http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/hilangnya-kepekaan-wakil-rakyat/
Senin, 24 Mei 2010 13:16 Hilangnya Kepekaan Wakil Rakyat OLEH: RM BENNY SUSETYO PR Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta menunda realisasi pembangunan gedung baru pengganti Gedung Nusantara I. Penundaan itu layak dilakukan sampai tidak ada lagi polemik yang muncul akibat kesimpangsiuran informasi tentang anggaran pembangunan gedung tersebut. Resistensi publik atas rencana pembangunan gedung baru DPR itu terjadi karena ketertutupan Badan Urusan Rumah Tangga, yang menyebabkan informasi yang beredar simpang siur. Penulis juga kaget jika dana Rp 1,8 triliun ternyata hanya untuk satu gedung. Anggota Dewan yang terhormat sudah kehilangan nurani di tengah penderitaan rakyat "mereka", karena hanya memikirkan hal yang fisik. Pertanyaan mendasarnya: apakah anggota Dewan yang terhormat masih memiliki kesadaran akan nurani? Nurani tidak lagi menjadi pijakan dalam bertindak dan berpikir. Ada kecenderungan mencari hal yang hanya memperkaya dirinya sendiri. Hilang nurani menciptakan mentalitas jalan pintas. Hal ini yang terjadi, karena segala idealisme memperjuangkan kepentingan rakyat sekadar politik mencari muka. Anggota Dewan kurang memiliki kepekaan terhadap penderitaan masyarakat. Pertanyaannya: mengapa hal demikian selalu terjadi? Mengapa kasus seperti ini selalu dan sering terulang? Ada apa dengan mentalitas wakil rakyat kita? Rupanya mereka yang duduk di Dewan terhormat sudah kehilangan ketajaman suara hati. Tidak diketahui persis di mana letak nurani anggota Dewan baru yang terhormat diletakkan, saat rakyat mengalami penderitaan dan beban hidup berat. Hilangnya rasa solidaritas wakil rakyat terhadap rakyatnya ini bisa kita prediksi sejak awal, karena meskipun mereka dipilih melalui sistem pemilu berbeda, mereka dipilih dan ditentukan oleh partai politik. Partai politik memiliki kesenjangan aspirasi yang sangat lebar antara elite dan konstituennya. Adalah kenyataan bahwa kecuali dua orang anggota, selebihnya dari mereka terpilih bukan karena persyaratan jumlah konstituennya. Kondisi ini membuat kita mengernyitkan dahi, karena ini amat menunjukkan kekaburan mereka dalam memaknai kekuasaan. Kekuasaan rupanya hanya dilihat sebagai mesin penghasil uang dan gengsi. Mesin kekuasaan itulah yang diyakini sebagai alat legalitasnya. Ketika legalitas hanya bersandar pada dua level ini, dalam kenyataannya ini membuat tata etika politik tidak lagi menjadi bagian dari kebiasaan anggota Dewan. Inilah yang menjadi masalah besar karena kata-kata mereka sulit dipercaya publik, sebab kenyataannya memang kata-kata mereka hanya pemanis bibir. Orientasi mereka sulit untuk dipertanggungjawabkan karena tidak jelas berpihak pada siapa aktivitas politiknya. Citra Dewan semakin kelam karena tidak ada motivasi untuk memperbaiki diri. Politik yang dijalankannya sering hampa etika. Tidak peduli ketika mereka harus kehilangan jati dirinya sebagai insan politik yang das sollen memiliki kejujuran, ketulusan, keterbukaan, dan keberanian menegakkan keadilan. Rasanya baru kemarin kita berharap ada perubahan perilaku anggota Dewan terhormat. Tetapi, harapan menjadi sia-sia karena mereka tidak memiliki kebiasaan baru dalam menjalankan amanat penderitaan rakyat. Politik Cari Kekayaan Akhirnya, sampai kini kita menghadapi kesulitan bagaimana cara terbaik mengingatkan sebagian "wakil rakyat" yang keblinger itu. Inilah realitas wajah anggota Dewan terhormat, yang kurang menyadari akan tugasnya melayani rakyat. Daulat rakyat tidak dijadikan cara berpikir, bertindak, berelasi dalam memperjuangkan nilai-nilai kesejahteran, keadilan, dan persamaan di depan hukum. Mereka sibuk mempercantik diri sendiri dengan segala hal yang bersifat material belaka. Padahal, semua itu bukan hal yang mendasar yang harus diperjuangkan. Lantas, di manakah nurani mereka jika hanya mencari hal yang menyenangkan perut tetapi lupa pada hal yang mendasar, yakni memikirkan kebutuhan masyarakat. Tetapi ini terjadi, berarti ada tragedi kematian nurani di kalangan anggota Dewan. Anggota Dewan tidak memiliki visi untuk memperjuangkan kesejahteran umum. Politik tanpa nurani cenderung hanya memperkaya diri sendiri. Politik kehilangan keutamaan moralitas, tidak mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Pertanyaan mendasarnya, di manakah orientasi mereka yang saat ini duduk di Parlemen? Politik dan pemerintahan harus menjadikan nilai moralitas publik sebagai acuan. Pemimpin sejati seharusnya meninggalkan keinginan dan nafsu kekuasaan politik sebagai sandaran hidup untuk memperoleh kekayaan. Sebab bila demikian, politik hanya akan menjadi arena investasi belaka: mengeluarkan berapa dan apa, dan mendapatkan berapa dan apa. Politik kekuasaan adalah amanat penderitaan rakyat. Pertanyaan buat para pemimpin terpilih ialah bagaimana kita menyikapi kondisi kritis bangsa kita saat ini. Komitmen berbangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk kerelaan berkorban secara sungguh-sungguh merupakan salah satu langkah yang mengantarkan bangsa ini mencapai perubahan di masa mendatang. Mengapa tidak belajar dari para pendiri negara ini dalam dalam kentalnya komitmen mereka terhadap pengorbanan lahir batin akan nasib bangsanya? Setiap langkah yang mereka lakukan selalu diarahkan pada upaya bagaimana rakyatnya hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih baik dari hari ini. Hal itu hanya bisa dilakukan bila pemimpin baru sungguh-sungguh berpihak pada rakyat jelata, rakyat miskin, dan para penganggur. Mereka semua adalah penghuni mayoritas bangsa yang disebut Indonesia ini. Kita berharap para anggota Dewan memiliki ketulusan untuk menghantarkan bangsa ini ke masa depan. Sikap tulus ini tentu harus disertai dengan kecerdasan dalam mengoordinasikan tujuan dan target yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai harus membebaskan masyarakat dari politik adu domba yang kerap dilakukan negara. Negara seharusnya memfasilitasi pertumbuhan nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam peradaban para aparaturnya. Aparatur yang beradab selalu mengutamakan tertib sosial dan hukum. Setiap pemimpin yang terpilih selalu dicita-citakan sebagai pemimpin bangsa masa depan. Oleh karena itu, mereka harus berani menegakkan keadilan tanpa melupakan kebenaran. Kebenaran tanpa keadilan tidak akan menciptakan tata dunia baru. Tata dunia baru tercipta bila hukum memiliki kedaulatan di atas kepentingan politik. Politik harus tunduk pada moralitas. Inilah zaman yang diharapkan. di mana lembaran baru tercipta demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa ini. Penulis adalah Sekretaris Dewan Nasional Setara.