KPK Periksa Boedi Sampoerna
Deposan Terbesar di Bank Century



Pengantar : Berita besar berikut ini juga disajikan dalam website
http://umarsaid.free.fr   Rupanya, KPK sudah makin « tancep gas » mengenai
kasus Bank Century, dan karenanya akan banyak berita atau tulisan tentang
soal-soal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan KPK.  Mengingat pentingnya
peran KPK selanjutnya dalam menangani skandal raksasa ini maka rubrik « KPK
tangani kasus Bank Century « dalam website akan berusaha menyajikan
informasi-informasi yang sebanyak mungkin.

 == = = =


Jawapos, 04 Februari 2010



Tarik 50 Miliar saat Century Dapat Bailout Rp 6,7 Triliun


JAKARTA - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus
talangan (bailout) Bank Century juga fokus pada masalah aliran dana. Kemarin
(3/2) KPK memeriksa deposan (nasabah deposito) terbesar di Bank Century,
yakni Boedi Sampoerna.

Selama diperiksa KPK lebih dari sembilan jam, pengusaha asal Surabaya itu
membeberkan persoalan dana. Dia mengaku menarik Rp 50 miliar dari total dana
talangan Rp 6,7 triliun.



Boedi datang pukul 09.00 dengan didampingi beberapa pengacara keluarga, yang
dipimpin Eman Achmad Sulaeman. Pemeriksaan Boedi baru rampung sekitar pukul
18.00. Saat keluar, dia sama sekali tak menghiraukan pertanyaan wartawan.
Boedi terus melangkah menuju mobil Toyota Fortuner warna krem yang
menjemputnya.

Ini kemunculan kali pertama Boedi sebagai deposan terbesar Century. Beberapa
kali panggilan yang dilayangkan kepada dirinya tidak direspons. Termasuk,
saat diminta sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Robert Tantular
(komisaris dan pemegang saham Bank Century) di PN Jakarta Pusat, persidangan
kasus Antaboga di PN Surabaya, hingga Pansus Bank Century di DPR.



Penjelasan terkait pemeriksaan Boedi datang dari Eman. Dia menyatakan
kliennya mendatangi panggilan KPK karena berkepentingan sebagai korban
aktivitas Bank Century. ''Beliau datang sebagai pihak yang ingin menerangkan
karena semua masih dalam tahap pennyelidikan. Tadi Pak Boedi hanya
menjelaskan versinya,'' ujar Eman. Semua penjelasan Boedi, kata dia, terkait
aliran dana.



Eman menjelaskan, sejak dana bailout dikucurkan, pihak Boedi menyatakan
telah berhasil menarik dana Rp 50 miliar. ''O, iya. (Klien) kami sebagai
nasabah, punya deposito. Kami minta,'' ujarnya. Dana itu sebelumnya dijamin
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Seperti diketahui, dana Boedi di bank
tersebut USD 113 juta. Informasi lain menyebut total dana Boedi sempat
mencapai Rp 1,7 triliun.



Namun, setelah Bank Century berganti nama menjadi Bank Mutiara, Boedi juga
masih sempat menarik dana. Bila ditotal, Boedi berhasil menarik dananya Rp
395 miliar.

Dalam pemeriksaan kemarin, Boedi menjelaskan proses pencairan dana dan
membeberkan beberapa dokumen aliran dana. Boedi juga berupaya
meng-crosscheck ulang data aliran dananya di Bank Century. Terutama, terkait
dana USD 18 juta yang diakui Robert Tantular dipinjam dari Boedi. Namun,
pihak Boedi mengaku tidak pernah meminjamkan dananya. Dia menyebut Robert
Tantular sengaja menggelapkan dana tersebut.



Selain itu, ungkap Eman, Boedi membantah merekayasa pemecahan deposito
senilai USD 42,8 juta menjadi 247 lembar NCD (negotiable certificate of
deposit) senilai masing-masing Rp 2 miliar (per lembar) dengan menggunakan
identitas atau KTP para pelamar karyawan di Bank Century.

Tujuannya mengakali peraturan LPS. Jika Bank Century ditutup, rekening Rp 2
miliar tersebut masuk dalam skema penjaminan dan diganti LPS. ''Semuanya
kami bantah dengan data,'' jelas Eman. Menurut Boedi, terang Eman, pemecahan
deposito itu atas inisiatif Robert Tantular.



Dalam laporan hasil audit investigasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),
disebutkan bahwa setelah pemecahan deposito, Robert Tantular menyampaikan
kepada Boedi Sampoerna pada 16 November 2008. Tapi, pada 17 Desember 2008,
Boedi mengembalikan NCD tersebut ke Bank Century dan menyatakan tidak pernah
menyetujui penempatan depositonya dalam 247 lembar NCD. Karena itu, Bank
Century lantas mengubah NCD tersebut menjadi 40 biliet certificate of
deposit (CD) senilai masing-masing USD 1 juta pada 15 Juni 2009.



Karena itu, Eman menyatakan tidak tahu-menahu bagaimana pemecahan dana bisa
terjadi. Dia juga tidak tahu bagaimana pemecahan itu disebut Robert atas
inisiatif pihak Boedi. Sebab, selama ini pemecahan dana harus atas nama
otorisasi pemilik dana. ''Saya tidak tahu bagaimana itu,'' ujarnya.



Yang pasti, tegas dia, sebagai nasabah, Boedi hanya menginginkan pemecahan
dana atas nama dirinya. ''Bukan atas nama orang lain,'' terangnya.

