DPT Itu Urusan Badan Pemilu Bukan Urusan Presiden
Pemilu itu ajang laga tiga capres untuk menentukan siapa yang terbanyak
mendapatkan suara rakyat. Untuk itu harus ada wasitnya, dan wasit ini bukan
direkayasa oleh salah satu capres yang manapun juga, tetapi dibentuk dan
ditunjuk oleh badan legislativ negara yang justru didominasi oleh PDIP dan
Golkar.
Kisruh DPT itu bukan urusan SBY, apalagi team Pemilu ini ditunjuk dan diangkat
oleh badan legislatif.
> Al Faqir Ilmi <alfaqiri...@...> wrote:
> Komnas HAM: Kisruh DPT, SBY Tetap Lambat
> dan Ragu. Saya kira SBY terlambat
> memberikan respon terhadap kekisruhan
> DPT. Kenapa dia tidak memperlihatkan
> political will sebelum MK memutuskan,
> ujar Wakil Ketua Komisi Nasional HAM,
> Ridha Saleh saat dihubungi Rakyat
> Merdeka Online, beberapa saat lalu
Ini Arab idiot satu ini kerjanya cuma provokasi aja deh, belajar dulu tata
negara Demokrasi dong !!! Ini bukan cara Syariah karena dalam Syariah tidak
ada pemilu, pemimpin diangkat Allah.
Lagi pula apa urusannya dengan Komnas Ham ????
Komnas HAM Indonesia ini khan dibentuk oleh Suharto dulu, dan oleh lembaga HAM
dunia (Internasional) hingga kini belum mendapatkan pengakuan. Oleh lembaga
HAM dunia, KomNas Indonesia ini diuji dulu sebelum diakui. Salah satu ujian
bagi KomNas HAM Indonesia adalah menangkap jendral2 yang terlibat dalam
pelanggaran HAM di Tim Tim.
Ternyata KomNas HAM Indonesia gagal, bukan menangkap jendralnya yang melanggar
HAM ini, justru membebaskannya dan menyatakan bahwa setelah diselidiki ternyata
tidak ada satupun jendral yang terlibat pelanggaran HAM di Tim Tim dulu.
Pelanggaran2 HAM di tim tim itu bukan dilakukan tentara Indonesia tetapi
tentaranya Xanana yang menyamar tentara Indonesia untuk memfitnah Abri.
Akibatnya, lembaga HAM dunia ini tidak pernah lagi berkomunikasi dengan lembaga
HAM Indonesia, bahkan Suciwati juga dikecewakan waktu mengadu ke Komnas HAM
tentang pembunuhan suaminya oleh institusi negara ini. Oleh Komnas Ham
Suciwati diminta tawakal menerima semua yang telah direncanakan Allah.
Yang hebat adalah salah satu pemimpin FPI adalah pendiri Komnas HAM. Itulah
sebabnya, sewaktu korban umat Ahmadiah yang disiksa, dijarah harta bendanya,
kemudian dibakar rumahnya, mengadu ke KomNas Ham untuk meminta perlindungan,
bukan dilindungi tetapi malah disalahkan, Ketua KomNas Ham menyatakan bahwa
pembantaian umat Ahmadiah itu bukan pelanggaran HAM melainkan pelanggaran
akidah oleh umat Ahmadiah sendiri sehingga Allah marah dan menurunkan siksanya.
Ny. Muslim binti Muskitawati.
--- In CIKEAS@yahoogroups.com, Al Faqir Ilmi <alfaqiri...@...> wrote:
>
>
> Komnas HAM: Kisruh DPT, SBY Tetap Lambat dan Ragu
> Selasa, 07 Juli 2009, 09:52:28 WIB
>
> Laporan: Widya Victoria
>
> Â
> Â
> Jakarta, RMOL. Pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono yang baru merespon
> permasalahan daftar pemillih tetap (DPT) sesaat setelah keputusan Mahkamah
> Konsitusi (MK), kemarin (6/7), justru mengesankan capres nomor punggung dua
> ini lamban dan ragu.
>
> âSaya kira SBY terlambat memberikan respon terhadap kekisruhan DPT. Kenapa
> dia tidak memperlihatkan political will sebelum MK memutuskan,â ujar Wakil
> Ketua Komisi Nasional HAM, Ridha Saleh saat dihubungi Rakyat Merdeka Online,
> beberapa saat lalu (Selasa, 7/7).
>
> SBY, dalam keterangan persnya kemarin di kediamannya di Cikeas, Bogor,
> mengaku merasa sangat bersyukur dan lega dengan putusan MK yang mengizinkan
> warga negara yang tidak tercantum dalam DPT bisa mencontreng dengan
> menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor asli. Pernyataan SBY itu,
> menurut Ridha, patut dipertanyakan. Sebab, ketika banyak pihak yang
> menyatakan ketidakberesan DPT, SBY justru diam dan cenderung menyalahkan
> Komisi Pemilihan Umum (KPU).
>
> âSelaku kepala negara, SBY memiliki tanggung jawab penuh terhadap hak
> pemenuhan warga negara. Kita tidak mengerti di saat kekisruhan DPT
> dipersoalkan, SBY tidak mengambil langkah-langkah penyelesaian signifikan.
> Setelah ada upaya dari pihak lain, SBY baru berucap,â tandas Ridha. [wid]
> Â
> http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/07/07/77695/Komnas-HAM:-Kisruh-DPT,-SBY-Tetap-Lambat-dan-Ragu
> Â
> Â
> Berbohong pada Publik, Seharusnya SBY Minta Maaf dengan Putusan MK
> Selasa, 07 Juli 2009, 09:33:34 WIB
>
> Laporan: Yayan Sopyani al-Hadi
>
>
> Â
> Jakarta, RMOL. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kartu tanda penduduk
> (KTP) dan paspor dalam Pilpres 2009 merupakan tamparan keras ke wajah SBY dan
> Komisi Pemilihan Umum (KPU).
>
> Demikian disampaikan Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara
> Kesejahteraan (Pedoman Indonesia), Fadjroel Rachman, kepada Rakyat Merdeka
> Online beberapa saat lalu (Selasa, 7/7).
>
> âBerarti selama ini telah terjadi kebohongan publik bahwa tidak ada masalah
> dalam daftar pemilih tetap (DPT). Publik akan bertanya-tanya berarti DPT pada
> Pemilihan Legislatif 2009 juga bermasalah,â kata Fadjroel.
>
> Menurut Fadjroel, seharusnya SBY meminta maaf atas kebohongan publik terkait
> DPT selama ini. Ini membuktikan, katanya, bahwa SBY sebagai presiden tidak
> bisa menyelesaikan masalah DPT. [yan
> Â
> http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/07/07/77693/Berbohong-pada-Publik,-Seharusnya-SBY-Minta-Maaf-dengan-Putusan-MK
>
