http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2008062202565617
Minggu, 22 Juni 2008
Ketika Ayin Jadi Rebutan!
"SETELAH ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan disidang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Ayin alias Arthalita Suryani
diminta oleh Kejaksaan Agung (Kejakgung) untuk diperiksa terkait pembicaraannya
di telepon dengan Jamdatun dan mantan Jampidsus!" ujar Umar. "O.C. Kaligis,
pengacara Ayin, menolak permintaan itu, sebab pembicaraan dimaksud telah
diperdengarkan di pengadilan, jadi milik publik! Jaksa Agung minta izin
Pengadilan Tipikor, disetujui!"
"Pokoknya Ayin jadi rebutan!" sambut Amir. "Sejauh pemeriksaan Ayin oleh
Kejakgung untuk mendalami kasus para pejabat mereka, bukan kasus penyuapan
terhadap jaksa Urip, boleh-boleh saja! Sebab untuk kasus penyuapan, warga tak
bisa diadili dua lembaga berbeda dalam kasus yang sama!"
"Duduk perkara kaitan Ayin dengan para pejabat teras Kejakgung itu bukan
cuma kebutuhan internal Kejakgung, tapi juga dibutuhkan publik!" tegas Umar.
"Tapi publik kurang percaya dan tak puas dengan hasil pemeriksaan internal
Kejakgung, karena faktor subjektivitas dan solidaritas korpsnya sukar
dihindari! Maka itu, demi objektivitas kaitan Ayin dengan para pejabat Kejagung
ini harus ditangani lebih saksama oleh Komisi Kejaksaan! Hasilnya diserahkan ke
DPR sebagai dasar menekan pemerintah untuk memperbaiki pilar penegakan hukum
itu secara sungguh-sungguh!"
"Cederanya kepercayaan masyarakat pada Kejakgung memang harus secepatnya
diatasi dengan pembenahan yang tuntas!" timpal Amir. "Prosedur dan keadilan
atas hak-hak pejabat teras Kejakgung dalam prosesnya memang harus tetap
dihormati, namun jika tindakan mengatasi 'kebakaran' itu bertele-tele hingga
kepercayaan masyarakat tinggal abu, konon lagi pembenahannya nanti cuma
tambal-sulam, rehabilitasi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan
hukum akan lebih sulit! Artinya, Komisi Kejaksaan juga harus cepat merebut
Ayin, agar cedera kepercayaan masyarakat bisa lebih cepat disembuhkan!"
"Rehabilitasi kepercayaan masyarakat yang terpenting justru menyangkut
substansi masalahnya, kasus BLBI, yang 10 tahun lalu membebani rakyat sebesar
Rp625 triliun!" tegas Umar. "Sejak itu, kasus BLBI terus menguras APBN puluhan
triliun setiap tahun untuk membayar pokok dan bunganya, yang belum tentu lunas
10 tahun lagi, hingga banyak sekali kebutuhan nyata rakyat miskin yang
megap-megap harus dikalahkan!"
"Itu dia!" timpal Amir. "Kepercayaan seperti apa lagi yang layak
diberikan rakyat? Rakyat selalu tenggang rasa, menghormati privilese para
petinggi Kejakgung, tapi apa yang diberi kehormatan itu menghormati kehormatan
atas dirinya? Jadi, kalau para petinggi itu sendiri yang tak bisa menjaga
kehormatan yang diberikan rakyat, jangan pula rakyat disandera di bawah
puing-puing hukum yang gagal mereka tegakkan!
<<bening.gif>>
<<buras.jpg>>
