Refleksi : Sering listrik dipadamkan oleh PLN menambah sarana  dan gairah untuk 
pertumbuhan penduduk :-))


http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/pertumbuhan-penduduk-indonesia-masih-besar/

Rabu, 04 November 2009 14:14 
Pertumbuhan Penduduk Indonesia Masih Besar


Jakarta - Meski laju ­pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini sudah turun 
menjadi 1,3 persen, pertumbuhan ­penduduk secara absolut per tahunnya masih 
besar.

     
Setiap tahun, jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 3-4 juta orang. "Kita 
memang sudah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2,3 persen pada 
tahun 1980 menjadi 1,3 persen saat ini. Namun secara absolut, ­pertumbuhan 
penduduk kita masih tergolong besar. Setiap tahun, jumlah penduduk Indonesia 
bertambah sekitar 3-4 juta orang," ujar Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimuso di sela-sela pembubaran 
panitia ­pagelaran wayang kulit, di Jakarta, Selasa (3/10).


Menurutnya, pemerintah Indonesia telah menargetkan untuk menurunkan laju 
­pertumbuhan penduduk ­menjadi 1,1 persen pada akhir tahun 2009. Disinggung 
mengenai tidak adanya kementerian kependudukan dalam susunan Kabinet Indonesia 
Bersatu (KIB) jilid II, Sudibyo ­mengatakan, melihat laju ­pertumbuhan penduduk 
Indonesia sekarang ini, ­idealnya masalah kependu­dukan harus ditangani oleh 
sebuah kementerian.


"Semestinya ada satu kementerian yang khusus menangani masalah kependudukan. 
Indonesia selain memiliki jumlah ­penduduk yang besar harus diimbangi oleh 
kualitas pendu­duk­nya. Kalau jumlah penduduk besar, kualitas penduduknya 
rendah, itu akan menjadi beban bagi negara," lanjut Sudibyo seraya menambahkan, 
Human Development Index (HDI) Indonesia sekarang ini berada di posisi 112 dari 
182 negara.


Dalam Undang-Undang  (UU) No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan 
Pembangunan Keluarga, BKKBN telah berganti nama, dari semula Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional. BKKBN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sudibyo mengatakan, 
saat ini pihaknya telah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk 
menerjemahkan UU tersebut.


Sementara itu, pakar kependudukan Haryono Suyono ­mengatakan, BKKBN sebagai 
satu lembaga yang menangani masalah ­kependudukan dan bertanggung jawab 
langsung kepada presiden harus lebih gencar melakukan sosialisasi 
­program-programnya kepada masyarakat. Tidak terbatas pada masalah kesertaan 
Keluarga Berencana (KB), melainkan juga program pemberdayaan masyarakat dan 
kesejahteraan ­keluarga.


Menurutnya, peran BKKBN saat ini sangat besar, terlebih setelah Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga disahkan 
sebagai UU oleh DPR pada akhir September lalu.
"Selain tanggung ­jawabnya kini langsung ­kepada presiden, BKKBN yang baru 
ganti nama dari Badan Koordinasi menjadi Badan Kependudukan ini punya payung 
hukum yang lebih jelas, yakni UU Perkembangan Penduduk dan Pembangunan 
Keluarga," ujarnya.


Menurutnya, pembangun­an kependudukan harus diawali dengan program pengedalian 
penduduk. "Jika terlalu banyak manusia lahir, hasil-hasil pembangunan semakin 
sedikit dinikmati masyarakat. Akibatnya, banyak masalah-masalah yang timbul, 
seperti pengangguran, gizi buruk, dan minimnya akses pendidikan," imbuh Haryono.
Dia juga mengaku agak sedikit kecewa karena tidak ada kementerian ­kependudukan 
dalam susunan KIB II. Namun, dia bisa memahami bahwa semua itu merupakan hak 
prerogatif presiden.


Ia menambahkan, ­pemerintah harus serius ­memperhatikan masalah laju 
pertumbuhan penduduk di Indonesia. Jika masalah laju pertumbuhan penduduk ini 
diabaikan, lanjut Haryono, Indonesia akan mengalami ledakan penduduk yang lebih 
dasyat dibandingkan tahun 1960. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin 
sedikitnya bayi baru lahir yang ­meninggal dunia.


Dia menjelaskan, dengan tidak adanya kementerian kependudukan dan menempatkan 
BKKBN sebagai badan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, ada 
beberapa kunci yang harus dilakukan, yakni para sesepuh kependudukan dan 
Keluarga Berencana (KB) harus turun gunung untuk mensosialisasikan program KB 
kepada generasi muda, lebih menekankan pada ­program komunikasi, ­informasi dan 
advokasi, ­memperkuat jaringan ­multisektor, serta harus siap menjadi contoh 
untuk masyarakat. 
(stevani elisabeth)

Reply via email to