Seluk-beluk dan hiruk-pikuk Pemilu 2009 (6)
Berhubung dengan banyaknya persoalan-persoalan yang « rumit » dan parah yang berkaitan dengan pemilu 2009, dan untuk memberi kesempatan kepada banyak kalangan mengikuti sekedarnya perkembangan hal-hal itu, maka disajikan di bawah ini kumpulan berita tulisan atau analisa (pendapat) yang terbaru tentang pemilu lesgislatif dan pemilu presiden 2009. Biasanya, kumpulan berita dan tulisan ini disajikan juga di website http://kontak.club.fr/index.htm,Tetapi berhubung dengan kesulitan teknis, maka untuk sementara waktu website tersebut tidak bisa diperbarui, sampai kesulitan teknis itu dapat diatasi. Harap maklum, dan minta ma'af. A. Umar Said ========= =========== Detik. Com, 28 April 2009 Amien: Golkar Gamang, Cawapres SBY antara PKS atau PAN Jakarta - Siapa cawapres pendamping SBY belum jelas. Namun setelah Partai Golkar memutuskan bercerai dengan Partai Demokrat, peluang PKS dan PAN untuk mendudukan kadernya sebagai cawapres SBY kian menguat. "Setelah Golkar gamang, dalam menentukan cawapres tinggal PKS dan PAN saja," ujar Amien kepada wartawan usai mengikuti rapat konsultasi PAN di Rumah PAN, Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2009). Amien berani mengatakan seperti itu lantaran ia mengaku mendapat bocoran dari salah seorang anggota tim 9 Partai Demokrat yang bertugas menggodok cawapres pendamping SBY. "Saya dapat bocoran dari tim 9," akunya. Amien juga mengatakan, PAN tidak akan mengikuti cara PKS yang menyodorkan nama cawapres secara tertutup. PAN, kata Amien, akan menyampaikan nama cawapres secara terbuka. Soal nama-nama yang akan disodorkan PAN sebagai cawapres SBY, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengaku ada 2 nama yang berpotensi diusung partai. "Kita punya jago 2 yaitu Pak Hatta Rajasa dan ketum (Sutrisno Bachir)," jelasnya. * * * Tempo Interaktif, 28 April 2009 Kalla Curiga Perpecahan Internal Partai Marak TEMPO Interaktif , Jakarta: Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla, mempertanyakan penyebab perpecahan di internal partainya menjelang pemilu presiden. Alasannya, perpecahan bermodus serupa terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional. "Banyak sekali pandangan berbeda tetapi ini harus dicermati. Sudah tiga partai politik yang mau berbeda pandangan di internal, caranya sama. PPP begitu, PAN begitu. Kami akan cari siapa di balik ini, apa ada terencana," kata Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, usai rapat dengan pengurus harian dan pengurus daerah tingkat provinsi di posko Golkar dua yang terletak di Jalan Ki Mangun Sarkoro nomor 1, Senin malam (27/4). Sebelumnya, 25 pengurus daerah tingkat provinsi menyerahkan tiga lembar surat ke Ketua Umum Golkar. Surat itu berisi anjuran untuk berkoalisi kembali dengan Partai Demokrat. Selain itu, pengurus daerah mengajukan enam tokoh Golkar untuk diajukan sebagai calon pendamping Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden. Menurut dia, perbedaan pandangan sangat wajar terjadi di internal Golkar. Apalagi, Golkar merupakan partai terbuka. Namun, perpecahan dengan modus serupa terjadi pada tiga partai politik dalam waktu bersamaan. " Saya tidak katakan itu (ada operasi) sistematis. Tapi tiga partai bersamaan. Punya kasus yang sama," ujarnya. Dia menegaskan soliditas di internal Golkar akan dijaga. Kalla pun secara lugas menyatakan kepercayaan pada sejumlah pengurus harian yang hadir dalam jumpa pers Senin malam. "Saya percaya soliditas teman-teman di sini. Burnap (Burhanuddin Napitupulu), Sekjen (Sumarsono), Fahmi (Fahmi Idris), Ical (Aburizal Bakrie), Syamsul (Syamsul Muarif)," katanya. Kalla pun enggan mengungkapkan adanya musuh dalam selimut di internal Golkar. Namun, dia tak menghalangi ambisi fungsionaris Golkar maju dalam pemilu presiden. "Tentu wajar-wajar saja punya rencana selama tetap harus jaga soliditas partai," ujarnya. Perpecahan pandangan di internal partai itu diawali dengan ancaman mengungkap kasus korupsi yang dilakukan kader partai. Padahal, kasus tersebut telah terjadi bertahun lampau dengan dugaan nilai kerugian negara tak signifikan. " Teman-teman di daerah terpecah belah pandangannya. Ditakut-takuti, ditangkapi. Orang yang perkaranya 10 tahun lalu cuma beberapa juta ditangkapi tiba-tiba," ujarnya. Ketua Umum Golkar mengatakan seluruh unsur masyarakat harus melawan budaya politik yang memecah belah partai tertentu. Dia menegaskan hukum harus ditegakkan namun harus disertai keadilan. " Itu salah satu faktor banyak teman-teman yang khawatir akan terjadi seperti itu. Ada nuansa seperti itu maka harus dilawan. Itu artinya demokrasi tidak berjalan," katanya. Pengurus Golkar daerah yang hadir dalam rapat di antaranya adalah Ketua