Kadin Minta Jaminan Ketersediaan Listrik
http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/06/01/17154882/kadin.minta.jaminan.ketersediaan.listrik
Kompas/Totok Wijayanto
PLTD Terbakar, Listrik di Balikpapan Padam/KompasTV
Artikel Terkait:
* Pabrik Stop Operasi, Buruh Dipulangkan
* Warga Pekanbaru Keluhkan Pemadaman Listrik
* Apindo Jabar Somasi PLN Jabar
* PLN Janji Malam Ini Listrik Normal
* Industri di Kediri Rugi Ratusan Juta Rupiah
Minggu, 1 Juni 2008 | 17:15 WIB
JAKARTA,MINGGU -
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta tiga BUMN yaitu
PLN, Pertamina, dan BUMN yang memproduksi batu bara, bekerjasama
menjamin ketersediaan daya listrik untuk membantu mendorong pertumbuhan
kegiatan ekonomi di dalam negeri.
Ketua Komite Tetap Bidang
Moneter dan Fiskal Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, di Jakarta,
Minggu (1/6), mengatakan ketersediaan daya listrik yang tengah
mengalami krisis terutama jaringan Jawa-Bali harus dijamin KETIGA BUMN
itu guna mengoptimalkan hasil dari Inpres Program Aksi Perbaikan Iklim
Investasi yang akan dikeluarkan pemerintah dalam waktu dekat ini.
"Kadin
berharap Inpres Program Aksi Perbaikan Iklim Investasi juga memasukkan
faktor stabilitas ketersediaan daya listrik. Faktor itu harus
ditempatkan sebagai kewajiban bersama PLN, Pertamina, dan BUMN
Batubara," ujarnya.
Ia mengemukakan, pemerintah harus mewajibkan
tiga BUMN itu bertanggungjawab atas stabilitas ketersediaan listrik
dengan membagi tanggung jawab sama besar. Ia yakin Meneg BUMN harusnya
bisa mensinkronkan prioritas program kerja BUMN tersebut. "Tidak ada
gunanya perusahaan itu (BUMN) untung besar, kalau tidak bisa
mengakomodasikan kepentingan nasional yang jauh lebih besar," kata
Bambang.
Desakan Kadin itu terkait dengan krisis listrik
yang terjadi saat ini, sehingga pemadaman bergillir tidak bisa
dihindari yang tidak hanya merugikan masyarakat rumah tangga, tapi juga
industri.
Hal itu terkait pertumbuhan konsumsi listrik diatas
enam persen. Bahkan pada kuartal I 2008, rata-rata pertumbuhan
pemakaian listrik mencapai 6,8 persen. Sedangkan APBN-P 2008
menargetkan pertumbuhan konsumsi hanya 1,9 persen dan dengan target
pertumbuhan itu PLN menerima alokasi BBM hanya 9,1 juta kiloliter agar
tidak gagal permanen mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan
memulihkan sektor riil," ujarnya.
Ia menegaskan krisis listrik
dan pemadaman bergilir jangan dianggap sepele oleh pemerintah, karena
tidak hanya menghambat pemulihan sektor riil dan perbaikan kinerja
perekonomian nasional, tapi juga melemahkan daya saing serta
menghilangkan kepercayaan investor kepada Indonesia.
"Oleh karena
itu para perancang Inpres Program Aksi Perbaikan Iklim Investasi di
kabinet harus mempertimbangkan ketersediaan daya listrik dalam Inpres
tersebut," kata Bambang.
Ia setuju proses perijinan harus
disederhanakan, pungutan liar harus dibasmi, keseragaman peraturan
Pusat dan Daerah dilakukan, lalu lintas barang dan jasa makin
diperlancar, akses ke perbankan disederhanakan, dan pengamanan maksimal
pada semua kegiatan investasi sehingga memerangi penyelundupan harus
diupayakan pemerintah. "Namun, para perumus Inpres itu tidak boleh
mengabaikan faktor stabilitas ketersediaan energi, terutama daya
listrik. Perhatian ekstra pada faktor ini penting karena karena
instabilitas ketersediaan daya listrik nyaris menjadi masalah
permanen," ujarnya menegaskan.
EDJ
