ANARKISME: Pembubaran Ahmadiah Wewenang Pengadilan Bukan SKB !!! Negara RI telah melakukan anarkisme dimana kekerasan main hakim sendiri telah berlangsung lama. Bedanya, kalo dulu dilakukan langsung oleh kaki tangan pemerintah, maka sekarang agar tidak ditunjuk hidungnya maka pemberintah melakukannya melalui kaki tangannya dari FPI, se-olah2 pemerintah terlepas dari tanggung jawab perbuatan kekerasan tsb.
Semua negara berlaku pemisahan kekuasaan, oleh karena itu untuk menetapkan benar salahnya tindakan seseorang maka keputusannya dilakukan oleh pengadilan, bukan oleh polisi, bukan oleh menteri dalam negeri, bukan oleh menteri agama, dan bukan oleh menteri kehakiman ataupun kejaksaan. Kalo ada kesalahan dipihak Islam Ahmadiah, silahkan melakukan penuntutan dipengadilan untuk membuktikan pelanggaran2 yang telah dilakukannya sehingga merugikan pihak2 tertentu. Kemudian pihak2 tertentu yang dirugikan wajib membuktikan kerugian2nya. Gampang bukan ??? Setelah pengadilan memberi keputusannya siapa yang salah harus mengganti rugi kepada yang dirugikannya. Seperti kalo banyak umat Ahmadiah dirugikan akibat dijarah harta bendanya maupun dibakari mesjid2nya, maka pihak yang merugikan inilah yang wajib memberi ganti rugi sebesar kerugian yang diakibatkan tindakan2 anarkismenya ini. Keputusan pengadilan harus diterima semua pihak, tidak bisa ada yang bilang tidak terima dan kemudian melakukan tindakan2 kekerasan, karena kalo memang keputusannya memang tidak adil, seharusnya bisa dilakukan naik banding bukan dilakukannya dengan menggebuki orang2 dijalanan. FPI yang dalam berbagai demo2nya telah menunjukkan bahwa mereka menolak untuk tunduk kepada UU negara, karena mereka harus mematuhi dan tunduk kepada UU Allah. Mereka juga meneriakkan yel2 bahwa Islam tidak mengenal batas negara, padahal Nasionalisme itu justru dibatasi oleh batas negara, dibatasi oleh bahasa Indonesia, dan juga dibatasi oleh budaya bangsa Indonesia bukan budaya bangsa Arab. Jadi kalo mau tegas menegakkan Hukum maka FPI itu sudah memenuhi syarat untuk dibubarkan dan ditangkapi semua pelaku2 kekerasan yang menciptakan anarkisme dalam negara ini. AlQuran atau Bible bukanlah tempat mencari pembenaran, tidak mungkin untuk menyalahkan atau membenarkan satu pihak dirujuk kepada kitab suci yang tafsirnya selalu menjadi controversi. Jadi kemelut urusan Ahmadiah tidak bisa diselesaikan dengan AlQuran karena masing2 pihak berbeda dalam menafsirkannya, sehingga hanya hukum negara RI saja yang harus dijadikan landasan keadilannya bukan Syariah Islam. Dalam konflik Islam Ahmadiah dan Islam MUI tidak perlu pihak manapun juga untuk memahami ataupun mendalami AlQuran, karena yang menjadi sumber konflik ini justru isi AlQuran itu sendiri yang memang penafsiran maupun isinya penuh dengan controversi. Ny. Muslim binti Muskitawati. Ny. Muslim binti Muskitawati.
