Kadin Minta Jaminan Ketersediaan Listrik http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/06/01/17154882/kadin.minta.jaminan.ketersediaan.listrik
Kompas/Totok Wijayanto PLTD Terbakar, Listrik di Balikpapan Padam/KompasTV Artikel Terkait: * Pabrik Stop Operasi, Buruh Dipulangkan * Warga Pekanbaru Keluhkan Pemadaman Listrik * Apindo Jabar Somasi PLN Jabar * PLN Janji Malam Ini Listrik Normal * Industri di Kediri Rugi Ratusan Juta Rupiah Minggu, 1 Juni 2008 | 17:15 WIB JAKARTA,MINGGU - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta tiga BUMN yaitu PLN, Pertamina, dan BUMN yang memproduksi batu bara, bekerjasama menjamin ketersediaan daya listrik untuk membantu mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi di dalam negeri. Ketua Komite Tetap Bidang Moneter dan Fiskal Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Minggu (1/6), mengatakan ketersediaan daya listrik yang tengah mengalami krisis terutama jaringan Jawa-Bali harus dijamin KETIGA BUMN itu guna mengoptimalkan hasil dari Inpres Program Aksi Perbaikan Iklim Investasi yang akan dikeluarkan pemerintah dalam waktu dekat ini. "Kadin berharap Inpres Program Aksi Perbaikan Iklim Investasi juga memasukkan faktor stabilitas ketersediaan daya listrik. Faktor itu harus ditempatkan sebagai kewajiban bersama PLN, Pertamina, dan BUMN Batubara," ujarnya. Ia mengemukakan, pemerintah harus mewajibkan tiga BUMN itu bertanggungjawab atas stabilitas ketersediaan listrik dengan membagi tanggung jawab sama besar. Ia yakin Meneg BUMN harusnya bisa mensinkronkan prioritas program kerja BUMN tersebut. "Tidak ada gunanya perusahaan itu (BUMN) untung besar, kalau tidak bisa mengakomodasikan kepentingan nasional yang jauh lebih besar," kata Bambang. Desakan Kadin itu terkait dengan krisis listrik yang terjadi saat ini, sehingga pemadaman bergillir tidak bisa dihindari yang tidak hanya merugikan masyarakat rumah tangga, tapi juga industri. Hal itu terkait pertumbuhan konsumsi listrik diatas enam persen. Bahkan pada kuartal I 2008, rata-rata pertumbuhan pemakaian listrik mencapai 6,8 persen. Sedangkan APBN-P 2008 menargetkan pertumbuhan konsumsi hanya 1,9 persen dan dengan target pertumbuhan itu PLN menerima alokasi BBM hanya 9,1 juta kiloliter agar tidak gagal permanen mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan memulihkan sektor riil," ujarnya. Ia menegaskan krisis listrik dan pemadaman bergilir jangan dianggap sepele oleh pemerintah, karena tidak hanya menghambat pemulihan sektor riil dan perbaikan kinerja perekonomian nasional, tapi juga melemahkan daya saing serta menghilangkan kepercayaan investor kepada Indonesia. "Oleh karena itu para perancang Inpres Program Aksi Perbaikan Iklim Investasi di kabinet harus mempertimbangkan ketersediaan daya listrik dalam Inpres tersebut," kata Bambang. Ia setuju proses perijinan harus disederhanakan, pungutan liar harus dibasmi, keseragaman peraturan Pusat dan Daerah dilakukan, lalu lintas barang dan jasa makin diperlancar, akses ke perbankan disederhanakan, dan pengamanan maksimal pada semua kegiatan investasi sehingga memerangi penyelundupan harus diupayakan pemerintah. "Namun, para perumus Inpres itu tidak boleh mengabaikan faktor stabilitas ketersediaan energi, terutama daya listrik. Perhatian ekstra pada faktor ini penting karena karena instabilitas ketersediaan daya listrik nyaris menjadi masalah permanen," ujarnya menegaskan. EDJ