http://www.ambonekspres.com/index.php?act=news&newsid=23985
Selasa, 26 Aug 2008, | 147 Alokasi Dana BLT 2009 Capai Rp 6,06 T Maluku Penyerap BLT Terendah Jakarta, AE.- Walaupun terus dikritik oleh pengamat ekonomi, pemerintah memastikan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan menjadi agenda tahunan. Evaluasi terakhir di departemen Sosial menunjukan keberhasilan dalam teknis penyaluran. Jakarta, AE.- Walaupun terus dikritik oleh pengamat ekonomi, pemerintah memastikan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan menjadi agenda tahunan. Evaluasi terakhir di departemen Sosial menunjukan keberhasilan dalam teknis penyaluran. Ini tergambar dalam rincian penyaluran BLT 2008 yang dibagi dalam dua periode. Periode Juni sampai Agustus sudah tersalurkan 94.2 persen atau 5.3 triliun. Sedangkan dana BLT untuk September sampai dengan Desember 2008, pemerintah sudah menganggarkan dana Rp 7, 64 Triliun. Penyaluran BLT dalam periode Juni hingga Agustus ini, Depsos juga memberikan laporan bahwa wilayah yang menyerap BLT rendah adalah Provinsi Maluku dengan presentase 10,13 persen, disusul Kalteng 0,92 persen. Sedangan penyerapan BLT tertinggi, di Banten 94,98 persen, Sulbar 97,99 persen, dan DKI Jakarta sebanyak 94,46 persen. Realisasi pembayaran nasional BLT tahap I sampai dengan 25 Agustus 2008 pukul 11.33 WIB, mencapai Rp 4,556 triliun kepada 15,189 juta RTS dengan daya serap total 79,87 persen. Namun untuk penyaluran BLT September sampai Desember 2008 tersebut realisasinya akan dibahas dulu dengan instansi yang berhubungan termasuk DPR. Setelah itu rencananya pemerintah akan meneruskan kembali pembagian BLT pada tahun 2009 dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 6, 060 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, bahwa BLT akan dicairkan secara bertahap pada Januari-Maret 2009 untuk 19,1 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan nilai total Rp 5.730 triliun. Seperti tahun sebelumnya, rencananya masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) akan mendapatkan uang sebesar Rp 100 ribu. ''Sedangkan untuk dana operasional Rp. 330 miliar sehingga totalnya selama tiga bulan mencapai Rp. 6,06 Triliun,'' jelas Sri Mulyani dalam Raker dengan komisi VIII DPR, di Gedung DPR, Jakarta kemarin. Dalam sidang tersebut, beberapa anggota DPR sempat mengkritik kebijakan pemerintah, yang menganggap BLT sebagai kampanye yang justru tidak menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun, kritik itu tidak mendapat tanggapan. Menurut Depsos hingga kini pemerintah baru menyalurkan BLT tahap I kepada 14.783.881 RTS dari jumlah keseluruhan 19.018.058 RTS. Padahal, semua dana BLT tahap I telah disalurkan sebesar Rp 5,7 triliun telah disalurkan Departemen Sosial ke PT Pos Indonesia. ''PT Pos telah merealisasikan pembayaran kepada 14,783 juta RTS sebesar Rp 4,445 triliun dengan demikian dana yang belum terserap Rp 1,259 triliun,'' tegas Sekertaris Jenderal Departemen Sosial Chazali Situmorang. Chazali kembali mencontohkan penyerapan yang masih rendah seperti di Maluku Utara baru 5,67 persen, Maluku 10,13 persen, Kalimantan Tengah 0,92 persen. Namun, semua kabupaten pembayaran BLT sudah diatas 20 persen, bahkan di Banten sudah 98 persen dan DKI yang mencapai 98,8 persen. Total dana yang disediakan untuk penyaluran BLT tahun 2008 adalah sebesar Rp 13,37 triliun. Penyaluran BLT terbagi dalam dua tahap, tahap pertama (Mei-Juli) Rp 5,705 triliun dan tahap kedua (Agustus-Desember) sebesar Rp 7,640 triliun. Chazali menyatakan penyaluran BLT tahap selanjutnya dan untuk tahun depan akan dimutakhirkan datanya bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu untuk menanggapi hasil evaluasi tahap I yakni sebanyak 1,3 juta kartu BLT dikembalikan karena yang bersangkutan berpindah alamat, alamat tak jelas atau meninggal. Hasil evaluasi juga menunjukan 400 ribu RTS penerima BLT dianggap tidak layak. ''Mekanisme penyaluran akan kami perbaiki dan perbaharui agar lebih layak dan tidak mengesankan asal-asalan,'' pungkasnya. (zul/sof)