10 Agenda Senyap Pembalik Kiblat PKS
PKS mengabaikan latar-belakang keluarga Boediono dengan kompensasi 10 agenda
internal bisa berjalan mulus. Benarkah?
KETUA DPW PKS DIY Ahmad Sumiyanto melalui sebuah surat kabar terbitan lokal di
Yogyakarta, Sabtu (30/5) lalu mengungkapkan, SBY dan Partai Demokrat bersedia
menandatangani kontrak politik yang berisi 10 agenda pembangunan yang disusun
berdasarkan platform PKS. Makanya, atas dasar itu, PKS tetap istiqomah
mendukung duet SBY-Boediono.
Meski dia tidak merinci apa saja ke-10 kesepakatan tersebut, menurut sumber
Indonesia Monitor, agenda terselubung (silent agenda) PKS tersebut menyangkut
posisi menteri dan berbagai rancangan undang-undang (RUU) yang bernuansa
islami. Untuk posisi menteri, PKS berusaha mempertahankan posisi Menteri
Pertanian (Mentan), sementara Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Mennegpora)
dan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) yang saat ini dipegang kader PKS, akan
dilepas.
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
Namun, dengan melepas dua posisi menteri tersebut bukannya tanpa kompensasi..
PKS kabarnya minta dua posisi pengganti yang lebih “empuk”, yakni Menteri
Kesehatan (Menkes) dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas). Saat ini
keduanya dipegang oleh kader Muhammadiyah dan PAN.
Dari ke-10 agenda tersebut, ada empat agenda menyangkut pembuatan undang-
undang (UU) yang bernuansa islami, yakni UU Syariah, UU Penyiaran Agama, UU
Halal-Haram, dan UU Kesehatan. Undang-undang tersebut disusun sesuai dengan
platform PKS sebagai parpol Islam.
“Misalnya soal UU Kesehatan, dokter muslim tidak boleh memegang atau menangani
pasien non-muslim, demikin juga sebaliknya,” ungkap sumber.
Tak hanya menggarap UU bernuansa islami. Peraturanperaturan daerah (Perda)
yang bernuansa syariah, seperti Perda Pornografi dan Pornoaksi yang sudah
diberlakukan di beberapa kabupaten/kota, juga harus dipertahankan dan diperluas
penerapannya ke daerah-daerah yang belum menjalankan.
Agenda terakhir terkait kebijakan pinjaman luar negeri Indonesia yang selama
ini condong berkiblat ke negara-negara Barat, seperti IMF dan ADB. Agenda PKS,
kata sumber, menawarkan “kiblat” baru, yakni ke Timur Tengah. Untuk program
ini, kabarnya Qatar telah bersedia memberikan pinjaman Rp 25,9 triliun dengan
jaminan gadai Gelora Bung Karno.
Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq ketika dikonfirmasi membantah tudingan miring
terkait adanya 10 agenda pembangunan yang sesuai dengan platform partainya
tersebut. Menurutnya, hal itu sama sekali tidak benar.
“Satu pun tidak ada yang benar dari 10 agenda pembangunan yang dikabarkan itu.
Itu bukan kesepakatan yang dibuat antara PKS dan Partai Demokrat. Saya pikir
itu bagian dari black campaign,” ujar Mahfudz Siddiq kepada Indonesia Monitor,
Senin (1/6).
Mahfudz juga memastikan jika ke-10 agenda pembangunan yang disebutkan itu
bukan pernyataan Ketua DPW PKS DIY Ahmad Sumiyanto. “Kontrak politik antara
PKS dan Partai Demokrat dilakukan secara terbuka ke publik. Dibahas secara
bersama-sama dan dipikirkan bersama-sama pula. (Kontrak) Itu bisa diambil di
kantor PKS,” tutur Ketua Fraksi PKS DPR itu.
Dia juga mengungkapkan, kontrak politik antara PKS dan Partai Demokrat memang
ada 10 agenda program yang sesuai dengan platform PKS, tapi tidak spesifik
membicarakan soal bagi-bagi kekuasaan dan jabatan. “Itu menyangkut politik,
ekonomi, sosial, dan budaya secara umum,” tandasnya.
■ Moh Anshari
