Proyek Panas Bumi Rp 2,5 T Bermasalah
Digarap Bakrie Group, Diprotes Warga SURABAYA – Pemprov Jawa Timur diam-diam bakal membangun proyek panas bumi dengan nilai yang ditaksir Rp 2,5 triliun di telaga Ngebel Ponorogo dan Kawasan Ijen Bondowoso. Proyek prestisius yang menggunakan dana APBN itu diprotes warga setempat. Kemarin sejumlah warga yang dipimpin Husni Ismail dari Ponorogo melaporkan masalah ini ke DPRD Jawa Timur. Mereka kuatir akan terjadi kegagalan pengeboran seperti pengeboran di Porong Sidoarjo. Apalagi mereka mendengar proses lelang proyek itu selesai hari ini (Senin, 26/10). “Selama ini kami tidak pernah disosialisasikan akan ada pengeboran tenaga panas bumi di tempat kami,” kata Husni, kemarin (25/10). Husni yang rumahnya berjarak 1,5 kilometer dari lokasi pengeboran tahu ada proyek tersebut setelah melihat sejumlah petugas melakukan survey lokasi akhir-akhir ini. “Kami juga mendengar yang mengerjakan proyek ini adalah dari Bakrie Group, yang pernah gagal di Sidoarjo,” resahnya. Proyek pengeboran panas bumi atau geothermal itu rencananya digunakan untuk pembangkit listrik di Jawa Timur yang terbagi di dua wilayah kerja pertambangan (WKP). Yakni daerah Telaga Ngebel (Ponorogo dan Madiun) dengan luas 31.880 hektare dan Blawan – Ijen yang melingkupi kawasan Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo seluas 62.620 hektare. Proyek itu sendiri dikelola langsung oleh Kementerian ESDM sedangkan di Pemprov jatim telah ditunjuk panitia tender yang terdiri dari Dinas ESDM Jatim dan Asisten II bidang Perekonomian Chairul Djaelani. Sementara itu, anggota DPRD Jawa Timur dari dapil Ponorogo, Sugiri Sancaka cukup kaget mendengar laporan warga tersebut. Setelah dicek ke pemprov Jatim, rupanya rencana pengeboran panas bumi sudah hampir selesai. “Proyek ini tanpa koordinasi dengan DPRD Jatim, kita akan tindak lanjuti laporan ini,” kata Sugiri yang juga anggota komisi C DPRD Jatim itu. Anehnya lagi yang mau nggarap itu kok Grup Bakrie yang pernah gagal. “Jawa Timur ini kan punya PT PJU (Petrogas Jatim Utama), yang nantinya bisa menambah PAD Jatim,” tandas politisi Demokrat ini. Selain itu, tersiar kabar bahwa panitia tender Panas Bumi itu melakukan kongkalikong dengan calon pemenang tender. Salah satu caranya adalah membuat persyaratan menyertakan laporan rugi/laba minimal USD 50 juta. “Nilai itu jelas tidak bisa dipenuhi perusahaan sekelas BUMD, ini kan sudah tidak benar,” sahutnya. Hal senada juga dikatakan Agus Maimun dari Fraksi PAN. Laporan warga ini akan dilanjutkan dengan memanggil Dinas ESDM dan Chairul Djaelani yang juga ketua panitia lelang. “Besok (hari ini, red) akan kita surati mereka,” jelas anggota komisi D ini. Sayang, hingga berita ini diturunkan, Chairul Djaelani Ketua Panitia Lelang kawasan Panas Bumi di Ngebel dan Ijen belum bisa dihubungi. Begitu juga Masruri, Kepala Dinas ESDM Jatim. Sementara itu, Ketua Panitia Lelang kawasan Panas Bumi di Ngebel dan Ijen, Chaerul Jaelani mengatakan sosialisasi ke warga bukan kewenangan Pemprov. Melainkan Pemda di masing-masing daerah yang masuk kawasan pengeboran. Ia juga membantah sudah menyiapkan perusahaan dari Grup Bakrie sebagai pemenang. “Belum ada pemenangnya,” kata Chaerul. Peserta lelang untuk proyek di Ngebel diikuti sembilan calon investor dan di Ijen ada tujuh investor. “Sekarang ini masih pra kualifikasi dari investor dan masih menyaring para peserta lelang, masih lama kok,” tandasnya. Tentang syarat pernyertaan laporan laba/rugi 50juta USD pertahun Chaerul membenarkan. Agar investornya memiliki modal yang sungguh-sungguh. Jangan sampai proyek gagal seperti proyek Umbulan dan sejenisnya. “Ini kan tender investasi besar. Calon investor harus punya duit yang memadai,” pungkasnya. rko http://www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=37782
