Bangka Pos Indikator Pendidikan Sekolah
edisi: Senin, 02 Juni 2008 WIB Penulis: Oleh: Rusli Rachman (Anggota PAH3 DPD RI) _____ ____ Pendidikan itu dibagi dalam pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Pendidikan sekolah sudah jelas merupakan bentuk yang sudah sangat kita kenal karena dimana-mana kita melihat bangunan sekolah, guru sekolah dan anak sekolah. Anak-anak dan cucu kita sendiri umumnya merupakan bagian dari keluarga sekolah, bahkan banyak saudara dan kawan-kawan kita adalah guru sekolah atau pegawai di suatu sekolah. Pendidikan luar sekolah lebih populer dikenal sebagai pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat, bentuk dan standar fisiknya lebih fleksibel, juga standar guru dan fasilitas pendukung lainnya. Contoh pendidikan ini adalah apa yang kita kenal dengan istilah kursus. Untuk pengentasan buta aksara atau tiga buta kta mengenal program KEJAR, singkatan dari kelompok belajar yang terdiri dari paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA. Selain itu sekarang ini populer apa yang dinamakan PKBM, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Di dalam PKBM itu bisa dikembangkan "campur sari" pendidikan non formal, ada KEJAR, ada kursus ketrampilan dan macam-macam lainnya. Masa lalu dalam kelompok pendidikan luar sekolah ini, dikenal pula apa yang disebut pendidikan "informal". Yang masuk kelompok ini adalah pendidikan dalam keluarga sendiri antara orang tua dengan anak-anaknya, kadang-kadang memanggil guru, seperti guru ngaji dan lainnya. Yang menjadi primadona tentu saja pendidikan sekolah, karena luasnya cakupan warga masyarakat yang terlibat di dalamnya, besarnya anggaran yang dikucurkan oleh APBN maupun APBD, serta terstandarnya semua elemen yang ada di dalam sekolah, seperti stadar ruang kelas, standar pendidikan guru, standar usia siswa, standar kurikulum, standar buku-buku dan lain-lain. Yang namanya Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BNSP) itu yang diurusinya ya pendidikan sekolah itu! Yang namanya Ujian Nasional (UN) itu yang diurusinya ya pendidikan sekolah itu! Undang-Undang No. 14 tentang Guru, yang diurusinya ya guru-guru untuk pendidikan sekolah itu! Kalau bicara tentang jumlah guru 1,4 juta, yang dimaksud adalah guru-guru pendidikan sekolah itu! Bicara tentang UUD 45 maupun UU.No 20/2003 tentang alokasi anggaran untuk pendidikan yang mengamanatkan sekurang-kurangnya 20 persen di luar gaji guru, yang dimaksud adalah anggaran untuk pendidikan sekolah itu! Kalau kita bicara tentang indikator-indikator pendidikan, maka yang dimaksudkan adalah indikator-indikator pendidikan sekolah itu, seperti misalnya angka transisi, angka drop-out, angka partisipasi, angka repetisi dan sebagainya. Yang paling populer tentu saja angka partisipasi karena selalu dikaitkan dengan keberhasilan nasional maupun keberhasilan suatu daerah dalam melibatkan sebanyak-banyaknya anak usia sekolah masuk sekolah. Angka partisipasi itu dibagi dalam APK (Kasar) dan APM (Murni). APK SD misalnya, adalah perbandingan antara jumlah seluruh siswa SD berbanding dengan jumlah populasi anak usia SD (7-13). Sedangkan APM SD adalah perbandingan antara seluruh siswa SD yang berusia 7-13 dengan populasi penduduk 7-13. Hal ini karena tak semua siswa SD berusia 7-13, artinya ada yang kurang dari 7 tahun dan ada pula yang telah berusia diatas 13 tahun, maka hampir pasti APK SD selalu berada di atas 100 pesen. Sebaliknya APM SD selalu berada dalam ambang di bawah 100 persen. Demikian pula dengan APK dan APM SMP/MTs dan SMA/MA atau SMK. Mungkinkah APK di bawah 100 persen? Kenapa tidak, awal-awal pembangunan orde baru dulu APK kita memang masih jauh di bawah 100 persen, apalagi APM. Jadi kalau sekarang APK masih jauh di bawah 100 persen, ya kebangetan. Bagaimana kalau APM 100 persen? Nah itu berarti arus masuk sekolah berjalan mulus karena telah terbangun budaya sekolah yang sudah merata ditunjang oleh ekonomi negara yang tumbuh dengan bagus, kesejahteraan sudah tinggi. Dalam kenyataannya di semua negara-negara majupun APM tidak pernah sampai 100 persen, karena adanya faktor keberbedaan intelligence quotiens (IQ) dalam setiap populasi anak usia sekolah tertentu. Artinya, ada anak yang usia kalendernya 9 tahun misalnya, tetapi usia kecerdasannya 11 tahun, atau sebaliknya pada usia kalender 9 tahun usia kecerdasannya 7 tahun. Bagaimanapun anak yang pada usia 15 tahun misalnya masih duduk di kelas 6 SD tidak harus berarti usia kecerdasannya di bawah rata-rata. Masih banyak faktor lain ikut berpengaruh, seperti faktor sosek, budaya, keluarga dan lingkungan. Presiden tentu saja senang kalau dilapori oleh Mendiknas bahwa angka partisipasi pendidikan di Indonesia tinggi, demikian pula para Gubernur yang mendapat laporan dari para Kepala Dinas Pendidikannya, seterusnya sampai pada Bupati dan Walikota. Membuat atasan senang inilah yang kadang memicu "rekayasa", bukan hanya data pendidikan, tetapi terkait dengan semua aspek pembangunan dan pelayanan publik. Budaya menyenangkan atasan ini berkaitan erat dengan semangat demokratisasi dan semangat feodalisme pada diri atasan. Makin rendah semangat demokratisasi dan tinggi semangat feodalisme akan makin kentara dalam sikap atasan yang makin elitis, sebaliknya adalah sikap atasan yang makin populis. Rekayasa data berlaku berjenjang, kadang-kadang pimpinan puncak malah tak mengetahuinya, sebagaimana halnya Presiden, atau Mendiknas atau Gubernur/Bupati/Walikota. Mereka senang-senang saja disodori data "cantik", dalam kesibukannya tak sempat menelaah dan mempertanyakan, apalagi kalau substansinya kurang dikuasai atau disukai. Merekayasa data sebenarnya sebuah kebodohan, sebab dengan data yang salah akan berakibat perencanaan ikut salah, pada gilirannya pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja salah pula, dan ujung-ujungnya adalah rendahnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran negara atau daerah. Karena anggaran itu berasal dari kantong rakyat, maka diawali oleh rekayasa data berakibat dihianatinya kepercayaan rakyat. Kalau yang direkayasa itu data pendidikan, maka yang menanggung akibatnya adalah anak-anak rakyat. Seharusnya dibangun 2000 ruang kelas baru (RKB) misalnya, tapi karena data partisipasinya dibuat tinggi, maka perencanaan pembangunan hanya menetapkan 1000 atau kurang. Hal yang sama bisa terjadi pada komponen-komponen pendidikan sekolah lainnya. Bagaimanapun rekayasa data, data apa saja merupakan pembohongan dan pembodohan diri sendiri. Semoga "cacat moral" ini tak terjadi di Provinsi tercinta ini. (*) RS.Cikini, 31 Mei 2008
showhs.php?id=2704
Description: Binary data