5 Fakta-Fakta Penyelewangan Dana BOS, Ironi “Sekolah Gratis”
http://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/02/5-fakta-fakta-penyelewangan-dana-bos-ironi-sekolah-gratis/
Seperti yang saya singgungkan dalam dua artikel sebelumnya mengenai iklan
“sekolah gratis, pasti bisa” dan fakta bahwa butuh biaya Rp 575.000 per siswa
SMP untuk masuk ke jenjang pendidikan menengah pertama. Dan angka-angka ini
bervariasi tergantung daerah dan kebijakan sekolah.
Depdiknas
Berdasarkan UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, telah mengatur bahwa pendanaan
pendidikan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dan masyarakat sebesar minimal 20% dari belanja negara/daerah. Namun,
perjuangan 3 tahun para guru dalam wadah PGRI menuntut pemerintah SBY-JK untuk
mematuhi UU 20/2003 agar APBN memberi porsi 20% bagi pendidikan tidak dipatuhi
pemerintah. Hingga pada Mei 2008, para guru berhasil mengugat APBN pemerintah
SBY-JK periode 2009 melalui keputusan MK agar pemerintah SBY-JK mematuhi UU
20/2003 sekaligus menandakan kemenangan para guru (maaf, bukan inisiasi
partai/politkus yang gemar mempolitisasi APBN 20% adalah hasil usahanya).
Sebelum Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan para guru pada Mei 2008,
akhirnya pemerintah SBY-JK “terpaksa” mematuhi 20% anggaran pendidikan dari
APBN. Angka ini meningkat bak disampar petir, karena kita tahu bahwa sektor
pendidikan pada tahun 2007 hanya menerima sebesar 11.8% dari APBN (Rp 50.02
triliun). Dan pada tahun 2008 hanya 12% dari APBN (Rp 61.4 triliun). Dan pada
tahun 2009, pemerintah baru menganggarkan pendidikan 20% APBN setelah digugat
oleh para guru melalui PGRI. Sekali lagi saya tekankan, agar rakyat tidak
dibodohi oleh iklan tidak bertanggungjawab karena secara tidak langsung pembuat
iklan menghina perjuangan para guru melalui PGRI yang setia selama 3 tahun
menggugat APBN yang tidak menganggarkan 20% pendidikan. Inilah politik busuk!
Berikut ini saya sampaikan Buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan
Dana Pendidikan Dasar Lainnya (DPL) TA 2007 dan 2008. Dalam mengaudit hasil
laporan dana BOS dan dana pendidikan lainnya, BPK RI mengambil uji sampling
pada 4.127 sekolah di 62 kabupaten/kota, serta hasil pengolahan kuesioner yang
telah diisi kepala sekolah. Catatan penting : Data penyalahgunaan anggaran ini
hanya disampling 4127 sekolah SD/SMP dari sekitar 200.000 SD/SMP. Atau angka
tertera hanya mencatat 2% dari total penyalahan anggaran dana BOS..
Dari hasil audit dan pengolahan data di lapangan, maka diperoleh statisik
penyelewangan dana BOS dan dan pendidikan dasar lainnya sebagai berikut :
1. Sebanyak 62.85% sekolah tidak mencantumkan penerimaan BOS dan DPL (indikasi
korupsi)
Sebanyak 62,84% sekolah yang disampling tidak mencantumkan seluruh penerimaan
dana BOS dan DPL dalam RAPBS dengan nilai Rp 479,96 miliar [TA 2007] dan Rp
144, 23 miliar [TA 2008 semester I]. Padahal salah satu media perencanaan yang
dipakai sekolah dalam pengelolaan keuangannya adalah Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
Penyalahan ini disebabkan oleh : 1) petunjuk teknis BOS dalam penyusunan RAPBS
tidak mengatur
secara jelas cara penyusunan dan mekanisme pengesahan dari RAPBS menjadi APBS
dan 2) Kepala sekolah tidak transparan dalam mengelola dana sekolah.
