Refleksi : Kalau jumlah orang Sulawesi lebih banyak dari orang Jawa dan semua 
orang Sulawesi pilih JK untuk presiden NKRI maka tentu saja JK mudah dijadikan 
presiden, tetapi karena (a) Sulawesi dibagi dalam beberapa propinsi dan (b)  
jumlah orang Sulawesi teristimewa Sulawesi selatan tidak sebanyak orang Jawa 
maka pernyataan Andi ada dasarnya.  

Beberapa waktu silam ketika JK-Win berkampanye di Jawa Tengah JK tidak bisa 
berbicara dalam bahasa Jawa dan terpaksa pidatonya diterjemahkan ke dalam 
bahasa Jawa oleh Wiranto, dari segi ini pula sudah kelihatan JK tidak bisa  
sendri langsung meyakinkan orang Jawa bahwa beliau adalah wakil orang terbaik 
untuk orang Jawa untuk presiden NKRI.

Kalau diobservasi  pilpers maka bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk  
mencalonkan diri guna jabatan presiden NKRI,  calon dibutuhkan (a)  memiliki 
sumber keuangan yang kuat, (b) etnik mayoritas, (c) agama yang berkatagori 
benar. Tanpa memenuhi tiga unsur tersebut lebih baik jangan membuang duit dan 
waktu untuk ikut perlombaan, sebab pasti akan gagal.

Amin


http://www.hidayatullah.com/berita/lokal/9801-andi-belum-saatnya-orang-sulawesi-jadi-presiden-.html

Andi: Belum Saatnya Orang Sulawesi Jadi Presiden 
Thursday, 02 July 2009 19:25 

Pernyataan ini disampaikan Tim Kampanye Capres SBY-Boediono yang juga trio 
bersaudara, Andi Malarangeng CS


Hidayatullah.com-- Trio bersaudara, Choel Mallarangeng, Andi Alifian 
Mallarangeng, dan Rizal Mallarangeng, memberikan pernyataan saat menggelar 
jumpa pers di Hotel Imperial, Makassar, kemarin.

Dalam jumpa pers itu,  Andi Alifian Mallarangeng yang Ketua Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) Partai Demokrat mengatakan, putra Sulawesi Selatan (Sulsel) belum 
waktunya menjadi pemimpin di negeri ini karena masih ada calon presiden 
(capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang lebih baik selain orang 
Sulsel.

Alifian menegaskan hal itu di hadapan sekitar 3.000-an simpatisan pasangan 
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono saat kampanye dialogis di Gedung 
Olahraga Mattoanging Andi Mattalata, Makassar, Rabu (1/7) kemarin.

Pernyataan soal presiden itu dipertegas lagi oleh Alifian yang juga Juru Bicara 
Tim Kampanye SBY-Boediono, ketika Tribun menanyakannya kembali usai jumpa pers 
di Hotel Imperial Aryaduta, usai kampanye.

Alifian menegaskan bahwa saat ini belum saatnya orang Sulsel menjadi presiden 
karena pasangan SBY-Boediono masih lebih baik dibandingkan pasangan lainnya, 
termasuk capres Jusuf Kalla (JK) yang berasal dari Sulsel.

Mengenai alasannya mendukung pasangan SBY-Boediono dan tidak memilih orang yang 
berasal dari Bugis-Makassar, juru  bicara kepresidenan ini mengatakan selalu 
memegang prinsip yang tersirat dari pepatah Bugis Makassar, Maradeka to Ugie 
Adenna Napopuang, yang artinya orang Bugis merdeka dan hanya adat atau nilai 
yang diagungkan.

"Oleh karena itu, orang Sulsel harus menentukan orang yang terbaik dan objektif 
dalam memilih capres yang terbaik. Kita bukan memilih gubernur yang namanya 
Syahril. Yang kita pilih  adalah presiden yang bisa mengelola negeri ini," 
terang Alifian.

Pernyataan Alifian ini mengundang reaksi dari dua cendekiawan Sulsel, Prof Dr 
dr Dali Amiruddin SpKK(K) dan Prof Dr Qasim Mathar MA. Keduanya menilai, 
pernyataan Alifian kurang etis sebagai seorang anak muda asal Sulsel yang 
sedang melejit di kancah nasional.

