Refleksi : Peluang korupsi tidak akan tertutup dengan gaji tunggal, teristimewa bagi para petinggi negeri kleptokratik. Pintu gerbang korupsi tidak terkunci.
Gaji tunggal atau majemuk dan bermoral baik, akan dapat membatasi korupsi, bukan omong kosong dengan lidah ular bersepuhan kata-kata illahi. Berbicara tentang korupsi bagaimana dan langkah apa yang telah diambil oleh rezim SBY-Boediono untuk mengembalikan harta hasil korupsi mantan presiden NKRI Muhammad Soeharto dicantum dalam daftar PBB StAR? http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=13231 2010-01-22 Peluang Korupsi Tertutup Sistem Gaji Tunggal [JAKARTA] Desain gaji tunggal (single salary) yang dianjurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi pemerintah dianggap merupakan model yang cocok untuk diterapkan. Sebab, sistem tersebut dapat menutup peluang korupsi yang banyak terjadi di birokrasi pemerintah dari pusat hingga ke daerah. Hal itu disampaikan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo kepada SP di Jakarta, Jumat (22/1). Menurutnya, hingga saat ini banyak pejabat pemerintah menikmati gaji rangkap. "Pimpinan, seperti menteri atau pejabat lainnya, selalu mendapat gaji rangkap atau honor atas proyek dalam lembaga yang dipimpinnya. Hal ini dianggap tidak fair terhadap pegawai yang berada level bawah," katanya. Sebelumnya, KPK mendorong pemerintah untuk menggunakan gaji tunggal. Sebab, pada pelaksanaannya banyak menteri-menteri menerima gaji rangkap dan honor dari program yang berjalan dalam lembaganya. Menurut Adnan, bentuk gaji rangkap dan honor ibarat bentuk gratifikasi yang dilegalkan oleh pemerintah. Ini tentunya merupakan pemborosan terhadap keuangan negara. Tidak Etis Pengamat politik yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional, Jakarta, M Alfan Alfian mengatakan, gaji rangkap yang diterima oleh pejabat birokrasi, terutama menteri tidak etis. Apalagi, saat ini kondisi bangsa sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi. "Menteri sudah mendapat fasilitas lengkap dan gaji yang tinggi, maka terlalu berlebihan jika mendapat gaji rangkap. Mereka akan berpeluang korupsi dengan 'mengada-adakan' proyek untuk meraup keuntungan," ujarnya. Selain itu, Alfan juga sepakat dengan dorongan KPK dalam menggunakan sistem gaji tunggal. Dengan menggunakan gaji tunggal, diharapkan kinerja para pejabat dan menteri akan fokus. "Jika gaji rangkap masih diterapkan, kinerja para menteri dipastikan tidak akan optimal. Mereka akan fokus dengan pemikiran meraup keuntungan lewat gaji tambahan. Hal ini juga tidak memenuhi unsur keadilan dan proporsionalitas," tandasnya. Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan, selama menjadi pejabat, beberapa kali ia mendapat gaji rangkap, termasuk saat menjabat sebagai ketua dalam komisi yang masih berada dalam kewenangannya. [FLS/O-1
