=================================================
THE WAHANA DHARMA NUSA CENTER [WDN_Center]
Seri : "Membangun spirit, demokrasi, konservasi sumber daya,
nasionalisme, kebangsaan dan pruralisme Indonesia."
=================================================
[Spiritualism, Nationalism, Resources, Democration & Pruralism Indonesia
Quotient]
Menyambut Pesta Demokrasi 5 Tahunan - PEMILU 2009.
"Belajar menyelamatkan sumberdaya negara untuk kebaikan rakyat Indonesia."
Politik sebagai Janji
Kamis, 2 April 2009 | 03:02 WIB
Ingar-bingar janji memekakkan telinga kita belakangan ini. Di negeri ini,
selain musim hujan beneran, ada juga musim hujan janji. Datangnya lima tahun
sekali, menjelang pemilu seperti saat-saat ini. Setelah itu, kita memasuki lima
tahun musim menanti, yang lebih pantas disebut musim kemarau pemenuhan janji.
Persoalannya, apakah keliru menempatkan politik sebagai janji? Atau, bahkan,
apakah pasti keliru kalau janji-janji politik lalu tak terpenuhi?
Bukankah seorang pemikir besar, seperti Jacques Derrida, justru pernah
berwacana bahwa janji merupakan matra konstitutif politik sebagai ”demokrasi
akan datang” (democracy to come)?
Justru karena dimensi janji tersebut, politik lalu mempunyai struktur
messianik, mempunyai orientasi etis ekstratemporal untuk mengacu sehingga dapat
melakukan penyempurnaan terus-menerus tak berkesudahan dalam mengejawantahkan
’K’eadilan. Baginya, bahkan seandainya tak terpenuhi, janji masih tetap
merupakan matra penting politik karena betapapun gagal, upaya-upaya memenuhinya
meninggalkan jejak janji tersebut: meninggalkan jejak-jejak pergulatan etis
mewujudkan keadilan.
Seujung hidung
Kalau sense of humor kita belum ikut-ikutan defisit tergerus krisis finansial,
kita bisa terpingkal-pingkal melihat politik janji parpol kita seperti
terpampang pada iklan pemilu mereka.
Ada klaim sukses menurunkan harga BBM tiga kali berturutan. Padahal, tidakkah
naik-turunnya harga BBM lebih bergantung pada harga minyak dunia?
Ada rebutan klaim sukses swasembada beras, padahal sama-sama tidak pernah
memacul sawah. Ada yang mengulang gimmick basi kontrak-kontrakan politik. Ada
yang mendadak prihatin dengan penderitaan rakyat; ada yang mendadak merasa jadi
juru bicara petani; ada yang mendadak prihatin dengan merajalelanya korupsi.
Semacam itulah janji politik kita. Isinya cuma judul-judul mimpi atau klaim
keberhasilan. Kurang programatis, defisit strategi apalagi kebijakan, dan
terutama, alpa ideologis. Terkadang, bahkan ada unsur kibul-kibul yang sengaja
pula.
Kesamar-samaran sebagai gaya, sekarang menggejala dalam komunikasi politik
kita. Karena itu, ketika janji tak terpenuhi, lalu dengan mudah bisa
berkelat-kelit lewat perdebatan semantik, seperti pada pemakaian ukuran tingkat
kemiskinan BPS atau Bank Dunia. Padahal, miskin ya miskin, nganggur ya
nganggur. Tren kenaikan atau penurunannya mestinya tak berbeda pakai penggaris
mana pun.
Jangan-jangan segenap janji tersebut memang sekadar pragmatis. Yang penting
rakyat percaya. Kalau kuasa sudah di tangan, urusan belakangan. Toh, rakyat
Indonesia bukan masyarakat yang demanding; bukan penuntut yang bawel. Coba
lihat, penandatanganan kontrak-kontrak politik pemilu lalu. Tak pernah ada yang
menagih walau tak terwujud. Jadi, cuma gimmick politik seujung hidung.
Janji ideologis
Pada pemikiran Derrida, janji politik bukan hanya mungkin tak terpenuhi,
melainkan bahkan tak mungkin sungguh terpenuhi.
