=================================================
THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center]
Seri : "Membangun spirit, demokrasi, konservasi sumber daya,
nasionalisme, kebangsaan dan pruralisme Indonesia."
=================================================
[Spiritualism, Nationalism, Resources, Democration & Pruralism Indonesia
Quotient]
Menyambut Pesta Demokrasi 5 Tahunan - PEMILU 2009.
"Belajar menyelamatkan sumberdaya negara untuk kebaikan rakyat Indonesia."
Demokrasi dan Identitas Naratif
Rabu, 4 Maret 2009 | 03:51 WIB
Oleh : Haryatmoko
Dalam demokrasi, legitimitas politik mencari pembenarannya melalui persetujuan
warga negara. Persetujuan ini dilandaskan pada komunikasi (J. Habermas, 1981).
Tidak ada norma atau nilai yang tidak dapat diperdebatkan, dipertanyakan, atau
dikritik. Argumentasi menjadi cara mencari dasar persetujuan tindakan kolektif.
Apakah prosedur demokrasi membantu warga negara lebih memiliki komitmen etis
(komponen utama identitas naratif)? Acuan ke identitas naratif bisa menjadi
ukuran sejauh mana keputusan Mahkamah Konstitusi (anggota legislatif dipilih
berdasarkan suara terbanyak) mampu membuka dinamika politik baru.
Dilema dan solidaritas
Model tindakan komunikatif itu dilematis. Di satu sisi, tindakan komunikatif
sering dikritik terlalu ideal sehingga syaratnya (tulus, benar, tepat, menunda
kepentingan masing-masing peserta) sulit dipenuhi. Di sisi lain, upaya
mewujudkan tuntutan itu bisa menjadi latihan guna membentuk orang yang terbuka
dan memiliki komitmen. Seringnya perjumpaan, dalam kerangka diagnostik masalah
dan upaya-upaya kolektif, akan menumbuhkan saling kepercayaan.
Demokrasi deliberatif, yang memberi kesempatan kepada suatu suara mengungkap
alasan-alasannya, menjadi tempat persemaian bagi tumbuhnya saling pengertian.
Karena itu, diskusi jangan dibatasi oleh urgensi untuk segera mengambil
keputusan atau segera bertindak. Peserta dituntut bisa menahan diri untuk
menunda kepentingan masing-masing. Tuntutan ini dalam realitas politik sulit
dipenuhi karena masing-masing pihak memiliki prioritas, motivasi, dan tujuan.
Terkurasnya energi karena konflik kepentingan ini bila diarahkan oleh politik
budaya yang multikultural bisa memancing kesadaran rasa kebangsaan. Mengapa?
Ketika pilihan rasional masing-masing pihak berkutat pada kepentingan sendiri,
dorongan ke arah kepentingan kolektif dalam bentuk solidaritas dan orientasi
tujuan (kesejahteraan bersama, ideologi, pluralitas) kian dibutuhkan. Orang
tidak akan sanggup terus menghadapi konflik dan ketidakpastian. Maka, tindakan
yang hanya ditentukan oleh logika ekonomi dipertanyakan. Orang mencari kerja
sama. Taruhannya adalah identitas dan komitmen. Komitmen merupakan dimensi
moral yang menandai identitas naratif.
Identitas naratif
Identitas naratif lahir dari pemahaman kehidupan dalam bentuk kisah yang
disatukan oleh tujuan hidup baik sehingga memungkinkan tiap orang menunjukkan
kualifikasi etisnya (P Ricoeur, 1990:187). Tanda identitas naratif ialah meski
selalu diterpa perubahan, tetap bisa dipercaya dan diperhitungkan. Jadi,
identitas naratif ditandai oleh kemampuannya untuk menepati janji. Kemampuan
menepati janji merupakan identitas lebih tinggi karena, meski ada aneka
perubahan, masih tetap bisa diandalkan. Kemampuan menepati janji berasal dari
kesetiaan kepada diri sendiri dan orang lain. Dari tepat janji ini tumbuh
solidaritas. Jadi, identitas naratif suatu bangsa ditandai komitmen, kesatuan,
dan kohesi yang teruji oleh waktu.
