Refleksi : Makin banyak orang bodoh atau dibodohkan makin baik, karena mudah dimanipulasi demi kepentingan status quo kaum berkuasa.
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009071300564578 Senin, 13 Juli 2009 OPINI Mendingan Gratis Apa Mutu? Komentar untuk Neven Knezevic Sutopo Ghani Nugroho Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Pernyataan Neven Knezevic, program officer UNICEF, yang disampaikan pada Seminar Program Mainstraiming Good Practices in Basic Education (MGP-BE) di Hotel Nusantara, 29 Juni 2009 lalu (Lampung Post, 30 Juni 2009), perlu digarisbawahi. Knezevic menilai masyarakat Indonesia kurang peduli terhadap mutu pendidikan. Masyarakat Indonesia dinilainya lebih cenderung menginginkan pendidikan gratis daripada meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, dia mengatakan masih banyak sekolah di Indonesia yang belum menerapkan kurikulum internasional. Pernyataan Knezevic perlu digarisbawahi dengan alasan: Pertama, Neven Knezevic adalah seorang penggiat pendidikan dari lembaga internasional yang kompeten dan bergengsi (UNICEF), yang telah lama membantu Pemerintah Indonesia dalam mengintroduksikan metode yang lebih efektif dalam proses pembelajaran, antara lain metode PAKEM, sehingga hasil penilaiannya mungkin saja valid. Kedua, pernyataan Knezevic tersebut terasa agak mengganggu rasa nasionalisme kita sebagai bangsa yang dinilainya tidak peduli terhadap mutu pendidikan. Masalah Dasar Pendidikan Pemerintah dan seluruh stakeholders pendidikan di Indonesia sebenarnya telah lama mengenali masalah dasar pendidikan di negeri yang kita cintai ini, bukan hanya mutu, melainkan juga pemerataan akses dan relevansi pendidikan. Oleh pemerintah, ketiga masalah dasar ini telah diupayakan solusinya dan bahkan telah ditetapkan sebagai key success factors dalam merancang program pembangunan nasional di bidang pendidikan. Jadi tidak benar bahwa kita tidak peduli terhadap mutu pendidikan seperti dinyatakan oleh Knezevic. Upaya pemerintah memecahkan ketiga masalah dasar pendidikan tersebut ditempuh melalui program pembangunan nasional pendidikan, yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas tahun 2004--2009, yang dikenal dengan Tiga Pilar Pembangunan Pendidikan Nasional. Ketiga pilar tersebut adalah: (1) Peningkatan pemerataan kesempatan (akses) memperoleh pendidikan; (2) Peningkatan mutu pendidikan; dan (3) Peningkatan relevansi pendidikan. Ketiga pilar tersebut sudah menjadi semacam "trilogi" pembangunan pendidikan yang dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan. Trilogi ini kemungkinan besar akan tetap mewarnai program pembangunan pendidikan dalam Renstra Depdiknas berikutnya, selama ketiga masalah dasar pendidikan tersebut belum dapat dituntaskan. Pemerataan Akses Pendidikan Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan masih menjadi masalah besar bagi negara sebesar Indonesia, yang sangat luas wilayahnya dengan disparitas sebaran penduduk yang tinggi, serta dukungan infrastruktur yang belum merata. Di samping itu, kesenjangan ekonomi yang besar antarpenduduk juga memperparah masalah pemerataan akses pendidikan. Tetapi pemerintah telah bertekad untuk mewujudkannya melalui program pembangunan nasional pendidikan. Seperti diamanatkan undang-undang, yang paling utama adalah melalui Program Nasional Wajib Belajar pada jenjang pendidikan dasar (Wajardikdas) 9 tahun. Wajardikdas ini didukung dengan program pendidikan gratis. Kata gratis memang agak kontroversial. Kata pendidikan gratis ini dipilih oleh para anggota DPR untuk menggantikan kata pendidikan tanpa pungutan biaya (dari masyarakat). Kata gratis diinterpretasikan oleh masyarakat sebagai bersekolah tanpa biaya, termasuk biaya untuk keperluan pribadi siswa, seperti pakaian, sepatu, dan peralatan sekolah lainnya, yang seharusnya tetap disediakan sendiri oleh orang tua/wali siswa. Sedangkan konsep "gratis" versi pemerintah adalah membebaskan biaya untuk operasionalisasi sekolah yang selama ini ikut dikontribusi oleh masyarakat. Bagi keluarga miskin tentu saja tetap ada kebijakan pemerintah melalui beasiswa keluarga miskin, agar anak-anak mereka bisa bersekolah. Banyak lagi program pemerintah untuk memeratakan akses pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Antara lain pembukaan sekolah-sekolah baru di daerah terpencil (dacil), penambahan ruang-ruang