebih menyiratkan pada pemerintahan mayoritas, 
hak-hak minoritas dan individu, persamaan kesempatan, kesetaraan didepan hukum, 
hak sipil dan kebebasan. Demokrasi liberal sendiri merupakan pemerintahan yang 
dicirikan oleh pilar kembar lembaga demokratis, disatu sisi (pemilu, DPR, check 
and balance, pemberitaan media yang berimbang) dan perlindungan demokratis 
disisi lain (kebebasan pribadi dijamin oleh UU hak asasi manusia). Demokrasi 
liberal biasanya dianut oleh negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis dan 
negara yang menekankan hak kepemilikan perorangan. Pendekatan ini mendahulukan 
hak individu diatas kehendak umum. Untuk kasus Indonesia sendiri selain 
berkiblat pada demokrasi liberal kita juga menganut demokrasi perwakilan yakni 
merupakan bentuk pemerintahan yang didalamnya legislatif dijalankan oleh 
perwakilan yang dipilih oleh rakyat, dimana mayoritas mendelegasikan 
kekuasaannya kepada sejumlah kecil minoritas yang dinominasikan untuk 
memerankan kepentingan mereka. Minoritas tersebut diberi amanat untuk melakukan 
hal tersebut baik untuk merespon harapan mayoritas atau merespon penilaian para 
perwakilan sendiri. 

      Lalu bagaimana dengan perempuan sendiri, dalam era neoliberal ini menurut 
Ruth Indiah Rahayu, pembagian kerja secara seksual  terjadi dengan perempuan 
benar-benar ditata hanya sebagai konsumen, pengasuh dan pemelihara tenaga 
kerja, pengatur sirkulasi uang kontan dan alat distribusi. Pendayagunaan 
perempuan secara eksploitatif berjalan perlahan dan halus hingga kaum perempuan 
terperdaya dan menjadi pendukung tanpa punya pilihan lain. Karena peranannya 
sebagai tiang penyangga ekonomi liberal, maka dibidang politik kaum perempuan 
diberi  keterwakilan sebesar 30% dan ditingkat massa kaum perempuan diberi 
ruang untuk terlibat dalam proses politik terutama yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan reproduksi sosial, terutama kesehatan dan pendidikan, sedangkan 
pada posisi politik tertentu, kaum perempuan cukup diterwakilkan oleh elit 
perempuan. Acapkali  terputus kepentingan antara massa kaum perempuan dengan 
keterwakilan perempuan dari tingkat elit yang menduduki posisi politik 
tertentu. Sehingga dapat diartikan pengertian sejati dari keterwakilan 
perempuan bukanlah terletak pada aspirasi dan kepentingan kaum perempuan yang 
menjadi buruh, petani, nelayan, miskin kota, dll melainkan keterwakilannya 
adalah figurnya dan tubuhnya yang berwujud perempuan.

      Jadi  hal yang lebih perlu untuk dilakukan kaum perempuan dalam memandang 
pesta demokrasi, momentum politik elektoral 2009 nanti adalah: 

        1.. Konferensi gerakan yang mengamanatkan gagasan2x dan tuntutan2 x 
politik (terutama terkait dengan isu politik perempuan) yang harus dimenangkan 
dalam momentum elektoral 
        2.. Pendidikan politik kepada calon pemilih tentang perubahan politik 
yang bisa menghapuskan situasi penindasan perempuan di era neoliberalisme. 
Pendidikan politik yang termasuk di dalamnya memungkinkan calon pemilih membuat 
"pilihan yang tepat" dalam momen elektoral 2009. 
      Sinergi kelompok perempuan dengan elemen gerakan sosial lainnya agar 
semua yang dilakukan oleh para politisi perempuan itu  tidak mengalami 
keterputusan dari tingkat basisnya. 

       Lisa VeneKlasen dan Valerie Miller, Pertalian Baru Atas Kekuasaan, 
Rakyat, dan Politik, Panduan Aksi Bagi Advokasi dan Partisipasi Masyarakat, 
Garis Perjuangan, Bandung, 2002. 

       Ruth Indiah Rahayu, Pembagian Kerja Secara Gender Dalam Neoliberalisme, 
diskusi di PRP, 2007 

      *Penulis adalah Koordinator Div Dana dan Usaha Komite Pusat Perhimpunan 
Rakyat Pekerja (KP PRP)



      Views: 34

              Komentar (1)  
             1 Sektor Lemah dalam Gerakan
            Ditulis oleh herdiansyah Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, 
anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya , pd 04-04-2008 01:52 , IP: 
125.160.64.217
            salam,- 
            aku sepakat banget soal revitalisasi gerakan perempuan dalam 
organisasi politik. sebab, hal ini merupakan salah satu yang terlemah dalam 
praktek gerakan di indonesia selama ini, termasuk gerakan kiri. bahkan tak 
jarang, kawan-kawan perempuan justru menjadi bulan-bulanan dalam organisasi 
dimana ia berada. 
             
            maju terus gerakan perempuan indonsia. 
     

<<perempuan_bengong.jpg>>

<<rss.gif>>

Kirim email ke