http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/hilangnya-kepekaan-wakil-rakyat/
Senin, 24 Mei 2010 13:16
Hilangnya Kepekaan Wakil Rakyat
OLEH: RM BENNY SUSETYO PR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta menunda realisasi pembangunan gedung
baru pengganti Gedung Nusantara I.
Penundaan itu layak dilakukan sampai tidak ada lagi polemik yang muncul akibat
kesimpangsiuran informasi tentang anggaran pembangunan gedung tersebut.
Resistensi publik atas rencana pembangunan gedung baru DPR itu terjadi karena
ketertutupan Badan Urusan Rumah Tangga, yang menyebabkan informasi yang beredar
simpang siur. Penulis juga kaget jika dana Rp 1,8 triliun ternyata hanya untuk
satu gedung. Anggota Dewan yang terhormat sudah kehilangan nurani di tengah
penderitaan rakyat "mereka", karena hanya memikirkan hal yang fisik.
Pertanyaan mendasarnya: apakah anggota Dewan yang terhormat masih memiliki
kesadaran akan nurani? Nurani tidak lagi menjadi pijakan dalam bertindak dan
berpikir. Ada kecenderungan mencari hal yang hanya memperkaya dirinya sendiri.
Hilang nurani menciptakan mentalitas jalan pintas.
Hal ini yang terjadi, karena segala idealisme memperjuangkan kepentingan rakyat
sekadar politik mencari muka. Anggota Dewan kurang memiliki kepekaan terhadap
penderitaan masyarakat. Pertanyaannya: mengapa hal demikian selalu
terjadi? Mengapa kasus seperti ini selalu dan sering terulang? Ada apa dengan
mentalitas wakil rakyat kita? Rupanya mereka yang duduk di Dewan terhormat
sudah kehilangan ketajaman suara hati. Tidak diketahui persis di mana letak
nurani anggota Dewan baru yang terhormat diletakkan, saat rakyat mengalami
penderitaan dan beban hidup berat. Hilangnya rasa solidaritas wakil rakyat
terhadap rakyatnya ini bisa kita prediksi sejak awal, karena meskipun mereka
dipilih melalui sistem pemilu berbeda, mereka dipilih dan ditentukan oleh
partai politik. Partai politik memiliki kesenjangan aspirasi yang sangat lebar
antara elite dan konstituennya.
Adalah kenyataan bahwa kecuali dua orang anggota, selebihnya dari mereka
terpilih bukan karena persyaratan jumlah konstituennya. Kondisi ini membuat
kita mengernyitkan dahi, karena ini amat menunjukkan kekaburan mereka dalam
memaknai kekuasaan. Kekuasaan rupanya hanya dilihat sebagai mesin penghasil
uang dan gengsi.
Mesin kekuasaan itulah yang diyakini sebagai alat legalitasnya. Ketika
legalitas hanya bersandar pada dua level ini, dalam kenyataannya ini membuat
tata etika politik tidak lagi menjadi bagian dari kebiasaan anggota Dewan.
Inilah yang menjadi masalah besar karena kata-kata mereka sulit dipercaya
publik, sebab kenyataannya memang kata-kata mereka hanya pemanis bibir.
Orientasi mereka sulit untuk dipertanggungjawabkan karena tidak jelas berpihak
pada siapa aktivitas politiknya. Citra Dewan semakin kelam karena tidak ada
motivasi untuk memperbaiki diri.
Politik yang dijalankannya sering hampa etika. Tidak peduli ketika mereka harus
kehilangan jati dirinya sebagai insan politik yang das sollen memiliki
kejujuran, ketulusan, keterbukaan, dan keberanian menegakkan keadilan. Rasanya
baru kemarin kita berharap ada perubahan perilaku anggota Dewan terhormat.
Tetapi, harapan menjadi sia-sia karena mereka tidak memiliki kebiasaan baru
dalam menjalankan amanat penderitaan rakyat.
