http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2008062202565617

      Minggu, 22 Juni 2008 
     


Ketika Ayin Jadi Rebutan! 


       
      "SETELAH ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan disidang 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Ayin alias Arthalita Suryani 
diminta oleh Kejaksaan Agung (Kejakgung) untuk diperiksa terkait pembicaraannya 
di telepon dengan Jamdatun dan mantan Jampidsus!" ujar Umar. "O.C. Kaligis, 
pengacara Ayin, menolak permintaan itu, sebab pembicaraan dimaksud telah 
diperdengarkan di pengadilan, jadi milik publik! Jaksa Agung minta izin 
Pengadilan Tipikor, disetujui!"

      "Pokoknya Ayin jadi rebutan!" sambut Amir. "Sejauh pemeriksaan Ayin oleh 
Kejakgung untuk mendalami kasus para pejabat mereka, bukan kasus penyuapan 
terhadap jaksa Urip, boleh-boleh saja! Sebab untuk kasus penyuapan, warga tak 
bisa diadili dua lembaga berbeda dalam kasus yang sama!"

      "Duduk perkara kaitan Ayin dengan para pejabat teras Kejakgung itu bukan 
cuma kebutuhan internal Kejakgung, tapi juga dibutuhkan publik!" tegas Umar. 
"Tapi publik kurang percaya dan tak puas dengan hasil pemeriksaan internal 
Kejakgung, karena faktor subjektivitas dan solidaritas korpsnya sukar 
dihindari! Maka itu, demi objektivitas kaitan Ayin dengan para pejabat Kejagung 
ini harus ditangani lebih saksama oleh Komisi Kejaksaan! Hasilnya diserahkan ke 
DPR sebagai dasar menekan pemerintah untuk memperbaiki pilar penegakan hukum 
itu secara sungguh-sungguh!"

      "Cederanya kepercayaan masyarakat pada Kejakgung memang harus secepatnya 
diatasi dengan pembenahan yang tuntas!" timpal Amir. "Prosedur dan keadilan 
atas hak-hak pejabat teras Kejakgung dalam prosesnya memang harus tetap 
dihormati, namun jika tindakan mengatasi 'kebakaran' itu bertele-tele hingga 
kepercayaan masyarakat tinggal abu, konon lagi pembenahannya nanti cuma 
tambal-sulam, rehabilitasi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan 
hukum akan lebih sulit! Artinya, Komisi Kejaksaan juga harus cepat merebut 
Ayin, agar cedera kepercayaan masyarakat bisa lebih cepat disembuhkan!"

      "Rehabilitasi kepercayaan masyarakat yang terpenting justru menyangkut 
substansi masalahnya, kasus BLBI, yang 10 tahun lalu membebani rakyat sebesar 
Rp625 triliun!" tegas Umar. "Sejak itu, kasus BLBI terus menguras APBN puluhan 
triliun setiap tahun untuk membayar pokok dan bunganya, yang belum tentu lunas 
10 tahun lagi, hingga banyak sekali kebutuhan nyata rakyat miskin yang 
megap-megap harus dikalahkan!"

      "Itu dia!" timpal Amir. "Kepercayaan seperti apa lagi yang layak 
diberikan rakyat? Rakyat selalu tenggang rasa, menghormati privilese para 
petinggi Kejakgung, tapi apa yang diberi kehormatan itu menghormati kehormatan 
atas dirinya? Jadi, kalau para petinggi itu sendiri yang tak bisa menjaga 
kehormatan yang diberikan rakyat, jangan pula rakyat disandera di bawah 
puing-puing hukum yang gagal mereka tegakkan!
     

<<bening.gif>>

<<buras.jpg>>

Kirim email ke