DPD Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus dan Ketua DPD Gorontalo, Fadel Muhammad. * * * Media Indonesia, 28 April 2009 Tamatnya Ideologi dan Latar Belakang ADA kecenderungan yang sangat kuat bahwa ideologi sudah tamat riwayatnya. Itulah kecenderungan yang terjadi dalam konteks mencari wakil presiden yang sedang giat-giatnya dilakukan elite partai. Proses masih terus berjalan, tetapi kecenderungan itu sudah dapat dilihat. Pencalonan SBY menjadi presiden dari Partai Demokrat kiranya akan didukung empat partai yang berbasiskan Islam, yaitu PKB, PKS, PAN, dan PBB, serta partai berbasiskan Kristen PDS. Sementara itu, calon presiden Megawati Soekarnoputri yang diusung PDI Perjuangan akan berkoalisi dengan Gerindra dan Hanura serta banyak disebut dengan PPP yang berlambang Kabah. Bila itu yang terjadi, itulah perkawinan paham kebangsaan dengan Islam. Bagaimana dengan calon presiden Jusuf Kalla yang dijagokan Partai Golkar? Sampai kemarin belum jelas Golkar akan berkoalisi dengan partai apa. JK telah bertemu dengan Megawati dan Prabowo, tetapi belum ada tanda-tanda terjadi koalisi. Yang jelas, sulitnya mendapatkan 25% suara rakyat atau 20% kursi DPR menyebabkan koalisi untuk mencari cawapres menjadi cair dan longgar. Gejala umum yang muncul ke permukaan adalah pengelompokan parpol-parpol dalam koalisi tidak lagi terikat kepada kesamaan ideologi. Partai-partai atau tokoh-tokoh yang berbeda secara ideologis ternyata tidak memiliki hambatan berkoalisi untuk mengusung kepentingan yang sama. Bahkan, latar belakang sejarah yang berlawanan pun tidak menjadi perkara. Itulah yang mengundang banyak pertanyaan. Dalam gerbong yang mengusung incumbent SBY sebagai capres misalnya, ada Partai Demokrat, PKS, dan PDS yang dalam konteks ideologis sesungguhnya terpaut jarak cukup jauh. Namun, perbedaan itu tidak menghalangi partai-partai tersebut untuk berkoalisi. Koalisi Megawati dan Prabowo adalah koalisi dua latar belakang yang saling berseberangan. Soemitro Djojohadikusumo adalah ayah Prabowo yang merupakan 'musuh politik' Bung Karno yang adalah ayah Megawati. Ayah keduanya berseberangan secara politik, tetapi kini pada generasi anak, ternyata dapat bertemu dan bersatu untuk mengusung kepentingan bersama. Pertanyaannya adalah mengapa partai-partai atau tokoh-tokoh yang secara ideologis dan latar belakang sejatinya ibarat air dan minyak itu dapat berkumpul dalam sebuah koalisi? Tidakkah yang sepenuhnya bekerja semata pragmatisme? Demi kepentingan sesaat, ideologi partai dapat disingkirkan. Demi memperoleh kursi kabinet, perbedaan dapat dilupakan. Pertanyaannya adalah berapa lama kekompakan itu bisa bertahan? Kabinet Indonesia Bersatu tentu saja dapat menjadi bukti bahwa koalisi rapuh karena terlalu banyak yang diakomodasi tanpa mempersoalkan platform. Koalisi yang sehat adalah koalisi yang didasarkan pada kesamaan platform. Bisakah kesamaan platform itu dibentuk secara mendadak? Singkatnya, pemilu presiden kali ini jelas sebuah medan persaingan yang unik. Yaitu tidak soal siapa berkoalisi dengan apa dan siapa, yang penting bisa menang menjadi presiden. · * * Tempo Interaktif, 25 April 2009 Gerindra Pengumpul Dana Terbesar, Rp 308 Miliar TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) merupakan partai yang menghimpun sumbangan kampanye terbesar. Berdasarkan data yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum, sumbangan yang dilaporkan diterima Gerindra sebesar Rp 308,835 miliar. Dari sumbangan yang dilaporkan itu, Gerindra menggunakan Rp 308,77 miliar. Posisi kedua ditempati Partai Demokrat dengan pemasukan Rp 234,819 miliar dan pengeluaran Rp 234,632 miliar. Sedangkan Partai Golkar mengaku mendapat sumbangan Rp 145,583 miliar dengan pengeluaran Rp 234,632 miliar. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ikut mengawasi penyerahan laporan dana kampanye menyebutkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengumpulkan Rp 10,583 miliar. Kepala Bagian Administrasi Hukum Komisi Pemilihan, Ahmad Fayumi, mengatakan semua partai politik telah menyerahkan laporan dana kampanye. Sehingga tak ada partai di tingkat pusat yang calon legislator terpilihnya dicoret, kata Fayumi. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Legislator mewajibkan partai di setiap tingkatan dan calon anggota DPD menyerahkan laporan dana kampanye 15 hari setelah pemungutan suara. Jumat (24/4) malam merupakan batas akhir pengumpulan laporan dana kampanye bagi partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Penyerahan ke kantor akuntan publik di kantor Komisi Pemilihan Umum. * * * No virus found in this outgoing message. Checked by AVG. Version: 7.5.557 / Virus Database: 270.12.4/2080 - Release Date: 25/04/2009 08:29