Politik Cari Kekayaan
Akhirnya, sampai kini kita menghadapi kesulitan bagaimana cara terbaik
mengingatkan sebagian "wakil rakyat" yang keblinger itu. Inilah realitas
wajah anggota Dewan terhormat, yang kurang menyadari akan tugasnya melayani
rakyat. Daulat rakyat tidak dijadikan cara berpikir, bertindak, berelasi dalam
memperjuangkan nilai-nilai kesejahteran, keadilan, dan persamaan di depan
hukum. Mereka sibuk mempercantik diri sendiri dengan segala hal yang bersifat
material belaka. Padahal, semua itu bukan hal yang mendasar yang harus
diperjuangkan. Lantas, di manakah nurani mereka jika hanya mencari hal yang
menyenangkan perut tetapi lupa pada hal yang mendasar, yakni memikirkan
kebutuhan masyarakat.
Tetapi ini terjadi, berarti ada tragedi kematian nurani di kalangan anggota
Dewan. Anggota Dewan tidak memiliki visi untuk memperjuangkan kesejahteran
umum. Politik tanpa nurani cenderung hanya memperkaya diri sendiri. Politik
kehilangan keutamaan moralitas, tidak mampu membedakan mana yang baik dan
buruk. Pertanyaan mendasarnya, di manakah orientasi mereka yang saat ini
duduk di Parlemen?
Politik dan pemerintahan harus menjadikan nilai moralitas publik sebagai acuan.
Pemimpin sejati seharusnya meninggalkan keinginan dan nafsu kekuasaan politik
sebagai sandaran hidup untuk memperoleh kekayaan. Sebab bila demikian, politik
hanya akan menjadi arena investasi belaka: mengeluarkan berapa dan apa, dan
mendapatkan berapa dan apa. Politik kekuasaan adalah amanat penderitaan
rakyat. Pertanyaan buat para pemimpin terpilih ialah bagaimana kita menyikapi
kondisi kritis bangsa kita saat ini. Komitmen berbangsa yang dimanifestasikan
dalam bentuk kerelaan berkorban secara sungguh-sungguh merupakan salah satu
langkah yang mengantarkan bangsa ini mencapai perubahan di masa mendatang.
Mengapa tidak belajar dari para pendiri negara ini dalam dalam kentalnya
komitmen mereka terhadap pengorbanan lahir batin akan nasib bangsanya? Setiap
langkah yang mereka lakukan selalu diarahkan pada upaya bagaimana rakyatnya
hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih baik dari hari ini. Hal itu hanya
bisa dilakukan bila pemimpin baru sungguh-sungguh berpihak pada rakyat jelata,
rakyat miskin, dan para penganggur. Mereka semua adalah penghuni mayoritas
bangsa yang disebut Indonesia ini. Kita berharap para anggota Dewan memiliki
ketulusan untuk menghantarkan bangsa ini ke masa depan.
Sikap tulus ini tentu harus disertai dengan kecerdasan dalam mengoordinasikan
tujuan dan target yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai harus
membebaskan masyarakat dari politik adu domba yang kerap dilakukan negara.
Negara seharusnya memfasilitasi pertumbuhan nilai-nilai kemanusiaan yang
tercermin dalam peradaban para aparaturnya. Aparatur yang beradab selalu
mengutamakan tertib sosial dan hukum. Setiap pemimpin yang terpilih selalu
dicita-citakan sebagai pemimpin bangsa masa depan. Oleh karena itu, mereka
harus berani menegakkan keadilan tanpa melupakan kebenaran. Kebenaran tanpa
keadilan tidak akan menciptakan tata dunia baru. Tata dunia baru tercipta bila
hukum memiliki kedaulatan di atas kepentingan politik. Politik harus tunduk
pada moralitas. Inilah zaman yang diharapkan. di mana lembaran baru tercipta
demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa ini.
Penulis adalah Sekretaris Dewan Nasional Setara.
