http://batampos.co.id/Opini/Opini/Kemiskinan_Tak_Kunjung_Hilang.html
Kemiskinan Tak Kunjung Hilang
Selasa, 30 Juni 2009
Oleh: Dr Sri Adiningsih
Dosen Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta
Sebagai negara berkembang, Indonesia masih harus berkutat dengan masalah
kemiskinan dan pengangguran, meski sudah merdeka 64 tahun. Apalagi, sejak
krisis ekonomi 1997-1998, kemiskinan dan pengangguran meledak sehingga menjadi
isu sentral dalam kebijakan publik. Tak heran, isu itu menjadi tema dalam debat
pemilihan presiden pada 25 Juni lalu.
Krisis ekonomi, baik di negara maju maupun berkembang, selalu
meningkatkan kemiskinan dan pengangguran. Kondisi AS yang menjadi episentrum
krisis ekonomi pun saat ini terpuruk. Sebelum krisis, tingkat pengangguran
tercatat 4 persen dan kini naik menjadi 9,4 persen. Akibatnya, tingkat
kemiskinan naik lipat dua dari posisi sebelum krisis yang 5 persen. Keluarga
yang dikatakan miskin di AS adalah yang berpenghasilan 10 ribu dolar (sekitar
Rp 100 juta) per tahun dengan satu anggota keluarga. Sedangkan yang memiliki
empat anggota keluarga berpenghasilan 20 ribu dolar AS (sekitar Rp 200 juta)
per tahun. Karena itu, orang miskin di AS masih bisa hidup layak dengan
kriteria kita.
Berbeda dengan definisi kita yang menggunakan pengeluaran Rp 183 ribu per
bulan (BPS), yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum di perkotaan.
Itu pun tidak berarti orang yang bersangkutan memiliki penghasilan yang bisa
menopang hidup. Sebab, uang yang dibelanjakan tersebut termasuk penerimaan dari
bantuan langsung tunai (BLT) serta beras dan program lain untuk orang miskin.
Kalau warga AS yang mendapatkan bantuan dari negara dikatakan miskin, di
Indonesia orang yang memperoleh bantuan untuk orang miskin tapi dapat
membelanjakan uang Rp 183 ribu dibilang tidak miskin.
Karena itu, kita harus berhati-hati jika membandingkan data kemiskinan
antarnegara, apalagi dengan negara maju seperti AS. Sebab, untuk ukuran orang
Indonesia, mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa dari Bank Dunia bisa
merasakan hidup nyaman seperti kelas menengah Jakarta, misalnya punya mobil,
tinggal di apartemen dengan fasilitas komplet, serta bisa makan daging, ayam,
dan minum jus. Sedangkan di AS, orang seperti itu dikategorikan sebagai orang
miskin sehingga bisa mendapatkan tunjangan kesehatan gratis, bantuan untuk
balita, dan lain sebagainya.
Potret Buram
Di masa lalu, Indonesia pernah sukses mengurangi kemiskinan. Pada
pembangunan ekonomi awal 1970-an, kita cukup sukses mengentas kemiskinan. Pada
1976 jumlah penduduk miskin mencapai 54,2 juta orang atau 40,15 persen.
Pembangunan ekonomi berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dalam empat
tahun menjadi 28,65 persen pada 1980. Penuruan terus berlanjut sehingga pada
1990 tinggal 27,20 juta atau 15,10 persen penduduk miskin. Namun, krisis
ekonomi membuat tingkat kemiskinan naik tajam, dari 22,5 juta orang pada 1996
menjadi 47,9 juta (23,45 persen) pada 1999.
Pada masa pemulihan ekonomi, angka kemiskinan terus berkurang hingga
menjadi 16,6 persen pada 2004 dan 15,4 persen pada Maret 2008. Artinya,
kemiskinan turun 1,2 persen selama empat tahun terakhir. Demikian juga angka
pengangguran yang naik sejak krisis 1997, dari 6,36 persen pada 1999 menjadi
11,22 persen pada 2005. Tapi, per Februari 2009 angka tersebut turun menjadi
8,14 persen. Melihat angka-angka itu, Indonesia mestinya bangga. Sebab, di
tengah krisis ekonomi, data kemiskinan dan pengangguran dari BPS turun.
Sedangkan jumlah pengangguran negara kaya, seperti AS, Jepang, dan Singapura,
justru naik. Benarkah kita pantas bangga?
Kita sebaiknya berhati-hati dalam menyikapi data BPS. Pertama, data
tersebut tidak berarti merefleksikan kondisi ekonomi rakyat. Dengan definisi
yang sangat lunak, penurunan kemiskinan tidak berarti ekonomi rakyat membaik.
Sebab, rakyat sekadar bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi hidup.
Lihat saja, orang dengan penghasilan yang tidak bisa mencukupi pada
tingkat paling minim (Rp183 ribu per bulan) diklasifikasikan tidak miskin.
Demikian juga orang yang bekerja satu jam tanpa upah pada orang lain yang
berbisnis, dianggap bekerja. Ibaratnya, kita melakukan general checkup, tapi
menggunakan batasan yang tidak benar sehingga menyesatkan.
Isu tersebut membuat debat calon presiden menarik. Bayangkan kalau
presiden terpilih menggunakan data BPS untuk menyiapkan rencana kerja dengan
keyakinan bahwa kesejahteraan rakyat sudah baik karena angka kemiskinan dan
pengangguran turun. Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran bukan fokus utama
kebijakan ekonomi. Betapa akan salah rencana pembangunan ekonomi yang dia buat.
Padahal, angka-angka yang tampak membaik itu tidak sepenuhnya menggambarkan
meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Terbukti, lapangan kerja semakin banyak di sektor informal (sekitar dua
pertiga) dan usaha mikro mendominasi ekonomi (lebih dari 95 persen). Banyak
juga orang bekerja yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Karena itu, kita
jangan merasa berhasil meningkatkan perekonomian rakyat. Kesadaran bahwa
kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah sentral membuat kita bekerja
keras untuk mengatasinya. Dengan begitu, para calon presiden dan wakil presiden
punya komitmen besar untuk memperbaiki ekonomi rakyat secara riil, bukan di
atas kertas.