Boedi juga menyampaikan data karyawannya ke KPK. Setelah pemecahan dana, di
antara Boedi dan Robert tak terjalin kontak lagi. Belakangan, kliennya
mendapatkan kabar dananya dipinjam. ''Ya, tentu semuanya kaget,'' katanya.
Eman melanjutkan, kalau ada pihak-pihak yang menuding Boedi macam-macam, dia
meminta pembuktiannya.



Menurut dia, saat ini dana Boedi masih nyantol Rp 1,3 triliun di Bank
Century yang telah berganti nama menjadi Bank Mutiara. Dana tersebut di luar
dana yang ditanamkan ke PT Antaboga Delta Sekuritas.



Dia juga mengungkapkan, di antara dana tersebut, tidak ada sama sekali yang
dicairkan oleh mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Dananya senilai
USD 18 juta hingga kini juga belum bisa dicairkan. ''Belum-belum
(dicairkan), tapi dana itu dari dulu memang tidak ada masalah,'' ujarnya.



Hanya Eman tidak menjelaskan apakah kliennya mengenal Susno atau tidak.
''Ya, tadi memang berkembang pertanyaan kenal atau tidak,'' ujarnya.



Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. mengungkapkan bahwa
pemanggilan Boedi Sampoerna dimaksudkan untuk memperjelas penyelidikan dana
talangan Bank Century. ''Sampai saat ini kami terus memanggil sejumlah
orang,'' katanya. Dia menambahkan, pekan ini pula KPK akan memanggil Robert
Tantular.

Dalam penyelidikan kasus tersebut, selama ini KPK telah memanggil sejumlah
orang. Pekan lalu, KPK fokus pada proses pengawasan bank oleh Bank Indonesia
(BI). Berkali-kali lembaga tersebut memanggil para pejabat pengawasan di
bank sentral itu.

Tak hanya di situ, KPK juga meminta keterangan para narasumber dalam rapat
KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) seperti Ketua Bapepam-LK Fuad
Rahmany.



Susno Membantah

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komjen Susno
Duadji batal bertemu Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri kemarin (3/2).
Sebab, Kapolri mengikuti rapat bersama Presiden SBY di Istana Cipanas,
Cianjur, Jawa Barat. Susno hanya bertemu Kepala Badan Intelijen Keamanan
(Baintelkam) Irjen Pol Saleh Saaf.



Tanpa mengenakan seragam dinas, Susno tiba di Mabes Polri, Jakarta, sekitar
pukul 13.15. Dia datang sendirian. Setelah pertemuan sekitar satu jam, Susno
menyatakan dirinya hanya silaturahmi setelah umrah. ''Saya memang izin
umrah, baru saja pulang. Jadi, ini hanya bertamu,'' kata perwira tinggi
bintang tiga yang nonjob tersebut.

Susno membantah dirinya dipanggil Kapolri terkait dengan dokumen testimoni
yang tersebar di Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Century DPR. ''Tidak ada
yang dipanggil. Juga tak ada yang perlu diklarifikasi,'' kata mantan Kapolda
Jawa Barat tersebut.



Menurut alumnus Akpol 1977 itu, dokumen yang beredar tersebut bukan
testimoni. Dokumen itu merupakan salinan (copy) dari naskah bukunya. ''Saya
lampirkan saja. Keterangan saya adalah apa yang ditanyakan oleh anggota
pansus di bawah sumpah,'' ujarnya.



Susno juga membantah adanya intervensi pihak tertentu agar tidak menyidik
kasus dugaan penyimpangan (korupsi) dana talangan (bailout) Bank Century.
Kasus itu, kata dia, tak diprioritaskan karena tidak menyangkut dana
langsung nasabah.

Saat masih menjabat Kabareskrim, Susno memang telah berencana memeriksa
pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengucuran dana talangan Bank
Century. Di antara yang akan diperiksa adalah seorang pejabat yang saat itu
mengikuti pemilihan presiden (pilpres).



''Memang ada, yang akan dimintai keterangan sedang ikut pilpres. Begitu
tahapnya sudah akan diperiksa, saya sudah enggak jadi Kabareskrim lagi,''
kata Susno. Dia tidak mengatakan siapa yang akan diperiksa saat itu. Ketika
wartawan bertanya apakah yang dimaksudkannya adalah Wapres Boediono, Susno
bungkam.

Susno menjelaskan, kasus Bank Century yang ditangani Bareskrim dibagi
menjadi tiga bagian. Pertama, kasus PT Antaboga Delta Sekuritas yang
merugikan nasabah. Kedua, kasus pencucian uang di luar kasus Antaboga.
Terakhir, kasus dana talangan Bank Century.



Bareskrim memprioritaskan penanganan kasus yang pertama dan kedua karena
menyangkut uang nasabah. ''Bailout bukan tidak diprioritaskan. Itu masuk
periode ketiga. Mengapa? Karena tidak masuk uang orang perorangan,'' tutur
Susno.

Sebagai Kabareskrim saat itu, Susno mengaku punya kewenangan mendahulukan
mana yang diprioritaskan. ''Kita harus mendahulukan kepentingan orang banyak
dong,'' kata pria kelahiran, Pagar Alam, Sumsel, itu.

Dugaan pidana korupsi dalam aksus bailout Bank Century juga tidak pernah
masuk tahap penyidikan. Apalagi, Susno tidak lagi menjabat Kabareskrim sejak
24 November 2009. ''Saya kan sudah mantan. Tanyakan kepada pejabat yang
sekarang,'' ucap Susno saat ditanya kemungkinan kasus itu disidik.

Susno menyebut Kabareskrim memiliki wewenang membuat prioritas kasus yang
diselidiki. ''Itu sudah menjadi porsinya Pak Ito (Komjen Pol Ito Sumardi,
Red),'' katanya. (git/owi/rdl/dwi)




Reply via email to