Refleksi: Astafirullah, ada saja bencana. Menjelang hari raya agama, kelaparan 
berada di ambang pintu rakyat NTT.

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=258631


PASOKAN BELUM STABIL
Rawan Pangan Mengancam Separuh Penduduk NTT 


Kamis, 29 Juli 2010

KUPANG (Suara Karya): Rawan pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini sudah 
semakin serius. Sedikitnya 1. 236.479 warga NTT yang tersebar di 1.481 
desa/kelurahan dari 2.836 desa/kelurahan di daerah itu terancam rawan pangan 
serius. 

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan 
Penyuluhan (BKPP) NTT, Alexander Sena, yang dihubungi di kantornya, Rabu 
(28/7), menjelaskan, pada April lalu rawan pangan hanya mengancam 206 desa di 7 
dari 21 kabupaten di Provinsi NTT. Namun, pada bulan ini ancaman rawan pangan 
makin meluas ke 1.481 desa/kelurahan yang tersebar di 201 kecamatan di NTT. 

Menurut Sena, dari jumlah desa/kelurahan yang terancam rawan pangan itu, 400 
desa/kelurahan dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 74.774 (356.007 
jiwa) mengalami rawan pangan dengan risiko rendah, risiko sedang 335 
desa/kelurahan dengan 64.658 KK (332. 104 jiwa), dan risiko tinggi sebanyak 746 
desa/kelurahan dengan jumlah 189. 058 KK (548.368 jiwa). 

Sena menuturkan, desa yang berisiko rawan pangan tinggi atau kategori merah 
berdasarkan kesimpulan analisis tim dari BKPP perlu mendapat perhatian serius 
berupa penanggulangan cepat dan tepat. 

Dikatakannya, langkah-langkah yang telah diambil pemerintah pada April lalu 
ketika muncul ancaman rawan pangan, yakni pemberian bantuan beras yang 
bersumber dari dana intervensi rawan pangan APBD NTT sebesar Rp 1.050. 000.000 
atau ekuivalen 175 ton beras dengan asumsi harga Rp 6.000/kg. Beras itu 
diprioritaskan di desa-desa dengan rawan pangan berisiko tinggi. 

Sena menguraikan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota di NTT 
harus bisa mengupayakan bantuan pangan dari pemerintah pusat. Pasalnya, saat 
ini cadangan pangan pada posisi Juli 2010 yang menjadi kewenangan gubernur 
sebanyak 400 ton dan kewenangan bupati/wali kota masing-masing sebanyak 100 
ton. 

Jumlah beras itu, menurutnya, belum termasuk beras untuk rumah tangga miskin 
(raskin) sebanyak 94. 000 ton bagi 553.770 rumah tangga miskin (RTM) di NTT. 
Beras itu diperkirakan bisa untuk melayani tindakan tanggap darurat. 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTT Edy 
Ismail yang ditemui terpisah di kantornya mengakui, kenaikan harga barang di 
NTT saat ini bersifat sementara. Pasalnya, pasokan barang dari sentra 
produksi-seperti Sulawesi, Jawa Timur, dan NTB-tidak lancar akibat cuaca buruk. 

Edy juga mengaku, bersama tim turun langsung memantau perkembangan kenaikan 
harga barang di sejumlah pasar di Kota Kupang. "Kita sudah turun memantau 
langsung perkembangan kenaikan harga barang-barang di semua pasar tradisional 
dalam Kota Kupang. Kesimpulan sementara, kenaikan harga barang itu dipicu oleh 
pasokan barang dari sentra produksi yang belum stabil akibat cuaca buruk," 
katanya. (Bonne Pukan)

Reply via email to