Maksudnya tentu bukan membenarkan politik dusta seperti janji kampanye para
politisi kita. Baginya, struktur messianik politik menempatkan idealitas
’K’eadilan — dengan K kapital; jadi keadilan pada posibilitas perwujudan paling
optimalnya — sebagai janji di pengujung temporal politik. Jadi, janji tersebut
bersifat tak berkesudahan (infinitudo) karena tak mungkin sepenuhnya tergapai;
namun menjadi acuan bagi politik sebagai rangkaian pergulatan tanggung jawab
etis manusia.
’K’eadilan sebagai janji politik, lalu menjadi acuan ziarah artikulatif setiap
keputusan politik sebagai tindak nilai. Rangkaian tindak politik lalu laiknya
pesawat ulang-alik terus-menerus pulang-pergi mencocokkan-mengejawantahkan di
antara idealitas ’K’eadilan dengan masing-masing penerapan kontekstualnya.
Jadi, walaupun Derrida sendiri tidak suka dengan sebutan ini, politik
semestinya mempunyai dimensi ”utopia” semacam ini. Utopia semacam ini berguna
untuk menjadi acuan jangka panjang sehingga politik tak terjebak pada tetek
bengek kekuasaan sesaat yang pragmatis.
Tepat di sinilah persoalan mendasar politik kita. Dalam politik, rumah utopia,
rumah cita-cita politik, adalah ideologi. Kebijakan parpol-parpol kita tak
pernah jelas karena ketidakjelasan ideologi mereka. Sungguh kesulitan besar
untuk membedakan kebijakan mereka masing-masing atas isu-isu sentral di negeri
ini.
Perubahan drastis kebijakan Amerika Serikat (AS) seharusnya menjadi pelajaran
bagi kita mengenai arti sebuah ”janji” ideologis. Banyak pihak terheran-heran
atas keputusan pemerintahan Barack Obama untuk lebih penetratif ikut campur
menyelesaikan krisis finansial karena dianggap bertentangan dengan asas liberal
yang dikampanyekan AS selama ini. Padahal, dalam tafsir atas doktrin negara
minimal, ideologi sosial demokrat memang cenderung memberi peran lebih besar
pada negara ketimbang ideologi liberal yang lebih konservatif karena penekanan
lebih besar pada tanggung jawab negara menjaga kesejahteraan minimal
masyarakat.
Lewat perubahan ini justru tampak jelas, anggapan sementara pengamat kita
selama ini bahwa tak ada lagi jarak ideologis pada politik di AS, sama sekali
tidak benar. Perbedaan konsep mengenai minimum peran negara tersebut hanyalah
salah satu contoh kecil saja.
Celakanya, justru politik kita mengidap penyakit genting sehubungan dengan
persoalan ini. Tiga dasawarsa pemberlakuan politik massa mengambang
mengakibatkan anasir-anasir ideologis pada masyarakat kita tergerus habis
pragmatisme kekuasaan. Akibatnya, politik tak lagi dipahami sebagai upaya
mewujudkan cita-cita koeksistensial tertentu masing-masing dalam rangka ikut
memberi aksentuasi pada imajineri kolektif kita sebagai bangsa. Politik lalu
cuma dipahami sebagai upaya merebut kekuasaan dan kemudian memanfaatkannya
untuk kepentingan kelompok sendiri, kalau malah tidak kepentingan pribadi.
Politik kita menderita miopia, rabun jauh. [BUDIARTO DANUJAYA Pengajar
Filsafat Politik - Kompas]
-------
Memang janji adalah sebuah komitmen untuk ditepati, tidak lebih tidak kurang,
pun demikian dengan masyarakat, pemimpin dan calon pemimpin Indonesia dimanapun
ia berada, berkarya dan mengabdi bagi rakyat.
Menuju Indonesia sejahtera, maju dan bermartabat!
Best Regards,
Retno Kintoko
The Flag
Air minum COLDA - Higienis n Fresh !
ERDBEBEN Alarm
SONETA INDONESIA <www.soneta.org>
Retno Kintoko Hp. 0818-942644
Aminta Plaza Lt. 10
Jl. TB. Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan
Ph. 62 21-7511402-3