2. Sebanyak 4.12% sekolah tidak mengratiskan biaya operasional sekolah pada
siswa didiknya
Dari 4.127 sekolah di 62 kabupaten/kota, diperoleh 47 SD (27 SD Negeri dan 20
SD Swasta) dan 123 SMP (95 SMP Negeri dan 28 SMP Swasta) di 15 kabupaten/kota
belum membebaskan biaya/iuran bagi siswa tidak mampu di sekolah dan tetap
memungut iuran/biaya pendidikan seperti iuran ekstra kurikuler, sumbangan
pengembangan sekolah, dan iuran komputer kepada siswa.
3. Dana BOS sebesar Rp28.14 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya
(indikasi korupsi).
Sesuai dengan peraturan dan perundangan, dana BOS diperuntukkan untuk :
pembiayaan seluruh kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB);
pembelian buku tekspelajaran dan buku penunjang untuk koleksi perpustakaan;
pembelian bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil,
bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi
dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
pembiayaan kegiatan kesiswaan, program remedial, program pengayaan siswa,
olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan
sejenisnya;
pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil
belajar siswa;
pengembangan profesi guru antara lain pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS;
pembiayaan perawatan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor,
perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair dan perawatan lainnya;
pembiayaan langganan daya dan jasa;
pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah;
pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin;
pembiayaan pengelolaan BOS dan bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi
pendanaannya dari BOS dan jika masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS
tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran
sekolah.
Penggunaan dana BOS yang dilarang:
untuk disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan; dipinjamkan
kepada pihak lain; membiayai kegiatan yang bukan merupakan prioritas sekolah;
membayar bonus,transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan
kepentingan murid;
melakukan rehabilitasi sedang dan berat;
membangun gedung/ruanganbaru;
membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung prosespembelajaran;
menanam saham; dan
membiayai kegiatan yang telah dibiayai sumber dana pemerintah pusat atau
daerah.
Fakta dilapangan: dari hasil sampling 4127 sekolah terdapat 2054 sekolah
(sebesar 49,79%) penerima dana BOS menyalahi penggunaan dana BOS sebesar Rp
28.14 miliar dengan sebagai berikut:
Biaya transportasi kegiatan rekreasi kepala sekolah dan guru.
Uang lelah kepala sekolah.
Biaya pertemuan hari ulang tahun yayasan (biasa terjadi di sekolah swasta yang
dikelola yayasan).
Dana BOS digunakan untuk membeli laptop, PC desktop, flash disk, dan peripheral
komputer lainnya yang tidak terkait langsung dengan murid.
Membeli peralatan yang tidak berkaitan langsung dengan murid seperti dispenser,
TV, antena parabola, kursi tamu di ruang kepala sekolah, lemari, dan lain-lain.
Pembelian voucher hand phone, pemberian uang duka dan karangan bunga acara
pisah sambut kepala dinas, pembelian note book dan PC desktop.
Melakukan rehab gedung sekolah yang termasuk dalam rehab sedang atau berat.
Biaya honor dan transportasi guru untuk kegiatan-kegiatan pengembangan profesi
yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah
lainnya seperti LPMP, SKB, dan Pemda.
Dana BOS dipinjamkan sementara untuk membiayai honor guru bantu atau honor guru
tidak tetap yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Biaya partisipasi HUT Kota/Kabupaten (mengikuti parade HUT kota atau
kabupaten).
Biaya konsumsi guru dari pagi s.d. siang hari (selain biaya teh, gula, dan kopi
seperti diperbolehkan dalam juklak)
Dengan mengunakan uji sampling (uji petik) 4127 dari sekitar 200 ribu sekolah,
maka dana BOS yang tidak digunakan sesuai peruntukan dalam operasional sekolah
mencapai Rp 1.4 triliun.
Dari laporan BPK RI tersebut, mestinya Departemen Pendidikan Nasional (Menteri
Bambang Subadyo) berbenah diri mengurusi penyalahan penggunaan anggaran sekolah
dan mensosialisasi melalui kepada dinas kabupaten/kota untuk
mengimplementasikan dengan tepat anggaran BOS dari uang pajak rakyat+sumber
daya alam+ utang negara. Bukan pula dengan melancarkan iklan “sekolah gratis”
yang menghabiskan ratusan miliar rupiah.
