Refleksi: Mengapa tidak pinjam dari baginda-baginda Arab nan kaya raya di Timur 
Tengah? Bukankah mereka ini dekat di hati, jadi tentu  dari mereka bisa didapat 
pinjaman uang sesuai aturan agama yaitu tanpa bunga.

Pinjaman harus dilakukan untuk mencukupi APBN dimana juga harus bayar bunga dan 
hutang yang sudah jatuh tempo, pada pihak lain karena kas negara selalu seperti 
lumbung padi yang tikus dan rayap mudah masuk berpesta poranda. Tikus dan rayap 
ini tidak mempunyai perasaan tangung jawab apa pun, bagi mereka ada kesempatan, 
langsung sikat. 

Pertambangan, misalnya minyak dan gas alam bagaimana diurus, bukankah ada yang 
bikin pipa sepajang enam km untuk menyelundupkan minyak keluar negeri. 
Sering-sering dokumen Pertamina terbakar.

Lagi pula ada presiden dan pemerintahnya yang dekat pada rakyat, tetapi menjual 
tanker VLCC jauh di bawah harga pasar sama halnya  kontrak penjualan gas 
dibawah harga pasar. Inilah yang mereka maksudkan perekonomian rakyat?

Dikatakan bahwa kas negara mempunyai cadangan devisa US$ 50,-- milyar. Jumalah 
ini kurang lebih sama dengan hasil korupsi Pak Harto yang disembunyikan 
diberbagai pelosok dunia. Tak banyak lagi dikatakan, selain dirgahayu NKRI 
harga mati. Bayankan Pak Harto itu hartanya sama dengan cadangan devisa NKRI. 
Konklusi NKRI tidak mempunyai nilai untuk mensejahterakan rakyat, selain kaum 
bangsawan rezim neo-Mojopahit.


http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/ri-kembali-berutang-ke-imf/

Sabtu, 22 Agustus 2009 13:53 

RI Kembali Berutang ke IMF
OLEH: SIGIT WIBOWO



Jakarta - IMF menyalurkan pinjaman untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia 
­sebesar US$ 2,7 miliar. Bank Indonesia (BI) memastikan likuiditas yang akan 
diterima Indonesia pada kuartal III 2009 bukan ­pinjaman dan tidak memiliki 
konsekuensi tambah­an biaya setelah dicairkan.


     

Namun, ekonom Tim Indonesia Bangkit Revrisond Baswir yang dihubungi SH di 
Yogyakarta, Sabtu (22/8), berpendapat lain. Ia beranggapan, utang dalam bentuk 
SDR (Special Drawing Rights) tetap saja harus dikembalikan karena itu bukan 
uang Indonesia.


Hal ini terlihat dari biaya administrasi yang tetap dibebankan kepada 
Indonesia, meskipun utang dilakukan oleh bank sentral.  "Pemerintah memang 
tidak berutang dan utang dilakukan oleh bank sentral, tetapi esensinya tetap 
sama," kata Revrisond.  Ia menyatakan utang dari IMF ini bukanlah angin surga 
yang dijanjikan dalam kampanye kemarin, tetapi sungguh-sungguh kenyataan.  


Utang ini diberikan kepada negara-negara anggota IMF yang memiliki cadangan 
devisa kecil.  "Negara-negara dengan cadangan devisa besar seperti China tidak 
mungkin mengambil utang seperti ini," katanya.
Dihubungi terpisah, eko­nom Pusat Sudi Ekonomi Kerakyatan UGM Fahmy Radhi 
menyatakan skema utang melalui SDR ini hanya akal-akalan IMF menjadikan 
Indonesia tergantung kepada lembaga tersebut.  Meskipun Indonesia tidak terlalu 
ter­peng­aruh pada krisis ekonomi dunia, namun cadangan devisa Indonesia kecil 
dibandingkan sejumlah negara tetangga. Cadangan devisa Indonesia amat rapuh 
terutama ditopang oleh aliran hot money.

Ia menyatakan tujuan jangka panjang dari utang ini membuat Indonesia tergantung 
kepada IMF dan Indonesia akan dipaksa menjalankan agenda liberalisasi ekonomi 
ala IMF.  "Indonesia tidak berkutik setiap diperintah IMF dan menyambar setiap 
tawaran utang IMF," tandasnya.  Janji-janji  gagah berani yang tidak ingin 
berutang dan tergantung pada IMF ternyata hanya pepesan kosong dan angin surga. 


Dalam siaran pers, Jumat (21/8), Deputi Gubernur BI Hartadi A Sarwono 
mengatakan, suntikan dana tersebut dalam rangka penanganan krisis 2009 
bertujuan memperkuat likuiditas global dengan cara meningkatkan cadangan devisa 
negara-negara anggota IMF, termasuk Indonesia. Dikatakan, dana yang akan 
diterima RI merupakan bagian dari pengalokasian SDR oleh IMF.  


"Ini bukan fasilitas pinjaman IMF seperti yang pernah diterima pemerintah 
Indonesia pada krisis 1997/1998. Alokasi ini untuk semua negara anggota IMF dan 
semata-mata bagian dari upaya global menanggulangi krisis melalui penyediaan 
likuiditas global," jelasnya. Hartadi merinci dari total US$ 2,7 miliar dana 
yang akan diterima Indonesia dalam bentuk SDR bersumber dari pengalokasian umum 
SDR (General SDR Allocation) sebesar SDR 1,54 miliar (US$ 2,4 miliar) dan 
alokasi khusus SDR 200,1 juta (US$ 312 juta).


Ia melanjutkan dana SDR 1,54 miliar akan dicairkan pada 28 Agustus 2009, 
sedangkan US$ 200,1 juta akan masuk ke cadangan devisa RI 9 September 
mendatang. Jadwal pendistribusian SDR tersebut dilakukan serentak kepada 186 
negara anggota IMF dengan besaran yang berbeda sesuai dengan proporsi dan kuota 
masing-masing.
SDR adalah cadangan devisa internasional yang diciptakan sejak 1969 sebagai 
tambahan cadangan devisa negara-negara anggota IMF. Peningkatan alokasi SDR IMF 
ke cadangan devisa Indonesia tidak akan menimbulkan tambahan biaya. Namun, BI 
harus membayar biaya administrasi ke IMF sebesar 0,01 persen per tahun. n

Kirim email ke