Jakarta, 4 Desember 2008 DPD RI: Kondisi Jemaah Haji di Mekkah Memprihatinkan Sebagian jemaah haji asal Indonesia tahun 2008 ini mengalami masalah yang memprihatinkan utamanya terkait dengan lokasi pemondokan, pelayanan transportasi, koordinasi dan bimbingan beribadah, serta pemenuhan kebutuhan konsumsi. Fakta lapangan tersebut menjadi salah satu temuan Tim Pengawasan Penyelenggaraan Haji DPD RI di Tanah Suci, ketika meninjau beberapa lokasi pemukiman (makhtab) dengan menemui langsung sejumlah jemaah haji dari berbagai daerah termasuk di dalamnya dengan pihak panitia di daerah kerja (daker Mekkah). Tim Pengawas dari DPD RI tahun ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida dengan anggota-anggota Sumardi Taher (Wakil Ketua PAH III/Riau), Ir. Nur Adriani (Kaltim), KH. Nurudin A. Rahman (Jatim), Hamdhani (Kalteng), dan Amir Adam (Gorontalo), didampingi oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPD RI, Jamhur Hidayat dan Staf PAH III DPD RI, Kukuh Zaldhy. Tim ini melakukan tugasnya sejak keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air, dengan fokus pada pelayanan jemaah selama berada di Tanah Suci. Sejumlah masalah itu dapat digambarkan antara lain sbb: 1. Lokasi pemondokan: jarak antara loaksi pemondokan dengan Masjidil Haram berada di kisaran di atas 10 km (jauh di luar ring), sehingga menyulitkan untuk menunaikan ibadah shalat di Masjidil Haram. Ini dialami oleh para jamaah yang ditempartkan di daerah Sauqiyah (14-16 km dari Masjidil Haram) dan Sittin (10-12 km dari Masjidil Haram). Hal ini sangat disayangkan oleh para jamaah, karena tidak sesuai dengan harapan dan niat mereka untuk selalu sholat di masjid yang penuh berkah itu. Kondisi lokasi yang jauh ini baru pertama kali terjadi, yang menjadikan para jemaah merasa kecewa. Kendati begitu, kondisi perumahan yang ditempati di lokasi yang jauh itu dianggap sudah memadai, karena memang bangunannya masih sangtat baru, bahkan masih ada yang masih dalam taraf penyempurnaan. 2. Sarana transporatsi yang disediakan sama sekali tidak memadai, karena sangat terbatas, sehingga berjubel dan bahkan ada seorang yang meninggal (kasus jamaah asal propinsi Riau) disebabkan ketidak layakan sarana transportasi itu. Bahkan jamaah yang bermukim di pemondokan No. 545 (asal Kalimantan Tengah), belum pernah sama sekali memperoleh pelayanan transportasi dari Panitia Haji untuk menunaikan shalat di Masjidil Haram. Maka untuk memenuhi hasrat beribadah di Masjidil Haram, sebagian jamaah terpaksa harus menyewa taksi dengan biaya sendiri. Apalagi mulai kemarin (3/12) seluruh pelayanan transportasi bus dihentikan oleh panitia haji dengan alasan untuk mempersiapkan pelaksaan wukuf di Arafah. 3. Koordinasi dan bimbingan beribadah. Terdapat sejumlah rombangan yang mengalami masalah ketiadaan koordinasi dan bimbingan beribadah, utamanya dalam melaksanakan tawaf di Kabah dan sya’i di bukti Shafa dan bukit Marwah, sehingga sedikit mengganjal perasaan terkait dengan derajat keafdlolan ibadah haji secara keseluruhan. Ada rombongan jamaah yang pimpinan kloternya justru belum pernah menunaikan ibadah haji sehingga sangat tidak familier dengan pengelolaan jemaah di tanah suci. Ada rombongan sama sekali tidak memperoleh tuntunan dalam menjalankan tawaf dan sya’i, padahal para anggota rombongan itu umumnya berasal dari pedalaman yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji. Kita semua bisa membayangkan bagaimana cara sebagian jamaah itu berada di tengah kerumunan puluhan bahkan ratusan juta manusia dengan tingkat kerumitan menemukan lokasi ibadah. 4. Pemenuhan kebutuhan konsumsi. Sebagian lokasi di lokasi yang jauh dan baru itu mengalami kesulitan untuk konsumsi mereka. Ini terutama disebabkan oleh dua hal: (1) tidak diizinkannya memasak sendiri di tempat pemukiman, sebagai konsekwensi dari aturan yang diberlakukan oleh utamanya pihak pemilik rumah, dan (2) ketiadaan restoran yang menyiapkan bahan makanan di lokasi itu – maklum karena lokasinya masih sangat baru. Sebenarnya, memang, pihak panitia sudah menyediakan konsumsi, tetapi tidak selalu sesuai dengan selera mereka. Kondisi lapangan seperti itu sebenarnya jauh berbeda dengan penjelasan pihak panitia di Tanah Suci yang disampaikan langsung kepada Tim DPD RI. Makanya, pihak DPD RI meminta penjelasan dan memberikan saran langsung kepada pihak panitia melalui Ketua Panitia Penyelenggara di Tanah Suci, Nursamat Kamba (dari Depag). Namun, Nursamat Kamba menyatakan bahwa soal lokasi pemukiman itu sudah disepakati bersama DPR RI. Soal pelayanan transportasi sebenarnya, menurut pihak panitia, sudah disiapkan sebanyak 600 unit bus, ditambah dengan puluhan lainnya sesuai dengan keperluan. Tetapi kenyataan di lapangan yang beroperasi di lokasi pemukiman yang jauh itu paling banyak sekitar 30-an bus. Mekkah, 4 Desember 2008. Kukuh Zaldhy Kesub Rapat PAH III DPD RI Nomor Kontak Tim DPD RI di Mekkah: Laode Ida: +966-534898580; Sumardi Taher: +966-534898624;p KH. Nurudin A. Rahman: +966-534898578; Nur Andriani: +966-534754690. Siaran pers ini dikeluarkan secara resmi oleh Bagian Hubungan Antar-Lembaga dan Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPD Penanggungjawab: A Djunaedi
my personal room at http://saintlover.blogsome.com
