http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=25885

      20 Maret 2009 10:08:41



      Nuh Kritik Politisi yang Eksploitasi Kemiskinan



      JAKARTA- Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh mengaku prihatin 
dengan ulah para politisi yang menjadikan kemiskinan sebagai komoditas politik. 
Bahkan, tidak sedikit yang menjadikan kemiskinan sebagai sandera politik.


      Menurut Nuh, perilaku tersebut terlihat dari iklan-iklan politik yang 
dimuat di sejumlah media cetak maupun elektronika. "Memang bukan parpol atau 
capres yang memasang. Tapi, lembaga yang seolah-olah independen, namun 
sebenarnya kaki tangan parpol atau capres tertentu," katanya di kantornya 
kemarin.


      Nuh mencontohkan iklan setengah halaman di sejumlah media massa yang 
mengangkat kegagalan pemerintah mencapai target penurunan tingkat kemiskinan. 
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono?Jusuf Kalla (SBY-JK) memang memiliki 
target menjadikan angka kemiskinan 8,2 persen. Namun, pada 2008 baru tercapai 
15,4 persen. Dan, diprediksi pada 2009 akan turun lagi menjadi 13,5 persen. 


      Mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu 
menjelaskan, komoditas politik yang dimaksud adalah para tokoh itu menggunakan 
isu kemiskinan semata-mata untuk kepentingan meraih kekuasaan. Namun, kata Nuh, 
mereka sebenarnya tidak pernah berbuat apa-apa untuk ikut mengentaskan 
kemiskinan. Nuh juga menyesalkan adanya politikus yang menjadikan kemiskinan 
sebagai sandera politik. Salah satu contoh paling nyata, kata Nuh, adalah 
disetujuinya penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) oleh DPR hanya untuk dua 
bulan. Seandainya BLT disetujui untuk setahun, tentu angka kemiskinan angka 
bergerak turun. 


      "Kemiskinan dijadikan sandera. Kesannya malah mereka ingin mempertahankan 
jangan sampai kemiskinan berkurang. Dengan demikian, ada celah untuk memvonis 
pemerintah gagal mengatasi kemiskinan," papar Nuh. Fenomena politik semacam 
itu, kata Nuh, memang tidak bsa dicegah dan tidak bisa dilarang. Hanya, Nuh 
mengimbau para politisi agar menggunakan rasionalitas dalam menilai pemerintah. 
"Jangan dinilai sepotong-sepotong. Nilailah secara keseluruhan," papar Nuh.
      Menurut Nuh, kepedulian para tokoh terhadap angka kemiskinan hendaknya 
diwujudkan dengan langkah nyata ikut membantu pemerintah mempercepat 
pengentasan kemiskinan. "Bukan menjadikannya komoditas dan sandera politik. 
Kalau mau membantu rakyat miskin, jangan menunggu jadi anggota DPR dulu atau 
jadi presiden dulu," katanya.


      Nuh mengakui, pemerintah belum bisa memenuhi target menurunkan angka 
kemiskinan hingga 8,2 persen. Namun, usaha keras pemerintah telah menurunkan 
angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Saat awal pemerintahan SBY-JK, angka 
kemiskinan 16,7 persen. Sempat naik 17,6 persen, saat BBM naik pada 2006. Tahun 
lalu turun lagi menjadi 15,4 persen. "Banyak faktor yang berperan. Mulai 
masalah harga BBM hingga dampak resesi yang episentrumnya berada di Amerika 
Serikat dan negara maju lain," kata Nuh. "Salah satu imbasnya adalah terjadinya 
PHK. Tapi pemerintah terus mengatasi," sambungnya.(tom/kum/agm)
       
        
     

Kirim email ke