Krisis Pangan Dikhawatirkan Ikuti Krisis Keuangan Global
http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/10/16/2327148/krisis.pangan.dikhawatirkan.ikuti.krisis.keuangan.global.
/
Kamis, 16 Oktober 2008 | 23:27 WIB
JAKARTA, KAMUS - Krisis pangan dikhawatirkan akan mengikuti krisis ekonomi
global
sehingga pemerintah harus mengantisipasinya dan jangan hanya fokus
menangani pasar modal dan nilai tukar. Demikian dikatakan ekonom yang
juga Ketua Pusat Advokasi Tani Indonesia, Sutrisno Iwantono.
"Krisis
keuangan di Amerika Serikat (AS) kini telah menyeret dunia memasuki
resesi, dampak bagi Indonesia kini baru terasa di pasar modal dan belum
terlalu menghantam ekonomi riil. Tetapi pada tahun depan 2009 dapat
dipastikan sektor riil akan mengalami kesulitan serius," katanya di
Jakarta, Kamis (16/10). Sutrisno Iwantono mengatakan, ekspor Indonesia
akan terpukul akibat anjloknya permintaan di negara-negara tujuan
ekspor, dan investasi melorot tajam.
Pemerintah, katanya, harus
benar-benar konsentrasi pada ketahanan ekonomi domestik. Fokusnya
adalah mempertahankan ketahanan pangan. Menurut Iwantono, kegoncangan
masih akan bisa diredam jika pangan murah tersedia bagi rakyat. Jika
pangan sampai tidak tersedia maka akan menimbulkan persoalan sangat
serius dibidang sosial ekonomi dan politik. Apalagi tahun depan juga
bertepatan dengan pelaksanaan pemilu yang tentu menyedot bagitu banyak
dana secara tidak produktif, selain akan meningkatkan ketegangan sosial
dan politik.
"Kita prediksi tahun depan akan terjadi kelangkaan
pangan dunia. Ada beberapa hal yang menyebabkan. Krisis ekonomi
menyebabkan kelangkaan likuiditas di negara-negara maju. Dengan
sendirinya negara-negara ini kan mengurangi bantuan bagi negara-negara
sedang berkembang," katanya.
Investasi, melorot
Bersamaan
dengan itu investasi dari negara maju ke negara berkembang juga akan
merosot, tahun 2008 saja diperkirakan akan terjadi penurunan sekitar 10
persen investasi dunia, katanya.
Iwantono kemudian mengutip
pernyataan Dirjen FAO (Food and Agricultural Organization) Dr Jaques
Diouf bahwa terdapat 36 negara yang memerlukan bantuan eksternal dalam
rangka memperbaiki kegagalan panen dan kenaikan harga-harga pangan.
Kegagalan
panen akan mengakibatkan lebih dari 75 juta penduduk dunia terkena
bencana kelaparan dan kemiskinan. Hingga akhir tahun 2008 diperkirakan
ada sekitar 44 juta menjadi sekitar 1 miliar penduduk dunia kekurangan
gizi.
Saat ini jutaan rakyat Zimbabwe telah dilanda kelaparan dan
hanya dapat makan satu kali sehari, dan akan semakin memburuk pada
bulan-bulan mendatang, kata Iwantono mengutip Direktur World Food
Programme Bank PBB untuk wilayah Afrika Tengah dan Timur Mustapha
Darboe .
Kegagalan panen akan mengakibatkan ketersediaan pangan
dunia melorot. Saat ini harga-harga pangan dunia mengalami penurunan,
penyebabnya adalah penurunan permintaan karena krisis ekonomi.
Konsekuensi logisnya para produser akan mengurangi produksi, lagi-lagi
hal ini akan menekan ketersediaan pangan tahun depan. Karena itulah
akan sangat berisiko jika kebutuhan pangan Indonesia sampai tergantung
pada impor.
Antisipasi
Berkenaan dengan
itu, kata Iwantono, pemerintah semestinya jangan terlena hanya
mengurusi pasar modal dan mempertahankan nilai tukar, tetapi perlu juga
mengambil langkah-langkah konkret mengantisipasi ketahanan ekonomi
domestik dengan memberikan perhatian khusus pada upaya mempertahankan
ketahanan pangan.
Pemerintah harus memastikan bahwa kelangkaan
pupuk tidak akan terjadi pada awal musim tanam. Subsidi pupuk yang
telah dianggarkan jangan sampai dipotong, meskipun akan terjadi revisi
APBN tahun ini.
Prosedur distribusi pupuk perlu diawasi secara
ketat agar pupuk bersubsidi tidak jatuh ke tangan orang yang tidak
berhak dan dimainkan oleh para spekulan.
Selanjutnya, kredit untuk
pertanian harus dilonggarkan di tengah ketatnya likuiditas sektor
perbankan saat ini. Harus ada skim khusus untuk menolong para petani,
UKM dan pelaku ekonomi kerakyatan.
"Hanya di sektor inilah ketahanan ekonomi domestik dapat dipertahankan,"
katanya.
Iwantono mengatakan, pelonggaran perkreditan untuk sektor kerakyatan
semestinya tidak sepenuhnya diserahkan pada sektor perbankan, tetapi
pemerintah harus menanggung risiko.
Bank adalah entitas bisnis
biasa sehingga tidak mungkin diminta menanggung beban risiko publik,
sehingga beban risiko publik tetap harus ditangan pemerintah.
Lembaga
penjaminan kredit perlu lebih diaktifkan, terutama untuk kredit skala
kecil dan menengah. Program KUR, katanya, perlu lebih didorong dengan
sosialisasi yang lebih luas dan melonggarkan berbagai persyaratan
teknis. Mengawali pembentukan bank pertanian, sebaiknya ada bank yang
secara khusus ditugaskan untuk menangani sektor pertanian.
Demikian
pula halnya dengan penyediaan benih terutama padi agar tidak tergantung
dari impor. Pembibitan lokal baik nonhibrida maupun hibrida harus
ditangani secara khusus, disamping pembibitan oleh pemerintah, juga
diberikan insentif bagi masyarakat untuk memproduksi secara swadaya.
Hal yang sama dilakukan untuk komoditi jagung, kedelai, dan tebu.
Apabila Indonesia gagal menyediakan bibit yang cukup bagi petani , maka
dampaknya akan sangat besar.
"Bersamaan ini dengan itu Bulog
harus lebih aktif dalam meningkatkan stok nasional dengan melakukan
berbagai kreatifitas pengadaan nasional. Para kadivre harus dipacu dan
diberikan target-target tertentu, diberikan penghargaan bagi yang
berhasil dan diberikan sanksi bagi yang malas-malasan. Kerja sama
dengan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan produksi dan
pengadaan stok nasional sangat urgent untuk dilakukan," katanya.
WAH