Identitas merupakan hasil proses identifikasi dan distinction yang membantu
kelompok sosial membangun kohesinya dan menetapkan posisinya berhadapan dengan
bangsa lain. Maka keyakinan, loyalitas, dan solidaritas anggota-anggotanya
terwujud bila masyarakat saling mengakui hak dan kewajibannya karena status
mereka sama (E. Gellner, 1983:7).
Identitas naratif lemah saat warga negara tidak mampu mengenali diri dan yang
lain atau menafikan yang lain. Mereka ini sebetulnya buta terhadap kepentingan
dan identitasnya. Mereka akan gagal dalam hidup bersama. Padahal, bahkan pasar,
sebagai bentuk kerja sama dan persaingan dalam pertaruhan simbolis dan
material, menuntut syarat adanya dialektika identifikasi dan pengakuan ini.
Maka, menjadi penting teori identitas dan pengakuan (D. Cefai, 2007:215).
Identitas dan pengakuan diperoleh melalui keikutsertaan dalam tindakan dan
upaya nyata, baik sendiri maupun kolektif, dan dalam kerja sama serta
komunikasi dengan sesamanya.
Dalam konteks ini, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan terpilihnya
anggota legislatif atas dasar suara terbanyak bisa membuka dinamika politik
baru. Di satu sisi, keputusan itu memperlemah daya tawar partai politik dan
kecenderungan berkembangnya rasa kedaerahan. Di sisi lain, keterwakilan
konstituen kian diperhatikan meski disertai kekhawatiran merebaknya politik
uang dan dipertanyakannya kualitas caleg.
Ada dua implikasi politik, pertama, partai politik kian dituntut profesional
dalam manajemen organisasi, termasuk dalam penunjukan calon anggota legislatif.
Kedua, menghadapi primordialisme kedaerahan dan agama, pemerintah pusat harus
mempunyai politik budaya yang tegas. Alasannya, pertama, nilai strategis budaya
sebagai penyebar standar simbolis dan komunikatif; kedua, dasar identitas
bangsa; ketiga, politik budaya berdampak positif pada ekonomi dan sosial karena
mengembangkan kreativitas (L. Bonet, 2007). Dengan demikian, keputusan MK bisa
membuka dinamika kebangsaan baru asal mengarahkan ke universalitas konkret.
Universalitas konkret sebagai bentuk komitmen etis merupakan komponen utama
identitas naratif.
Universalitas konkret
Universalitas konkret bisa diilustrasikan dalam karya seni. Kekaguman terhadap
karya seni merupakan bentuk universalitas. Jarang ada komentar yang mengatakan,
karya-karya Mozart tidak bermutu. Universalitas konkret ini didefinisikan
sebagai rekonsiliasi antara yang partikular dan yang universal (L Ferry,
1998:246). Partikularitas ini berlaku bagi suatu budaya (agama), saat ia
membuka makna bagi seluruh kemanusiaan. Pemeluk agama-agama dipanggil untuk
menjadi karya seni, artinya ambil bagian dalam kehidupan bersama dan memberi
makna bagi semua. Panggilan ini berarti masuk ke pemikiran yang diperluas,
maksudnya akses ke universal melalui otentifikasi partikularitas. Semakin
mendalam dan otentik penghayatan agama seseorang, justru kian terbuka bagi
semua.
Keterbukaan ini adalah buah kebebasan yang mampu melepaskan diri dari
partikularisme (agama) untuk membuka diri bagi semua golongan. Orang bisa
memahami makna karya seni ketika melihat pribadi Mahatma Gandhi, Ibu Teresa
dari Calcutta, Muhammad Iqbal, Muhammad Hatta, dan Romo Mangun. Para tokoh ini
adalah ungkapan universalitas konkret.
Universal karena mereka berjasa dan diterima semua golongan, juga konkret
karena mengakar pada partikularitas agama masing-masing. Komitmen untuk
kemanusiaan yang mengatasi sekat agama menandai identitas naratifnya.
Universalitas konkret mengikis primordialisme karena ukuran penerimaan bukan
kepemilikan pada kelompok, tetapi jasa, sumbangan, dan prestasi untuk
masyarakat. [Haryatmoko Dosen Pascasarjana FIB UI dan Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta - Kompas]
-----------
Menuju Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat!
Best Regards,
Retno Kintoko
SONETA INDONESIA <www.soneta.org>
Retno Kintoko Hp. 0818-942644
Aminta Plaza Lt. 10
Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan
Ph. 62 21-7511402-3
