Refleksi : Kalau dalam 6 bulan kekayaan presiden naik 1 miliar , berarti dalam 
5 tahun, kekayaannya paling kurang akan bertambah Rp 10 miliar, dan bagi wakil 
presiden Rp 60 miliar. Agaknya Presidential Co Ltd adalah perusahaan yang 
sangat beruntung, sekalipun dunia ditimpa krisis global termasuk krisis Bank 
Century. Rejeki nomplok! 

Sepatutnya rakyat segera mengadakan upacara syukuran nasional berkenaan dengan 
melimpahnya berkat kepada para petinggi feodal negara kleptokratik 
Neo-Mojopahit.  

Ramaikanlah kelimpahan mereka bertepuk sorak-sorak dan tepuk tangan sambil 
panjatkan syukur dan harapan ke langit nan biru agar mereka senantiasa 
dilimpahkan berkat halal. 

Apakah disponabel pendapatan [kekayaan] dan kehidupan rakyat mayoritas 
mengalami perbaikan sepatutnya seperti mereka?



http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=33&id=31315


06 Maret 2010 | BP


Dalam Enam Bulan Harta SBY Naik Rp 1 M, 
Boediono Rp 6 M


Jakarta (Bali Post) -
Kekayaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam enam bulan bertambah Rp 
1 miliar. Terhitung 14 Mei 2009, kekayaan SBY Rp 6,8 miliar dan 246.389 dolar 
AS naik menjadi Rp 7,6 miliar dan 269.730 dolar AS pada 23 November 2009. 
Penambahan kekayaan yang luar biasa terjadi pada Wakil Presiden Boediono, 
selama lima bulan kekayaan Boediono bertambah sekitar Rp 6 miliar.
Presiden Yudhoyono beserta Wapres Boediono dan menteri-menteri di Kabinet 
Indonesia Bersatu (KIB) II menyerahkan dan mengumumkan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Tumpak Hatorongan Panggabean di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (5/3) kemarin. 

Kekayaan Wapres Boediono bertambah cukup pesat dalam kurun waktu lima bulan 
yaitu dari semula Rp 22.067.815.019 dan 15.000 dolar AS per April 2009 menjadi 
Rp 28 miliar dan 16.000 dolar AS per 30 September 2009. 

Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat, menjelaskan bertambahnya kekayaan Wapres 
dalam waktu singkat itu bukan diperoleh selama Boediono menjabat wapres. 
Penambahan itu diperoleh dari tunjangan akhir masa jabatan Boediono sebagai 
Gubernur Bank Indonesia. Karena sesuai ketetapan BI, di akhir masa jabatan 
Gubernur BI mendapat tunjangan rumah, tunjangan lahir, termasuk penambahan gaji 
yang jumlah totalnya Rp 6 miliar. ''Itu satu-satunya sumber penambahan harta, 
jadi tidak ada yang istimewa,'' kata Yopie meluruskan.

Selain Presiden dan Wapres, sejumlah menteri juga menyerahkan laporan 
kekayaannya secara bersamaan. Di antaranya, kekayaan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Fadel Muhammad paling besar. Mantan Gubernur Gorontalo ini memiliki 
kekayaan Rp 119,8 miliar dan 235.652 dolar AS per 30 November 2009. Sedangkan 
Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini memiliki kekayaan 
paling kecil. Kader muda PKB ini memiliki kekayaan Rp 2,321 miliar per 20 
Oktober 2009.
Pelaporan kekayaan pejabat, menurut Prsiden, merupakan tradisi politik yang 
baik dan bagian dari transparansi serta akuntabilitas pejabat publik. ''Ini 
juga merupakan sesuatu yang diharapkan rakyat,'' kata Presiden dalam keterangan 
persnya.

Presiden menginstruksikan kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk 
juga melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya. ''Ini arahan saya kepada 
pejabat pemerintah termasuk gubernur, bupati dan wali kota untuk mengumumkan 
harta kekayaannya,'' tegas Presiden.

Agar langkah ini efektif, Presiden menyarankan kepada KPK untuk melaporkan para 
pejabat yang telah melaporkan ataupun yang belum melaporkan LHKPN. ''Kepada KPK 
untuk memberikan feedback kepada saya 3 bulan dari sekarang terhadap kepatuhan 
para pejabat BUMN,'' kata Presiden.

Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan kepatuhan penyelenggara 
negara yang melaporkan LHKPN makin meningkat. Seperti di tingkat eksekutif dari 
83.297 para penyelenggara negara, sebanyak 65.374 telah menyampaikan laporan 
harta kekayaannya atau sekitar 77 persen.

Di lembaga legislatif dari 15.996 penyelenggara negara, sebanyak 15.775 telah 
menyampaikan laporan harta kekayaannya, atau sekitar 98 persen. Lembaga 
yudikatif dari 9.934 penyelenggara negara, sebanyak 8.832 atau sekitar 88 
persen telah menyampaikan laporan harta kekayaannya. (kmb4/010)


Kekayaan Presiden

- Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan Rp 2.408.620.000.
- Harta bergerak berupa alat transportasi Rp 502.500.000.
- Logam mulia, batu mulia, benda antik atau harta bergerak lainnya Rp 
851.015.000.
- Giro dan setara kas lain bernilai Rp 3.854.135.204.
- Surat berharga, utang piutang nihil, peternakan, perikanan, perkebunan, 
pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya, tidak ada.
- Kewajiban pajak sudah dibayar penuh. 


Kekayaan Wapres
- Harta tidak bergerak senilai Rp 6.415.320.000.
- Harta bergerak berupa alat transportasi Rp 940.200.000. 
- Surat-surat berharga senilai Rp 3.007.000.000.
- Giro Rp 16.843.783.394 dan 16 ribu dolar AS.
- Uutang dan piutang nihil.
- Peternakan, perhutanan, perkebunan nihil dan harta bergerak lainnya senilai 
Rp 183.730.429.
- Kewajiban pajak dibayar penuh. 

Reply via email to