4. Buku dana BOS buku sebesar Rp562.4 juta tidak sesuai dengan buku panduan
BOS (indikasi korupsi) dan senilai Rp656.7 juta belum/tidak dapat dimanfaatkan.
Dari sampling 4127 SD/SMP di 62 kabupaten/kota, terdapa 134 sekolah di 14
kabupaten/kota senilai Rp 562.4 juta yang menggunakan dana BOS buku untuk
membeli buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan juknis BOS buku. Secara
statistik, angka penyalahaan BOS buku ini setara dengan Rp 25 miliar untuk
sekitar seluruh SD/SMP di Indonesia.
5. Terjadinya indikasi korupsi sebesar Rp 2.41 miliar dana safeguarding
Dalam pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan dana safeguarding menunjukkan bahwa
pengelolaan dana safeguarding pada Tim Manajemen BOS Provinsi Maluku Utara,
Jawa Timur dan Maluku terjadi penyimpangan senilai Rp 2.14 miliar.
Dalam dokumen pemeriksaan BPK RI, secara jelas menyatakan adanya indikasi
korupsi dengan rincian sebagai berikut :
Pemasangan iklan safeguarding Maluku Utara diragukan kewajarannya dan
diindikasikan merugikan keuangan negara sebesar Rp250,37 juta dan ditambah
perjalanan dinas tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp1,32 miliar.
Kerugian negara atas kelebihan pembayaran atas pekerjaan penyuluhan dan
penyebaran informasi melalui media cetak di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp
749,63 juta.
Kemahalan harga atas penayangan iklan di Provinsi Maluku sebesar Rp 88,57 juta.
************
Sebenarnya ada 12 temuan penyalahan penggunaan anggaran BOS dan DPL dari hasil
pemeriksaan BPK RI. Namun dalam kesempatan ini, saya hanya mengambil 5 dari 12
laporan temuan penyalahgunaan anggaran BOS dan DPL yang merugikan negara hingga
puluhan bahkan triliun rupiah.
Dalam laporan setebal 93 halaman tersebut juga secara jelas merilis
kabupaten/kota yang bermasalah dalam menggurus dana BOS dan DPL. Penyaluran
dana BOS ke sekolah-sekolah pada 32 provinsi mengalami keterlambatan 1 sd 66
hari untuk TA 2007 dan 1 sd 60 hari untuk TA 2008, sehingga bank/diknas
setempat mendapat keuntungan dari dana ‘tabungan’/bunga setoran yang ditanamkan
di bank-bank tersebut.
Begitu juga, penitipan uang pajak senilai Rp1.212,00juta atas DAK Bidang
Pendidikan yang diterima sekolah di Kota Jayapura dipergunakan untuk
kepentingan lain dan sisa dana penitipan uang pajak sebesar Rp423,18juta belum
disetor ke kas negara
Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengorganisasian dan implementasi dari
dinas pendidikan kabupaten/kota. Birokrasi masih menjadi biang kebocoran dana
negara. Mestinya Depdiknas melalui Mendiknas Bambang S sudah melihat hal ini
jauh ke depan dan tidak dengan begitu ambisius melancarkan iklan “sekolah
gratis”. Jika Anda memang piawai dalam pendidikan, jangan khawatir Anda akan
diangkat sebagai Mendiknas lagi oleh Capres yang menang, tanpa harus
memenangkan salah satu capres, karena jelas sekali dana iklan sekolah gratis
“bisa” menggunakan dana rakyat.
Akhir kata, apa makna “sekolah gratis”, jika reformasi birokrasi di Depdiknas
masih jauh dari harapan serta terjadi penyalahgunaan anggaran karena
ketidakprofesionalan pejabat Depdiknas baik di pusat maupun daerah serta mental
korup yang masuk dalam sendi-sendi para pendidik?
Salam Perubahan, 2 Juli 2009
