Ada Tiga Cara Menyelesaikan Batas Wilayah Ambalat Pertama: melalui pengadilan Internasional ICJ International Court Juridiction telah memutuskan kepulauan Sipadan-Ligitan mutlak wilayah Malaysia atas dasar Soverign Occupation dan atas dasar kesaksian bekas kedua penjajah yaitu Inggris dan Belanda.
Kedua: melalui referendum Rakyat wilayah yang dipersengketakan diminta pendapatnya melalui referendum yang dilakukan oleh pihak internasional atau dibawah pengawasan internasional. Dalam hal ini, rakyat diwilayah Sipadan-Ligitan beserta para pelaut diperairan Ambalat. Namun dalam kasus ini ternyata para lurah dan ketua RT/RW diseluruh wilayah yang dipersengketakan ini sudah mendapatkan gaji bulanan dari pihak Inggris sejak sebelum Indonesia belum lagi dilahirkan. Bahkan pihak Belanda mengakui belum pernah mengeluarkan dana untuk wilayah administrasi Sipadan-Ligitan beserta perairan Ambalat-nya. Ketiga: melalui perang Wilayah yang dipersengketakan ini belum pernah tercakup dalam perang kemerdekaan RI. Dan pemerintah RI boleh coba2 merebut wilayah yang dipersengketakan ini melalui perang. Tetapi dari perkiraan, kemungkinan berhasil menang perang cuma 2% dan 98% dipastikan kalahnya, karena masalah perang merebut wilayah diluar batas wilayah RI ditentukan oleh masalah peralatan teknologi dimana Indonesia adalah negara miskin teknologi dan tuna ilmu pengetahuan. Pesawat dan kapal laut tempur untuk merebut Ambalat kemungkinan nyasar karena tidak ada peralatan yang memenuhi syarat yang melengkapi kapal2 perang dan pesawat2 tempur RI ini sehingga akibatnya semua pesawat dan kapal2 tempur RI cuma jatuh dilautan atau tenggelam dilautan karena kecelakaan dan kehabisan supply dan amunisinya. Pembuktikan batas2 wilayah RI-Malaysia bukanlah dengan pengukuran jiwa nasionalisme-nya melainkan pengukuran dengan alat2 teknologi yang dilengkapi dasar pengetahuan science yang tinggi. Kenapa pemerintah RI tidak berani meminta Internasional Court untuk mengadilinya ??? Jawabannya sudah ada, karena pemerintah RI menyadari bahwa Internasional Court sudah memberi keputusannya yang pasti bahwa Ambalat adalah wilayah Malaysia. Bahkan dari 17 jury ternyata 16 secara mutlak memutuskan bahwa Ambalat adalah wilayah Malaysia bukan wilayah Indonesia. Kesaksian Belanda bekas penjajah RI inipun memperkuat bukti2 bahwa Ambalat milik Malaysia bukan RI. Klaim tentang kedaulatan perairan Ambalat sebagai wilayah RI sebenarnya bukanlah menyangkut Nasionalisme melainkan menyangkut KORUPSI, yaitu karena pejabat2 RI telah menjual izin pemboran minyak di perairan Ambalat kepada perusahaan minyak Italia "ENI". Akibatnya, ENI sekarang menuntut pengembalian uangnya dari pemerintah RI, karena pemerintah RI telah menipunya dengan menjual wilayah negara lain kepada perusahaannya. Benar benar malu2-in, benar benar memalukan, menutupi masalah korupsi dengan jiwa "Nasionalisme". Harusnya, para pejabat yang menandatangani kontrak penjualan hak pemboran minyak diperairan Ambalat ini ditangkap dan dipenjara bukan dijadikan pahlawan bangsa, bukan dijadikan pahlawan nasional karena berani menantang Malaysia untuk berperang. Pejabatnya yang korupsi janganlah rakyatnya yang ditipu dan dikorbankan untuk berperang melawan Malaysia dengan alasan ancaman Nasionalisme dan kebangsaan. > Scheherazade Scheher <scheherazade2...@...> wrote: > Mus jangan bego2an,indonesia itu negara > maritim, negara maritim itu pulaunya > sudah pasti ribuan banyaknya,lautnya > sudah pasti sangat luas,kamu ini makin > lama makin dungu!saja nampaknya! > Yang pasti kamu itulah yang paling bego dan idiot, karena yang menyatakan Ambalat itu bagian wilayah Malaysia itu bukanlah aku tetapi ICJ, yaitu International Court Jury. Malaysia sendiri setuju usul Indonesia untuk jangan memalukan Indonesia dengan membawa masalah yang sudah diputuskan ICJ itu kembali ke ICJ, karena Malaysia yakin bahwa tuntutan Indonesia itu terjadi karena ketidak tahuan, karena buta teknologi, karena Indonesia tidak memiliki peralatan cukup untuk mengukur batas wilayahnya, karena Indonesia tidak punya ahli yang bisa memastikan batas wilayahnya. Ambalat itu adalah perairan dimana dulu Gajah Mada enggak pernah mendudukinya. Wilayah Indonesia yang diakui Internasional hanyalah sebatas yang dulu milik Belanda bukan yang dulu milik Inggris. Dalam kesaksian Belanda dan Inggris kepada ICJ membuktikan bahwa Belanda tidak pernah mengklaim perairan tersebut, sebaliknya Inggris menyatakan bahwa Ambalat itu dulunya memang wilayah Inggris. Pemerintah RI menyadari, bahwa menyelesaikan urusan kedaulatan Ambalat tidak bisa menggunakan jiwa Nasionalisme melainkan harus menggunakan bantuan teknology dan science. Masalahnya hanya bisa diselesaikan apabila RI mengembalikan uang yang dibayarkan ENI untuk pemboran Minyak di Ambalat. Malu2in banget lu. Ny. Muslim binti Muskitawati.