http://www.sinarharapan.co.id/cetak-sinar/berita/read/polri-akui-sulit-penuhi-permintaan-kejaksaan/
Jumat, 12 Pebruari 2010 13:52
Pengadilan Diingatkan Tak Cetak Robert Tantular Baru
Polri Akui Sulit Penuhi Permintaan Kejaksaan
OLEH: DEYTRI ARITONANG/RIKANDO SOMBA
Jakarta - Polri akui sulit memenuhi tuntutan Kejaksaan, terutama demi dapat
menggelar pengadilan in absentia bagi tersangka buron kasus Bank Century, Rafat
Ali Rizfi dan Hesham al Warraq.
Untuk itu, Polri akan melakukan pertemuan dengan Kejaksaan agar institusi
penuntutan segera menyatakan berkas yang diberikan Polri lengkap (P21).
Pertemuan itu segera dilaksanakan setidaknya bulan ini."Paling tidak ada
kepastian hukum dulu. Nanti kita lihat dalam forum koordinasi Polisi dengan
Kejaksaan. Sumbatan-sumbatan itulah yang nanti kita buka. Bisakah sumbatan ini
dihilangkan? Harus bagaimana?" ujar Kepala Badan Reserse Kriminal
(Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Dr Ito Sumardi kepada SH, usai sebuah
diskusi bertajuk "Quo Vadis Penegakan Hukum Kasus Century dan Antaboga", di
Jakarta, Kamis (11/2).
Pembobolan Bank Century oleh pemilik saham dan jajaran pejabat bank itu sendiri
bisa dikategorikan sebagai kejahatan perbankan terbesar di Tanah Air sepanjang
sejarah. Sayangnya, hukuman yang diberikan pengadilan terhadap para pelaku
dinilai melukai rasa keadilan. Padahal, semestinya proses hukum terhadap
mereka harus jadi penjeraan agar kejahatan sama tak berulang. Pengadilan
diingatkan untuk tidak menciptakan Robert Tantular-Robert Tantular baru.
Demikian dikemukakan Ito Sumardi dan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga
Keuangan (Bapepam LK) Dr A Fuad Rahmany.
"Hukuman minimal itu menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Efek penjeraannya
jadi hilang. Orang bisa berbuat sama seperti Robert (Tantular-red), membobol
bank sekian triliun tapi hanya diganjar hukuman yang hanya lima tahun," kata
Ito Sumardi.
Sinergi
Ito Sumardi mengatakan, sinergi antarpenegak hukum sangat menentukan dalam
proses peradilan pidana. Ia menyayangkan vonis pengadilan terhadap Robert
Tantular yang hanya lima tahun dengan denda Rp 50 miliar. Atau Lila Gondokusumo
yang dihukum 18 bulan. Begitu halnya dengan vonis terhadap Tariq Khan yang
diganjar 10 bulan penjara. Padahal, kejahatan mereka bernilai total hampir Rp 2
triliun. Ia menambahkan, yang disidik Polri adalah kasus pembobolan dan
kejahatan perbankan, serta pencucian uang (money laundering) para pejabat Bank
Century sebelum bailout dilakukan.
Hukuman ringan ini dikeluhkannya tak mendukung upaya Indonesia mendapatkan
kembali dana dan aset bank itu yang telah dilarikan ke luar negeri oleh
Tantular dkk. Kedua belas negara tempat larinya dana, mensyaratkan adanya
hukuman final yang berat, sekaligus menetapkan kerugian yang sesuai dengan uang
dan aset yang dilarikan. Hal sama dikeluhkan Fuad Rahmany. Ia menyitir vonis
terhadap Maddoff, pelaku kejahatan investasi perbankan di AS yang dihukum 150
tahun dengan pengembalian semua aset dan modalnya. Vonis seperti ini sayangnya
tak pernah ada di Indonesia. Ia mengakui pelaku kejahatan finansial di Tanah
Air belum ada yang mendapatkan hukuman berat.
"Jangan sampai pengadilan malah menciptakan kesempatan bagi orang untuk menjadi
Robert Tantular- Robert Tantular baru," kritiknya.
Fuad mengharapkan, ke depan, aparat hukum bisa menangkap rasa keadilan
masyarakat sekaligus menerapkan penjeraan dan mengembalikan ganti rugi yang
diderita korban (civil remedy). Ia mendukung pernyataan Kabareskrim Ito Sumardi
yang membuka diri bagi para korban bank itu dan program investasi "bodong"
Antaboga untuk melaporkan penipuan yang dilakukan Bank Century. Polisi,
menurutnya, akan memproses hal itu. Ito juga menyarankan agar langkah perdata
bisa dilakukan terhadap para pelaku kejahatan perbankan. "Kami membuka diri.
Kami akan proses," janji Ito.
Di kesempatan sama, Abdul Hakim Garuda Nusantara, advokat senior yang mantan
Ketua Komnas HAM, menegaskan, kunci dari penyelesaian kasus ini adalah
sinerginya antarpenegak hukum. Ia mengatakan, pengadilan di Tanah Air juga
harus mampu menangkap kemauan internasional. "Jangan sampai kesepahaman
antarpenegak hukum ini jadi permasalahan. Gegap gempita perpolitikan
selayaknya juga tak lupa menyoroti perkembangan kasus hukum ini," pungkasnya. n
