http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=9155
2009-07-13 Golkar Dapat Jatah Menteri [JAKARTA] Kader Partai Golkar diajukan menjadi calon menteri kabinet 2009-2014, meskipun tidak masuk dalam koalisi pengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, dalam pilpres lalu. Peluang masuknya kader Golkar ke kabinet terbuka, mengingat posisinya yang strategis untuk memperkuat koalisi Partai Demokrat di parlemen. Sumber SP mengungkapkan, beberapa tokoh Partai Golkar masuk nominasi menteri pada kabinet SBY 2009-2014. Hal itu sejalan dengan menguatnya wacana partai beringin merapat ke pemerintah. "Dan SBY akan merangkul Golkar untuk bersama menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan," jelasnya, di Jakarta, Senin (13/7). Sumber tersebut menambahkan, sejumlah nama tokoh Golkar yang dinominasikan masuk kabinet, di antaranya Aburizal Bakrie, Theo L Sambuaga, Muladi, Fahmi Idris. Sumber lainnya menyebutkan nama fungsionaris Partai Golkar Setya Novanto, Paskah Suzetta, Andi Mattalata, dan Yorrys Raweyai, yang berpeluang menjadi menteri. "Tidak semua nama itu dipilih menjadi menteri, mungkin hanya beberapa," katanya. Terbukanya peluang kader Golkar direkrut sebagai menteri, diakui Juru Bicara Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Max Sopacua, di Jakarta, Senin (13/7) pagi. "Kemungkinan itu ada, bergantung pada situasi dan sikap Golkar ke depan. Apakah Golkar mau merapat ke SBY atau mau jadi oposisi?" ujarnya. Namun, Max memperkirakan, dilihat dari wacana percepatan munas sebelum masa pembentukan kabinet, mengindikasikan kuatnya keinginan Golkar merapat ke SBY. Menanggapi hal tersebut, peneliti senior LIPI, Lili Romli juga yakin peluang Golkar merapat ke kubu SBY terkait pembagian kursi kabinet, cukup tinggi. "Sejauh ini, saya melihat Partai Demokrat juga membuka peluang mengajak bergabungnya Partai Golkar. Sebagai pemenang, Partai Demokrat tetap membutuhkan kekuatan, dan Golkar masih dianggap satu garis haluannya," katanya. Peluang bergabung Golkar ke kubu SBY, sambung Lili, juga amat ditentukan gencarnya penggulingan kepemimpinan JK dari posisi ketua umum Golkar. "Bergantung pada siapa yang memimpin Golkar pasca-JK," ungkapnya. Lili menambahkan, jika kepemimpinan Golkar beralih ke kelompok Aburizal Bakrie, 90 persen bakal merapat ke kubu SBY. Sebaliknya, jika kepemimpinan diraih Surya Paloh, komitmen menjadi oposisi masih kuat. "Namun, kader-kader Golkar memperlihatkan keinginan untuk merapat ke kubu pemerintahan," jelasnya. Senada dengan itu, pengamat politik Syamsudin Haris juga ragu Golkar siap beroposisi. Sri Mulyani Terkait pembentukan kabinet, pakar politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago mendorong SBY-Boediono mengutamakan figur yang kompeten dan nonpartisan. "Ini untuk menata pemerintahan ke depan yang bisa bebas dari kepentingan politik partai," jelasnya. Namun, karena SBY menjadi capres atas dukungan koalisi parpol, maka menteri yang mewakili orang partai juga tetap harus ada. Terkait hal tersebut, Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie menegaskan, partainya sebagai ujung tombak koalisi pengusung SBY-Boediono tidak terlalu mempersoalkan latar belakang politik calon menteri pada kabinet 2009-2014. Penentuan menteri akan didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kapasitas calon bersangkutan. Menurutnya, orang parpol tak semua berkualifikasi jelek. Sebab, kader parpol juga dibutuhkan dalam kabinet, sebab bisa menjembatani komunikasi politik antara pemerintah (presiden) dan DPR. Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok dan Max Sopacua menambahkan, komposisi kabinet ke depan kemungkinan besar akan lebih banyak direkrut dari kalangan profesional. "Orang parpol juga ada, tetapi yang profesional," kata Mubarok. Sedangkan, Max memperkirakan, Sri Mulyani Indrawati dan Mari Elka Pangestu. "Kalau dilihat dari rekam jejaknya, Sri Mulyani cakap dalam memimpin Depkeu sehingga layak dipertahankan. Begitu pula Mari Pangestu di Depdag," ucapnya. Lili Romli juga menilai, dengan kemenangan 60 persen dukungan suara, tidak ada alasan SBY ragu-ragu menunjuk kalangan profesional sebagai menteri, untuk pos strategis, seperti menkeu, mendag, mendagri, menlu, dan mendiknas. Pandangan berbeda dinyatakan Syamsudin Haris, bahwa kabinet mendatang akan tetap didominasi kader parpol, karena kekhawatiran SBY terkait kekuatan koalisi di parlemen. Menurutnya, watak SBY yang tidak percaya diri dengan legitimasi yang sangat kuat dari rakyat, seharusnya ditinggalkan dan berani memformat kabinet profesional. [J-11/R-15/ LOV/C-4/143]
