nah, sekarang kita liat ke depan..para calon presiden akan bersikap seperti apa
terhadap kasus kaburnya Djoko Candra ini??
bakal jadi bahan retorika semata atau bisa ditangkap??
________________________________
From: sunny <am...@tele2.se>
To: undisclosed-recipi...@yahoo.com
Sent: Friday, June 19, 2009 12:31:45 PM
Subject: CiKEAS> Djoko Tjandra Kabur ke Papua Nugini
Jawa Pos
[ Jum'at, 19 Juni 2009 ]
Djoko Tjandra Kabur ke Papua Nugini
Kejagung
Meminta Djoko Tjandra Menyerah
JAKARTA - Aparat kejaksaan
harus bekerja ekstra keras untuk mengeksekusi Djoko Sugiarto Tjandra, terpidana
kasus korupsi dana hak tagih (cessie) Bank Bali Rp 546 miliar. Bos Grup
Mulia itu tidak lagi berada di Indonesia, namun bersembunyi di Papua Nugini.
Djoko pergi ke Port Moresby, Papua Nugini, menggunakan pesawat carter
dari operator Tag Avia dengan nomor penerbangan CL604. Dia berangkat 10 Juni
atau sehari menjelang Mahkamah Agung (MA) memutus peninjauan kembali (PK)
kasusnya. Pengusaha yang pernah disebut Artalyta Suryani alias Ayin dengan nama
Joker itu terbang melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, bersama dua
rekannya. Djoko pergi dengan menggunakan paspor bernomor P 806888.
''Dia
(Djoko) pergi dua hari setelah putusan PK Syahril Sabirin dan sehari sebelum
putusan PK atas nama Djoko Tjandra (keluar),'' kata Kapuspenkum Kejagung Jasman
Pandjaitan menyampaikan informasi tentang Djoko Tjandra tadi malam.
Putusan PK keduanya disampaikan Mahkamah Agung dalam keterangan pers
pada Kamis (11/6). Namun, Jasman tak mau berspekulasi apakah Djoko telah
mendapatkan informasi lebih awal tentang putusan PK Syahril. ''Langkah
selanjutnya belum bisa dipastikan. Informasi baru kami terima,'' ujar mantan
kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur itu.
Djoko seharusnya sudah
meringkuk di sel Lapas Cipinang bersama terpidana lain, yakni mantan Gubernur
Bank Indonesia (BI) Syahril Sabirin. Syahril sendiri memilih kooperatif dengan
memenuhi panggilan kejaksaan sekaligus bersedia dieksekusi pada 16 Juni lalu.
Tim jaksa sebelumnya berusaha mengawasi gerak-gerik Djoko. Termasuk
mendatangi rumah mewahnya di kawasan Simprug Golf, Jakarta Selatan, yang
ternyata kosong.
Saat Djoko berada di Papua Nugini, kuasa hukumnya, O.C.
Kaligis, meminta penundaan eksekusi. Permintaan itu terungkap dari surat yang
dikirim melalui Kejari Jakarta Selatan. ''Tapi, tidak tahu sampai kapan
(penundaannya) ,'' kata Jasman.
Djoko merupakan terpidana kasus Bank Bali
yang diputus dua tahun penjara dalam putusan PK. Pemohon PK adalah kejaksaan.
Dalam amar putusan, pemilik Hotel Mulia itu juga diharuskan untuk membayar
denda
Rp 15 juta subsider 3 bulan. Djoko tidak sendiri. MA sebelumnya juga memberikan
hukuman yang sama kepada Syahril Sabirin.
Di tempat terpisah, Jaksa Agung
Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendy mengatakan, berdasar informasi
yang diperoleh sebelumnya, tidak ada di catatan Imigrasi bahwa Djoko bepergian
ke luar negeri. Namun, Marwan berpendapat, Djoko belakangan berada di luar
negeri. ''Dia menggunakan jalur-jalur tradisional, '' kata Marwan di gedung
Kejagung kemarin.
Dia memperkirakan, Djoko menjadikan dua negara sebagai
tujuan kepergiannya ke luar negeri. Yaitu, Papua Nugini dan Singapura. Alasan
itu didasari adanya saudara Djoko yang tinggal di sana. Selain itu, alasan
bisnis yang dilakukan Djoko di dua negara tetangga Indonesia itu menjadi
pertimbangan. ''Kami tetap melacak di mana keluarganya, '' jelas mantan
Kapusdiklat Kejagung itu.
Hingga kini, kejaksaan memberikan waktu bagi
Djoko untuk memenuhi panggilan kedua yang dijadwalkan Senin (22/6). ''Kalau
mentok usaha kami, (penanganannya) akan diserahkan ke tim pemburu koruptor,''
urai Marwan.
