http://www.radarbuton.com/index.php?act=news&nid=24514 Kamis, 16 Oct 2008, | 57 Kejati Kawal Dana DAK Ambon, AE.- Antisipasi penyalahgunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Maluku bidang pendidikan tahun 2008, mulai dicanangkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Mereka melayangkan surat kepada Kejaksaan Negeri di masing-masing kabupaten/kota guna mengawal realisasi anggaran tersebut.
?Untuk mengawal realisasi anggaran DAK tahun 2008, Senin, (13/10), kami sudah melayangkan surat kepada Kejari di masing-masing kabupaten/kota,? cetus Asisten Intelejen (Asintel) Kejati Maluku, Tri Sutanto SH, kepada koran ini, kemarin. Surat yang dikirim kepada masing-masing daerah tersebut sekaligus meminta laporan realisasi DAK tahun 2006-2007 di masing-masing kabupaten/kota. ?Ya, ini sekaligus meminta laporan realisasi DAK tahun 2006-2007. Nanti pihak Kejari yang melaporkan dari masing-masing kabupaten/kota. Jika ada dugaan tentu kami akan memproses itu,? kata Sutanto. Sebagaimana diketahui, desakan untuk mengawal anggaran DAK juga disuarakan oleh beberapa LSM di Maluku. Seperti yang dilansir koran ini, edisi Sabtu (11/10). Di mana Mollucas Democratization Watch (MDW) dan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku menduga kalau realisasi dana DAK pada dua tahun tersebut diduga bermasalah. Menurut Tualeka, dana DAK tahun 2007 di seluruh kabupaten/kota tersebut hampir seluruhnya bemasalah. Contohnya di Kabupaten Maluku Tengah, Buru, Seram Bagian Barat, Maluku Tenggara Barat dan Aru. Sebenarnya semua kabupaten/Kota di Maluku bermasalah tapi di Lima Kabupaten ini sangat mencolok permasalahannya. ?Di Kabupaten MTB saja buku-buku yang di pesan tahun 2007 saja sampai saat ini belum sepenuhnya lengkap oleh pihak penerbit. Sedangkan di Kabupaten Aru selama pelaksanaan DAK pendidikan Tahun 2007, di sana hanya dipakai untuk pembangunan fisik, tidak ada yang dibelanjakan untuk pengadaan buku,? kata Tualeka. BPKP AKAN PERIKSA Sementara itu Kabid Angkuntabilitas Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Maluku, M. Sugeng mengatakan, soal dugaan penyalahgunaan anggaran DAK bidang pendidikan, pihaknya akan melakukan audit bila ada laporan dari publik, atau desakan dari masyarakat dan lembaga tersebut. ?Soal dugaan korupsi dana tersebut, kami akan melakukan audit bila ada laporan desakan atau permintaan dari instansi tersebut,? kata Sugeng. Sebelumnya pernah dilakukan audit terhadap anggaran DAK tahun 2004 di Kabupaten Buru dan Malteng yang diminta oleh departemen pendidikan. Namun hasil dari audit dikirim kembali ke pusat untuk keperluan departemen tersebut. Sementara ini belum ada permintaan untuk mengaudit DAK pendidikan Maluku anggaran 2006 dan 2007. (M8/M10)