'Seandainya' dana kampanye dari semua partai dan dana pemilu dikumpulkan kira2 = Rp..... Trilliun (?), Lumayan buat ngopi-ngopi bareng
--- In [EMAIL PROTECTED], "hendra -" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > ---------- Pesan terusan ---------- > Dari: Beka Faryan Riangka XL > Tanggal: 17 November 2008 13:49 > Subjek: [trisakti-pc] 49,5 juta orang terancam PHK > > 49,5 Juta Orang Terancam PHK > > Oleh > Effatha Tamburian > > Jakarta Pemerintah harus segera melakukan upaya penyelamatan > sejumlah perusahaan di dalam negeri. Upaya penyelamatan itu guna > mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran > sebagai dampak krisis keuangan global. > > Apabila upaya penyelamatan tidak dilakukan, pada tahun 2009 mendatang > sebanyak 50 persen tenaga kerja di Indonesia, atau sekitar 45,5 juta > pekerja terancam mengalami PHK. > Wakil Ketua Umum Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Djimanto > mengatakan hal itu ketika dihubungi SH, Kamis (13/11). "Saat ini, > semua sektor sedang terancam penurunan jumlah penjualan, kemudian > produksi akan turun, dan itu berarti harus ada pengurangan pekerja. > Saat ini baru lima persen dari seluruh tenaga kerja di Indonesia yang > terancam, tetapi belum terjadi PHK," jelasnya. > Menurutnya, berbagai upaya yang harus dilakukan antara lain penguasaan > pasar di dalam negeri dengan cara mengisi barang-barang konsumen > dengan produk dalam negeri. "Barang konsumen itu seperti barang > elektronik, barang rumah tangga (household), plastik, dan lain-lain > yang 50 persennya berasal dari impor. Boleh saja, tapi seharusnya > hanya lima persen," tandas Djimanto. > Di samping itu, lanjutnya, berbagai komoditas yang selama ini diekspor > dalam bentuk bahan mentah harus diolah di dalam negeri sehingga bahan > baku yang harus diimpor dapat dibeli dari dalam negeri. > > Untuk itu, tegas Djimanto, harus didukung kebijakan publik, seperti > insentif pajak untuk toko-toko atau para penjual yang komposisi > dagangannya lebih banyak barang produksi dalam negeri. > Ia menekankan insentif bagi industri pengolahan berupa stimulus > penurunan pajak bagi industri yang menampung tenaga kerja lebih > banyak, sehingga industri akan berlomba-lomba mencapai kondisi padat > karya. > "Penurunan pajak harus ditimbang menurut aset dikalikan omzet dalam > setahun. Industri pengolahan sebenarnya bukan hanya untuk pertumbuhan > ekonomi tetapi untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu harus > didukung pemerintah, politisi, dunia-dunia usaha, LSM, dan > masyarakat," ungkapnya. > Djimanto menekankan pula, daerah otonom perlu diberi suatu penilaian > tentang tren pengangguran yang terjadi di daerah tersebut. Hal itu, > sambung dia, agar para bupati juga mengeluarkan kebijakan untuk > mengurangi jumlah pengangguran, seperti mengembangkan investasi supaya > industri pengolahan tumbuh di daerah. "Kalau tren kemiskinan menurun > maka diberi stimulus seperti menaikkan DAK-nya dan sebaliknya," > tandasnya. > > Harus Dicegah > Sebelumnya, Ketua Ka-din MS Hidayat seusai meng-ikuti pertemuan antara > Pre-siden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sekitar 300 pengusaha dan > bankir di Gedung Setneg, Jakarta, Rabu (12/11), mengatakan, pihaknya > bersama pemerintah akan berupaya mencegah kemungkinan terjadinya > gelombang PHK besar-besaran mulai Januari 2009 mendatang. > Presiden, kata Hidayat, meminta pengusaha tidak melakukan PHK. > Sebaliknya, para pengusaha dan bankir meminta pemerintah memperkuat > sektor keuangan dan perbankan, misalnya saja dengan aturan-aturan > proteksi bagi perbankan dengan mengeluarkan kebijakan penjaminan penuh > terhadap simpanan di bank maupun interbank. > Menurut Hidayat, yang paling terkena dampak akibat krisis keuangan > global saat ini adalah labour intensive industry, seperti tekstil dan > turunannya, alas kaki, furnitur, serta produk pertanian, seperti karet > dan kakao yang jumlah permintaannya tiba-tiba turun drastis. Untuk > tekstil, secara tradisi pasarnya hanya itu-itu saja, seperti Amerika > dan