http://nasional. kompas.com/read/xml/2009/03/17/ 2113334/prabowo.kasus.jatim. sangat.mencemaskan
SIDOARJO, KOMPAS.com - Calon Presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, mengaku sangat cemas dan khawatir dengan kejadian mundurnya mantan Kapolda Jatim Inspektur Jenderal (Pol) Herman Surjadi Sumawiredja dari kepolisian. Seperti diwartakan, mundurnya Herman terkait kekecewaannya dicopot dari jabatannya tadi, menyusul kasus dugaan pemalsuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur di sejumlah kabupaten beberapa waktu lalu. Usai menggelar kampanye nasional perdana Partai Gerindra di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (17/3), Prabowo, juga mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyerahkan DPT, yang sampai saat ini tidak kunjung diberikan. "Kejadian itu sangat mencemaskan, apalagi ketika sebagai bangsa kita ini sudah sama-sama sepakat memilih jalan berdemokrasi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia," ujar Prabowo. Dengan begitu, jika sampai terdapat kecurangan yang dilakukan secara sistematis oleh institusi negara terkait, hal seperti itu dinilai Prabowo sangat membahayakan kehidupan berdemokrasi sekaligus masa depan bangsa Indonesia. Partai Gerindra, tambah Prabowo, mendesak pihak terkait segera menjawab dan memberi penjelasan menyusul langkah drastis yang diambil seorang perwira tinggi mantan pejabat Kapolda Jatim tersebut. "Selain itu kami juga minta KPU segera menyerahkan DPT secepatnya, baik hard-copy maupun soft-copy. Sekarang pemilu legislatif sudah tinggal kurang dari sebulan lagi. Kok DPT masih belum ada juga. Hal seperti itu berbahaya, DPT harus segera diserahkan," tegas Prabowo. Lebih lanjut Prabowo menegaskan dirinya dan Partai Gerindra akan berinisiatif menggagas pertemuan dengan sejumlah parpol lain untuk membahas persoalan tersebut dan sekaligus untuk memutuskan langkah bersama apa yang dapat ditempuh. "Nanti kita akan bahas bersama soal itu. Sekarang kami sudah bicarakan dengan Partai Kebangkitan Bangsa KH Abdurrahman Wahid dan bersma mungkin kami juga akan undang yang lain. Kalau benar ada seperti itu berbahaya sekali," ujar Prabowo. DWA http://nasional. kompas.com/ read/xml/ 2009/03/18/ 05032275/ Manipulasi.DPT.Bisa.Bahayakan.Demokrasi Manipulasi DPT Bisa Bahayakan Demokrasi JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan manipulasi daftar pemilih tetap seperti yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur harus dicegah agar tidak terjadi dalam Pemilihan Umum 2009. Praktik-praktik semacam itu dapat merusak dan membahayakan bangunan demokrasi Indonesia. "Apa yang terjadi di Sampang dan Bangkalan saat Pilkada Jatim adalah amat kasar," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung, Selasa (17/3). Sebelumnya, mantan Kepala Kepolisian Daerah Jatim Inspektur Jenderal Herman Surjadi Sumawiredja mengatakan, pemalsuan DPT di Bangkalan dan Sampang diduga mencapai 345.034 orang atau 27,65 persen dari total pemilih yang jumlahnya 1.244.619. Herman telah menyatakan mengundurkan diri karena kecewa diintervensi Mabes Polri saat menangani kasus itu (Kompas, 17/3). Pramono mengingatkan, dengan persiapan pemilu seperti sekarang, antara lain di tengah minimnya sosialisasi dan adanya perubahan tata cara pemberian suara dari mencoblos ke mencontreng, kecurangan serupa dikhawatirkan akan mudah kembali terulang. "Kondisi ini akan mempermudah terjadinya kecurangan seperti yang terjadi di Sampang dan Bangkalan. Ada satu NIK yang digandakan hingga puluhan kali," kata Pramono. Hal senada disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden. Menurut dia, setiap indikasi kecurangan dalam proses pemilu, termasuk pemilihan langsung kepala daerah, dapat membahayakan kelangsungan proses demokrasi. "Oleh sebab itu, jika ada yang tidak jujur dan tidak adil dalam proses pemilu, tidak boleh dibiarkan," kata Kalla dalam pernerbangan kampanye menuju Provinsi Sumatera Utara. Di Sidoarjo, calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, mengaku sangat cemas dan khawatir dengan kejadian di Jatim itu.. Prabowo mendesak KPU segera menyerahkan DPT, yang sampai saat ini tidak kunjung diberikan. "Kejadian itu sangat mencemaskan, apalagi ketika sebagai bangsa kita ini sudah sama-sama sepakat memilih jalan berdemokrasi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia," ujar Prabowo seusai berkampanye di Sidoarjo, Jatim. Menurut Prabowo, jika sampai terdapat kecurangan yang dilakukan secara sistematis oleh institusi negara terkait, hal seperti itu sangat membahayakan kehidupan berdemokrasi sekaligus masa depan bangsa Indonesia. Partai Gerindra, lanjut Prabowo, mendesak pihak terkait segera menjawab dan memberikan penjelasan menyusul langkah drastis yang diambil seorang perwira tinggi mantan pejabat Kepala Polda Jatim tersebut. Ketua Umum Partai Hati Hurani Rakyat Wiranto menuturkan, partainya bersama sembilan partai lain yang tergabung dalam Poros Penegak Kebenaran (PPK) mendesak adanya transparansi dalam penentuan DPT. KPU harus membuka diri untuk membeberkan DPT di setiap daerah pemilihan. "Kasus di Jatim juga harus diusut tuntas. Dengan cara ini, akan terbangun kepercayaan dari parpol dan masyarakat. Kemungkinan terjadinya kecurangan seperti yang diduga terjadi di Sampang dan Bangkalan dapat dicegah," kata Wiranto. Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan percaya jika KPU telah menyusun dan menetapkan DPT berdasarkan data yang benar dan telah melewati tahap verifikasi. Namun, di lapangan, pengawasan perlu dilakukan. Tak bisa jamin Menanggapi kekhawatiran kejadian di Jatim terulang pada Pemilu 2009, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary tidak bisa menjamin DPT akan bersih dari manipulasi. Ia hanya menegaskan, KPU akan berupaya semaksimal mungkin mencegah adanya manipulasi data pemilih. "KPU sudah meminta KPU se-Indonesia untuk menginventarisasi data pemilih. Kalau ada nama ganda atau salah, kami minta supaya dicoret. Ini masih boleh dilakukan pada waktu pemilihan (hari-H pemungutan suara)," tutur Hafiz. Dalam kaitan itu, tim kuasa hukum mantan pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji), M Makruf, mengatakan, Kaji ingin ada kejelasan atas kelangsungan laporan mereka tentang manipulasi DPT Pilkada Jatim. "Kalau memang dinilai tidak layak, kami minta Polda menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) atas kasus ini," ungkap Makruf. Sementara itu, Fahmi Bachmid, kuasa hukum mantan Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo, mengatakan, penetapan Ketua KPU (saat itu) sebagai tersangka pemalsuan DPT adalah salah alamat. Sebab, pembentukan DPT tidak dilakukan KPU. Secara terpisah, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara membantah Mabes Polri melakukan intervensi terhadap perkara dugaan pemalsuan DPT Jatim. Makbul mengatakan, Polri wajib melalukan supervisi terhadap anggotanya supaya penanganan perkara tidak melenceng. Makbul mengatakan, Mabes Polri tidak bisa disebut mengintervensi dalam perkara tersebut. Melalui Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji, Polri memberikan supervisi atas perkara tersebut. Susno, lanjut Makbul, berkewajiban melakukan supervisi itu dalam kapasitasnya sebagai pembina fungsi teknis dalam reserse. Di Istana Negara, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri juga menampik tuduhan adanya intervensi dalam kasus Jatim itu. "Kalau satu kasus belum dilakukan penyidikan, apa bisa kita katakan ada tersangka. Ingat, ini kasus tindak pemilu. Yang harus melaporkan itu Panwas. Saat itu tidak ada laporan dari Panwas. Ini perlu saya klarifikasi. Motifnya apa, tidak jelas. Yang dilakukan Kepala Polri bisa dipertanggungjawabk an," ujarnya. Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Novel Ali, mengatakan, polemik tersebut, bagaimanapun mengundang tanda tanya bagi publik terkait dengan profesionalitas Polri. Jika memang benar penyelidikan yang dilakukan Polda Jatim masih prematur, bagaimana bisa sudah ada penetapan tersangka.(nwo/ dwa/ina/raz/ dee/ abk/inu/sf/har/ mzw) Sumber : Kompas Cetak http://www.jawapos. com/ WAPRES JUSUF KALLA : SIDIK PENGAKUAN MANTAN KAPOLDA JATIM Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Polri segera melakukan penyelidikan terkait pengunduran diri sekaligus pengakuan mantan Kapolda Jatim Irjen Pol (pur) Herman Suryadi Sumawiredja. Dia meminta lembaga tertinggi polisi itu mencermati setiap indikasi adanya pelanggaran. ''Kita kan sepakat bahwa pemilu, termasuk di dalamnya pilkada, harus jujur dan adil. Setiap indikasi terjadinya pelanggaran harus dicermati dan diperhatikan, '' tegasnya di sela-sela perjalanan Jakarta-Medan dalam rangka kampanye kemairn. Apa yang disampaikan Herman, kata JK, harus dipelajari. Namun, yang ditekankan, kata dia, bukan pada intervensinya. Tapi, pada muatan pelanggaran itu. Yakni, adanya penggelembungan suara dengan pemilih fiktif. ''Kalau soal intervensi, kan sudah ada strukturnya di kepolisian. Yang penting muatan pelanggaran itu. Apakah memang ada,'' katanya. Menurut JK, itu lebih penting daripada membahas intervensi. Sebab, apabila pelanggaran benar-benar terjadi, insiden itu akan mencoreng proses demokratisasi di Indonesia. Apalagi, dari segi penyelidikan kasus itu dianggap selesai. ''Ini akan menunjukkan bahwa pemilu tidak kredibel. Masyarakat jadi tidak percaya. Kalau masyarakat tidak percaya pada demokrasi, susah kita. Karena demokrasi itu intinya adalah pada kepercayaan rakyat,'' katanya. Polri, kata JK, harus mengusut tuntas kasus tersebut. Hal itu agar pelanggaran serupa tidak terjadi pada pemilu yang segera digelar. ''Kalau itu terjadi lagi, pemilu akan cacat jurdil,'' katanya.