Hingga kini, kejaksaan memberikan waktu bagi Djoko untuk
memenuhi panggilan kedua yang dijadwalkan Senin (22/6). ''Kalau mentok usaha
kami, (penanganannya) akan diserahkan ke tim pemburu koruptor,'' urai
Marwan.
Terkait dengan uang Rp 546 miliar, Marwan menegaskan, sesuai
dengan putusan MA, uang tersebut dirampas untuk negara. Pihaknya sudah
memerintah tim untuk melakukan penjajakan terhadap Bank Permata, tempat
uang itu disimpan dalam rekening penampungan. "Kalau (Bank Permata) tidak mau,
ada instrumen hukumnya. Bisa dikenai pasal penggelapan karena statusnya
titipan," tegas mantan kepala Kejaksaan Tinggi Jatim itu.
Terpisah,
Direktur Penyidikan Direktorat Jenderal Imigrasi Muchdor mengakui bahwa
Kejagung
telah meminta pihaknya untuk mencegah keluarnya Djoko Tjandra di pintu
pemeriksaan imigrasi. Namun, permintaan itu diajukan mulai 11 Juni 2009.
"Sampai
tanggal 18 tidak ada nama Djoko Tjandra yang ke luar negeri di data kami,"
ujarnya.
Muchdor mengaku mencari data Djoko Tjandra itu di 25
pintu pemeriksaan imigrasi yang tersebar di seluruh tanah air.
"Kami juga mengecek di lima pintu pemeriksaan yang besar. (Di sana) nama
Djoko tidak tercatat," ungkapnya. Namun, apabila melalui pintu ilegal, imigrasi
mengaku kesulitan mengawasi. "Karena wilayah negara kita amat luas," terangnya.
Pengamat hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto
Juwana menduga, kaburnya Djoko pada 10/6 disebabkan dia sudah mendapatkan
informasi soal keluarnya putusan peninjauan kembali (PK) dari Mahkamah Agung
(MA). Waktu itu, Djoko masih bebas ke luar negeri karena statusnya belum
terpidana. "Kalau perginya bulan Mei, masih sulit mengaitkan dengan putusan.
Ini
sehari sebelum putusan keluar. Bisa jadi, dia dapat informasi entah dari mana,"
terangnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri
Komjen Susno Duadji menyatakan siap membantu upaya kejaksaan menangkap Djoko.
"Kita juga cari," ujar jenderal bintang tiga itu di kantornya kemarin. Apakah
sudah ada permintaan resmi dari Kejagung? Susno menggeleng. "Tapi, kita tahu
soal itu," kata mantan Kapolda Jawa Barat tersebut.
Berdasar informasi
yang dihimpun koran ini, sejumlah penyidik Direktorat II/Ekonomi Khusus sudah
diberi brifing untuk menangkap Djoko. Namun, mereka belum bergerak
karena polisi tak ingin melangkahi kejaksaan. Tanpa permintaan surat resmi
untuk operasi bersama, penyidik kepolisian tidak mungkin melakukan
langkah inisiatif. Yang sudah dilakukan adalah berkoordinasi dengan Interpol
karena sekretariat NCB Interpol saat ini dipegang polisi, yakni Brigjen Halba
Rubis Nugroho.
Djoko Tjandra merupakan pengusaha kelahiran
Sanggau, 27 Agustus 1950. Dekade 1990-an, Grup Mulia makin moncer saat
dipegang Djoko. Bapak empat anak yang pintar ngomong itu menjadi komandan
utama pada kepemilikan properti perkantoran seperti Five Pillars Office Park,
Lippo Life Building, Kuningan Tower, BRI II, dan Mulia Center.
Grup
Mulia menaungi 41 anak perusahaan di dalam dan luar negeri. Selain
properti, grup yang pada 1998 memiliki aset Rp11,5 triliun itu merambah sektor
keramik, metal, dan gelas.
Djoko juga dikenal sebagai bos PT EGP. Yakni,
sebuah perusahaan yang didirikan Djoko dan tokoh Golkar Setya Novanto.
Dalam kasus cessie Bank Bali, Djoko dibebaskan dari segala tuntutan di
tingkat pengadilan negeri. Lalu, akhir 2001, MA membebaskan dia dari
keterlibatan kasus Bank Bali. Pengusaha itu dibebaskan dari dugaan melakukan
suap dalam pencairan piutang Bank Bali.
Nama Djoko juga dikenal sebagai
Joker. Hal itu terungkap dalam percakapan antara Artalyta Suryani dengan Kemas
Yahya Rahman semasa menjabat jaksa agung muda (JAM) pidana khusus.
(fal/git/rdl/ agm)
