Refleksi: Ada yang mengatakan bahwa demokrasi maupun sistem ekonomi mempunyai karakter kelas atau geolongan masyaratkat, jadi tentunya kalau mereka yang berkampanye "ekonomi " mengatakan ekonomi rakyat maka tentu sekali pandangannya mereka didasarkan pada linkungan mereka berpijak, dan oleh karena itu bisa saja ada perbedaan bertolakbelakang dengan kepentingan mayoritas yang miskin melarat. Hal ini telah dibuktikan waktu kekuasaan administrasi negara selama ini dipegang oleh mereka, jadi kalau berakar pada pandangan lain dari itu maka tetntu sekali sudah lama pandangan berlainan ini alias pandangan kerakyatan telah diterapkan. Bukankah begitu?
http://www.bangkapos.com/news/read/7880/politikpemerintahan/Bertarung+Menjual+Ekonomi+Kerakyatan.html Bertarung Menjual Ekonomi Kerakyatan Edisi : Senin, 18.Mei.2009 | 10:48 wib JAKARTA, SENIN - Setelah tiga pasang calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) sudah jelas, mari kita mulai menelisik program-program yang mereka tawarkan. Dan salah satu yang paling penting adalah bagaimana program ekonomi mereka. Maklum, bagi kebanyakan warga Indonesia, inilah persoalan yang paling penting di tengah bayang-bayang krisis finansial global sekarang ini. Meski belum terlalu konkret, tim sukses ketiga pasangan sudah mulai mengumbar janji. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, misalnya, memastikan akan melanjutkan program ekonomi selama lima tahun terakhir ini. "Ide-ide yang sudah ada akan kami perkuat," kata Jumhur Hidayat, salah satu anggota tim sukses pasangan ini, kemarin. Yang menarik, pemilihan presiden kali ini punya perbedaan yang sedikit lebih jelas ketimbang tahun 2004 dalam hal ekonomi. Setidaknya, ada perbedaan orientasi di antara pasangan SBY-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto di satu sisi dengan Megawati-Prabowo (Mega-Pro) di sisi lain. Mega-Pro dengan tegas akan menjual program ekonomi kerakyatan dengan basis petani dan nelayan yang sekarang seolah kembali menjadi tren. "Pak Prabowo akan mengurusinya," cetus Megawati, pekan lalu. Tapi, pasangan lain juga tak mau kalah dengan mengklaim akan mengusung ekonomi kerakyatan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Max Sopacua menegaskan, meski masih dibahas, SBY-Boediono tidak akan menganut ekonomi liberal. "Pemerintahan harus diimplementasikan sebagai ekonomi prokerakyatan," tegasnya. Jusuf Kalla-Wiranto pun enggan ketinggalan. Anggota tim suksesnya, Bambang Soesatyo, mengatakan, meski probisnis, pasangan ini juga melanjutkan program bantuan langsung tunai (BLT) yang merupakan bagian ekonomi kerakyatan. Selain itu, pasangan ini juga akan mewajibkan pemakaian produk dalam negeri dan merevisi peraturan pajak. Sebetulnya, yang lebih penting adalah siapa menteri yang akan menerapkan "ekonomi rakyat" dari masing-masing kontestan. Sayang, belum ada transparansi untuk soal ini. (Martina Prianti, Anna Suci Perwitasari, Ewo Raswa/Kontan)
