http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009111106551061
Rabu, 11 November 2009 OPINI Demokrasi, Bukan Aristokrasi Ari Darmastuti Dosen FISIP Universitas Lampung Membaca tulisan Prof. Sudjarwo yang berjudul Hilangnya Rasa Malu (Lampung Post, Senin 9 November 2009), saya terbujuk untuk menulis artikel sebagai tanggapan atas isi tulisan tersebut. Berikut adalah tanggapan saya atas tulisan tersebut. Tulisan Prof. Sudjarwo dapat diperinci menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah argumen bahwa kesalahan pejabat publik adalah aib pribadi pejabat yang bersangkutan. Argumen kedua menyatakan bahwa membeberkan kesalahan pejabat di media massa berarti adalah membeberkan aib pejabat di muka umum. Argumen ketiga adalah bahwa rakyat harus percaya adanya pemimpin yang bijaksana. Argumen terakhir adalah bahwa pemimpin yang bijaksana selalu dapat bertindak secara cepat dan tepat. Saya menyebut keseluruhan argumen yang dibangun sebagai pembelaan atas prinsip-prinsip aristokrasi. Tanggapan atas argumen pertama: aib pejabat publik. Kesalahan pejabat publik dalam kasus kriminalisasi KPK yang diberitakan media massa bukanlah kesalahan dalam ranah privat. Dugaan kriminalisasi KPK, dugaan suap, korupsi, pernyataan palsu sama sekali bukan urusan privat, tetapi kesalahan dalam ranah publik. Hal ini berbeda misalnya dengan dugaan melakukan perselingkuhan, melakukan poligami, memakai narkoba, suka dugem, dan lain-lain yang memang dimensinya bersifat pribadi. Kalau benar terjadi kriminalisasi KPK, bagaimana mungkin hal ini kita anggap urusan aib pejabat yang bersifat pribadi. Ini jelas kesalahan yang berakibat terhadap masyarakat luas. Ini bukan soal memalukan atau tidak memalukan, melainkan soal kebenaran atau pembohongan publik yang bisa berakibat pada terhambatnya agenda publik yang sangat penting, dalam hal ini pemberantasan korupsi. Rakyat bisa memaafkan kesalahan pejabat yang bersifat pribadi (lihak kasus poligami oleh Bung Karno, perselingkuhan Bill Clinton dengan Monica Lewinsky), tetapi tidak bisa memaafkan kesalahan pejabat yang bersifat publik (lihat skandal Watergate, kesalahan mantan Presiden Soeharto). Argumen kedua: membeberkan kesalahan pejabat berarti membeberkan aib pejabat. Pemaparan media massa atas kesalahan-kesalahan pejabat publik untuk urusan yang bersifat publik sama sekali bukan pembeberan aib pejabat, melainkan bagian dari proses kontrol yang merupakan keharusan dalam sistim politik demokratis. Rakyat berhak tahu atas tindakan pejabat yang berakibat terhadap masyarakat. Sangat berbahaya kalau hal ini justru disembunyikan, karena rakyat tidak akan pernah tahu tindakan sebenarnya dari para pejabat. Jika memang para pejabat mempunyai kelakuan yang memalukan karena salah dan potensial merugikan masyarakat, rakyat berhak tahu. Dan hal ini harus diketahui masyarakat. Idealnya kontrol publik dilakukan DPR. Namun, kita sendiri memahami bahwa DPR sama sekali tidak dapat diharapkan untuk melakukan fungsi kontrol dalam upaya pemberantasan korupsi karena DPR sendiri justru ketakutan akan menjadi target KPK. Sebab itu, media massa bersama masyarakat sebenarnya telah menggantikan fungsi DPR dengan menjadi corong aspirasi masyarakat yang tersumbat oleh DPR. Tidak ada yang salah dengan tindakan media massa dalam hal ini, kecuali jika media massa menyebarkan fitnah. Saya juga melihat bahwa media massa sudah berupaya melakukan upaya cover both sides dengan mengakomodasi argumen-argumen pihak-pihak