"Dalam budaya Bugis-Makassar dikenal hukum  ri paoppangi tanah. Hukuman ini 
dianggap salah satu hukuman tertinggi bagi seorang bangsawan Bugis yang 
bersalah. Jika tidak bisa dialirkan darahnya (dibunuh), maka hukuman baginya 
adalah ri paoppangi tanah atau diharamkan lagi menginjakkan kakinya di Tanah 
Bugis karena menyudutkan tokoh Bugis," tegas Qasim yang juga Guru Besar 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar ini.

"Dia (Alifian) dan adiknya, Rizal, cukup cerdas menyerang daerah Bugis. Kedua 
kakak-adik itu masuk ke ranah sensitif, soal suku, apalagi dikatakan suku Bugis 
tidak atau belum bisa menjadi presiden," ujar Qasim.

Menurutnya, "serangan" yang dilontarkan Mallarangeng bersaduara langsung ke 
titik yang bisa membuat orang Bugis kehilangan kontrol. Apalagi, jika yang 
kehilangan kontrol adalah tim JK-Wiranto.

Yang dilakukan  adalah menciptakan kekacauan psikologis dan mendorongnya agar 
yang diserang menjadi sangat emosional.

"Alifian Mallarangeng tidak seharusnya berbicara seperti itu. Semua orang 
berhak menjadi presiden, apakah dia Bugis atau Jawa," kata Dali Amiruddin yang 
juga dokter spesialis kulit dan kelamin ini.

Menurut tokoh masyarakat Sidrap ini, Alifian seharusnya berpikir sebelum 
mengeluarkan ucapan dengan pertimbangan, apakah ucapannya masuk akal atau tidak?

"Kualitas seseorang dapat kita lihat dari apa yang dia keluarkan dari mulutnya. 
Sekarang silakan Anda menilai, Alifian bagaimana? Jika Alifian seorang 
cendekia, harusnya ia berbicara seperti seorang cendekia," kata Guru Besar 
Fakultas Kedokteran Unhas ini.  [trb/www.hidayatullah.com]


http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/07/03/00463875/Wiranto.Pernyataan.Andi.Mallarangeng.Picik


Wiranto: Pernyataan Andi Mallarangeng Picik
Jumat, 3 Juli 2009 | 00:46 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kandidat CawapresWiranto mengkritik tegas pernyataan Tim 
kampanye nasional SBY-Boediono, Andi Mallarangeng yang menyatakan 'Belum 
waktunya bagi orang Bugis jadi Presiden'. Dalam orasinya saat mendampingi 
cawapres Boediono kampanye di Makassar, Andi menegaskan bahwa saat ini belum 
waktunya bagi orang Bugis menjadi pemimpin nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan ribuan peserta kampanye dialogis. 
"Sangat picik kalau mengatakan belum saatnya," kata Wiranto, seusai debat 
capres di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis (2/7).

Wiranto menilai pernyataan Andi tersebut merupakan masalah besar yang 
menyangkut SARA. Untuk memimpin negara tidak dipandang dari mana asal suku, 
namun dilihat dari segi kualitasnya.

Tidak peduli dari mana asal sukunya, apakah Jawa, Papua, atau Bugis selama 
masih warga negara Indonesia mempunyai peluang yang sama menjadi presiden.

"Asalnya darimana saja silahkan, asal diijinkan oleh UU. Asal dia orang 
Indonesia, tidak ada problem," tegasnya. Lebih jauh ia menyerahkan masalah ini 
kepada masyarakat untuk menilainya.

"Yang menilai itu rakyat, negeri ini negeri demokrasi, yang penting 
kualitasnya," tuturnya.

Artikel Terkait: 
  a.. Pernyataan Andi Mallarangeng Bertentangan dengan UUD 1945 
  b.. Soal Andi Mallarangeng, Hatta "Bungkam" 
  c.. DPR Minta Andi Mallarangeng "Diistirahatkan" 
  d.. Andi Mallarangeng: Isu Neoliberalisme "Black Campaign" 
  e.. Andi: Demokrat Tak Pernah Gunakan Teknik Pecah Belah 

<<malarangeng.jpg>>

Kirim email ke