kelas baru untuk sekolah yang daya tampungnya rendah, merehabilitasi gedung-gedung yang rusak, dan sebagainya. Pada tataran sumber daya manusianya, terutama guru, pemerintah terus mengupayakan pengangkatan guru sebagai PNS, mengangkat guru bantu, dan mempekerjakan guru honor murni, dan sebagainya. Guru yang bertugas di daerah terpencil (guru dacil) mendapatkan intentif khusus, agar mereka dapat bekerja lebih baik dalam ikut meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Peningkatan Mutu Pendidikan Pemerintah sangat serius mengupayakan peningkatan mutu pendidikan, melalui berbagai instrumen, secara sistematis, terencana, dan bertahap. Yang pertama dan dinilai paling strategis adalah meningkatkan mutu guru karena guru mempunyai peran sentral dalam proses pembelajaran sehingga berkontribusi besar dalam peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu guru dimulai dengan peningkatan kualifikasi guru sesuai dengan ketentuan perundangan, yaitu paling rendah berpendidikan S-1 pada jenjang pendidikan dasar. Berikutnya kompetensi guru di bidangnya dinilai melalui program sertifikasi guru yang secara berkala dilakukan guna menjamin kelayakan/mutu guru (quality assurance). Kemampuan dalam mengajar (teaching skill) juga terus ditingkatkan dan di-update melalui berbagai pelatihan-pelatihan, seperti metode PAKEM, metode PTK (penelitian tindakan kelas) pengajaran berbasis IT, dan sebagainya. Upaya peningkatan mutu pendidikan juga ditempuh melalui introduksi sekolah-sekolah unggul berstandar internasional, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat dan daerah) maupun oleh swasta. Keberadaan sekolah-sekolah unggul juga akan disebar ke seluruh pelosok tanah air, agar terjadi pemerataan mutu pendidikan. Dalam sekolah-sekolah unggul diterapkan proses pembelajaran yang lebih update setara dengan standar pembelajaran internasional. Di samping itu juga diintroduksikan pengajaran dengan pengantar bahasa Inggris, yang diharapkan sekaligus dapat meningkatkan kemampuan berbahasa asing para peserta didik. Peningkatan Relevansi Pendidikan Relevansi pendidikan berarti menyusun content pembelajaran di satuan pendidikan sesuai atau memenuhi tuntutan kebutuhan pasar. Meningkatkan relevansi pendidikan merupakan upaya yang relatif paling sulit dilakukan karena tuntutan kebutuhan pasar akan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sangat dinamis, sedangkan kurikulum pendidikan biasanya lebih statis. Akibatnya tidak jarang kompetensi SDM produk pendidikan selalu tertinggal dari tuntutan kebutuhan pasar. Upaya pemerintah meningkatkan relevansi pendidikan di masa lalu dikenal dengan program link and match pendidikan di setiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan. Secara konseptual program ini sangat baik, tetapi di tataran implementasi kurang terdukung, akhirnya program ini ditinggalkan. Karena relevansi pendidikan selalu terkait dengan kurikulum, selalu dilakukan perombakan kurikulum, yang terakhir diberlakukan kurikulum berbasis satuan pendidikan (KTSP). Melalui KTSP diharapkan setiap satuan pendidikan dapat mengisinya dengan content-content yang ditetapkan sendiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar, sehingga kurikulum lebih lentur (elastis) dibandingkan kurikulum sebelumnya yang berlaku secara nasional yang dinilai sangat rigid. Program pemerintah yang menonjol saat ini dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah dibukanya sekolah-sekolah kejuruan lebih banyak dibandingkan sekolah-sekolah umum. Sekolah-sekolah kejuruan juga terus ditingkatkan kualitasnya. Melalui strategi ini diharapkan proporsi peserta didik pada jalur kejuruan akan lebih besar dibandingkan jalur umum; tidak seperti sekarang lebih banyak jalur umum dibandingkan kejuruan. Dengan makin banyak lulusan dari jalur pendidikan kejuruan, akan relevan dengan kebutuhan pasar, yaitu tersedianya tenaga kerja yang lebih terampil. Juga diharapkan lulusan pendidikan kejuruan akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha mandiri (wirausaha). Jadi, tidaklah sepenuhnya benar pernyataan Neven Knezevic, bahwa kita tidak peduli terhadap mutu pendidikan dan masyarakat hanya menginginkan pendidikan gratis. Pemerintah dan masyarakat sangat peduli terhadap masalah dasar pendidikan di Indonesia, yaitu pemerataan akses, mutu, dan relevansi pendidikan. n
<<bening.gif>>