yang bertentangan. Tulisan Prof. Sudjarwo menjadi sangat menarik karena mengambil ilustrasi negara dalam pewayangan, khususnya dengan mengambil karakter baik, adil, bijaksana dari para pejabat kerajaan dalam pewayangan tersebut. Ide ini meruapakan bentuk ideal negara aristokrasi yang mendasarkan diri pada argumen bahwa kaum bangsawan merupakan "para titisan dewa", dipenuhi rasa welas asih kepada rakyat, mempunyai rasa malu yang tebal untuk melakukan kesalahan, dan selalu bertindak bijaksana, cepat, dan tepat untuk kepentingan rakyat. Argumen ini telah lebih dari satu abad ditinggalkan. Aristokrasi ini mirip dengan teokrasi dalam hal teokrasi didasari argumen bahwa para pemimpina negara adalah "wakil Tuhan di dunia" karena merupakan keturunan para nabi atau dianggap mempunyai "sifat-sifat ketuhanan". Keduanya telah ditolak. Para pemimpin di mana pun di dunia ini adalah manusia biasa yang sudah berkali-kali terbukti sangat potensial melanggar hak-hak rakyat. Kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan absolut sudah pasti akan korupsi (power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely), kata Lord Acton lebih dari seabad lalu. Aristokrasi dan teokrasi yang merupakan pengejawantahan dua bentuk pemerintahan yang bertumpu pada kekuasaan pemimpin semata sudah pasti korupsi. Argumen keempat: para pemimpin adalah manusia bijaksana yang bertindak atas dasar rasa malu, cepat, dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat. Kenyataannya kita tidak lagi memiliki pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kenegarawanan, alih-alih kenabian dan keilahian. "Filsuf Raja", "The God King" semata-mata menjadi terminologi masa lalu. Para pemimpin adalah manusia yang penuh dengan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, sehingga tidak lagi bisa bertindak bijaksana, cepat, dan tepat. Lihat saja upaya pengungkapan kasus Bank Century yang sangat sulit. Kasus ini oleh banyak pihak diduga terkait dengan kepentingan satu kekuatan politik tertentu. Saya secara pribadi tidak memiliki informasi apa pun tentang benar tidaknya dugaan ini. Tetapi kasus ini sangat layak dibuka ke publik karena berkenaan dengan dana publik yang begitu besar. Sampai sekarang upaya ini masih belum jelas nasibnya karena adanya keengganan pihak-pihak yang diduga sarat kepentingan dengan kasus ini. Para pemimpin bukanlah orang-orang arif bijaksana, mereka manusia biasa yang sungguh-sungguh sudah terbukti punya banyak kelemahan dan kepentingan sehingga tidak bisa atau paling tidak terhalang untuk bertindak bijaksana, cepat, dan tepat. Sebagai penutup artikel ini, saya membatin, Prof. Sudjarwo mungkin berpikir bahwa saya adalah wong Jowo yang sudah kehilangan kebijakan Jawa tentang rasa malu. Saya memang tidak keberatan kehilangan sifat "kejawaan" saya kalau "kejawaan" itu dimaknai sebagai sifat malu mengungkap kesalahan pejabat publik. Menutupi kesalahan (apalagi kesalahan pejabat publik dalam ranah publik) berarti kita tidak akan pernah belajar dari kesalahan. Saya justru malu memiliki pemimpin yang kelakuannya memang sungguh-sungguh memalukan, bukan malu oleh bagaimana media mengungkap kelakuan para pejabat tersebut. Saya malu melihat bagaimana para pejabat bersumpah atas nama Tuhan, padahal dokumen menunjukkan dugaan sangat kuat atas fakta kebalikannya. Semoga kasus pengungkapan upaya kriminalisasi KPK merupakan pil sangat pahit yang akan membawa bangsa kita menuju baldatun thoyibatun wa robun ghofur.
<<bening.gif>>