Eropa, yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan akan bangkrut. > Kalaupun ingin dilakukan pengalihan pasar, menurut Hidayat akan > mengalami kendala. Mengingat pengusaha, pemerintah dan banknya harus > satu paket. Sebab, bila pindah ke negara lain, seperti Rusia atau > Afrika, sistem perbankannya juga harus tersambung (connect) karena > harus membuka L/C. > Hidayat khawatir pada Januari 2009 nanti akan terjadi gelombang PHK > besar-besaran. "Saya takut (PHK-resd) pada Januari akan menjadi besar > dan untuk itu kita masih punya waktu dua bulan. Masih ada > tindakan-tindakan darurat, paling tidak kewajiban-kewajiban para > eksportir yang tiba-tiba kena getahnya masalah pasar mereka yang drop > itu, bisa dibantu dengan tax allowance (penundaan pajak-red), atau > kewajiban-kewajiban perbankan bisa dirundingkan dulu," ujar Hidayat. > Sebenarnya, lanjut Hidayat, ketika order ekspor untuk 2009 belum > ditandatangani, pengusaha membuat proyeksi menciutkan omzet penjualan. > Menciutkan kapasitas produksi, berarti dia mengurangi karyawan. > Menurut Hidayat, rencana bisnis internal semacam ini sebenarnya biasa > dilakukan, namun rencana ini tersebar di pers dan membuat geger > sehingga Presiden meminta jangan melakukan PHK dulu. > Sebaliknya, dalam menghadapi situasi krisis keuangan global seperti > sekarang, para pengusaha dan bankir di Indonesia memiliki isu pokok, > yaitu memperkuat keuangan dan perbankan dengan pemerintah mengeluarkan > kebijakan penjaminan penuh. "Mereka siap menyatakan akan menurunkan > tingkat suku bunga sampai 2-3 persen, apabila kebijakan penjaminan > penuh dilakukan pemerintah terhadap simpanan di bank maupun interbank. > Kalau itu dijamin penuh oleh pemerintah, sumber-sumber dana dalam > negeri akan aman dan lebih murah sehingga landing rate atau tingkat > suku bunga pinjaman akan diturunkan sampai tiga persen," papar > Hidayat. > Para pengusaha dan bankir juga meminta pemerintah memberikan lanjutan > untuk memberikan stimulasi ekonomi, karena second round effect itu > akan terjadi di awal-awal tahun 2009, manakala krisis ekonomi > finansial sudah menuju kepada resesi di Amerika dan negara-negara > Eropa sehingga demand yang selama ini secara tradisi dijadikan pasar > oleh eksportir Indonesia, tiba-tiba sampai Oktober kemarin tidak ada > order. > "Kita minta stimulus, nanti sedang dirumuskan. Nomor satu tentu kita > minta ada masalah tax allowance terhadap industri yang labor > intensive, misalnya mereka yang mempunyai beban begitu banyak, > pekerja, daripada melakukan PHK, lebih baik berunding dengan > pemerintah mengenai beban-bebannya, pajak ataupun kewajiban lainnya, > seperti kewajiban perbankan bisa dirundingkan dengan pemerintah," kata > Hidayat. > Berapa persen penurunan tax allowance yang diinginkan, menurut > Hidayat, timnya akan berunding dulu dan Wapres Jusuf Kalla diminta > mewakili Presiden untuk bertemu para pengusaha. Hidayat menambahkan, > stimulus ekonomi itu selain pajak, kaum pengusaha juga minta > pemerintah melihat sektor per sektor. Khusus untuk sektor produksi > yang substitusi impor itu diutamakan supaya tetap didukung oleh > perbankan agar dia bisa menyuplai pasar domestik. > Dari Jabar dilaporkan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa > Barat Mustopa Djamaludin mengakui, telah banyak perusahaan di Jawa > Barat yang merumahkan pekerjanya karena imbas krisis global. Hanya > saja, dengan dalih proses perumahan pekerja tidak perlu melibatkan > Dinas Te-naga Kerja dan Transmigrasi, Mustopa belum dapat menyebutkan > berapa banyak pekerja yang telah dirumahkan di Jawa Barat. > Menurut Mustopa proses perumahan pekerja memang tidak perlu dilaporkan > ke instansi terkait termasuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. > "Kecuali kalau terjadi PHK maka perusahannya wajib melaporkannya ke > kami," tegas Mustopa. > (dina sasti damayanti/didit ernanto) > > > > SUMBER : sinar harapan > > > > > > Wassalam, > > > > Beka Faryan R > > Product Marketing Enterprise & Carrier > > PT. Excelcomindo Pratama Tbk. >
