Refleksi : SBY chawatir untuk mengakui dengan jujur tentang kondisi bangsa murat marit, karena itu tidak disinggung, sebab kalau beliau akui bintangnya bisa ditutup awan hitam berkabut gelap, maka oleh karna itu pidatonya begitu. Ini menunjukan beliau bingung bercampur tak tahu solusi apa yang bisa diumumkan. Jadi jangan kesal, kemampuannya sampai disitu saja.
Bagaimana pun rakyat harus bergembira dan puji syukur ke langit biru bahwa para petinggi negara dan konco-konco mereka tidak menjadi miskin, malah kekayaan mereka bertambah limpah. Inilah hasil kemajuan 65 tahun meredeka yang wajib didirgahayukan. http://www.jakartapress.com/www.php/news/id/15481/Pidato-SBY-Mengecewakan-Tak-Jujur-Jelaskan-Kondisi-Bangsa.jp Pidato SBY Mengecewakan, Tak Jujur Jelaskan Kondisi Bangsa / [sumber: Jakartapress.com] Senin, 16/08/2010 | 12:08 WIB Jakarta - Presiden SBY menyampaikan pidato kenegaraan menyambut kemerdekaan ke-65 RI di depan DPD dan DPR selama setengah jam. SBY mendapat applaus berkali-kali. Tapi, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Akbar Faizal mengaku pidato SBY mengecewakan. "Pidato kenegaraan presiden sangat mengecewakan, karena presiden tidak jujur menjelaskan kondisi bangsa yang ada," kata Akbar Faizal seusai sidang paripurna DPR-DPD di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2010). Menurut Akbar, demikian banyak masalah krusial bangsa saat ini yang sama sekali tidak disinggung. "Penekanan-penekanan pidato masih saja terus berada di awang-awang," jelas anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura itu. Dalam catatan Akbar, SBY tidak jujur menjelaskan kondisi bangsa, kecuali mengenai politik uang di pilkada-pilkada dan toleransi masyarakat dalam kemajemukan. "Selain dua hal itu, praktis pidato Presiden SBY hanya menjelaskan keberhasilan pemerintahan yang sebenarnya nyata di depan mata kita tidaklah seberhasil yang disampaikan presiden," gugat vokalis DPR ini. Bahkan soal penembakan Polisi Diraja Malaysia terhadap petugas resmi negara tidak disinggung Presiden. "Padahal hal ini sangat penting di hari ultah RI,setidaknya menggelorakan nasionalisme kita yang semakin terdegradasi akhir-akhir ini," jelas politisi Hanura ini. SBY Banjir Tepuk Tangan, Tak Ada Interupsi Anehnya, meski vokalis DPR Akbar Faisal menilai pidato SBY tidak jujur dan mengecewakan, namun Pidato Presiden ini justeru disambut gegap gempita oleh kalangan anggota DPR dan DPD. Bahkan, pidato Presiden SBY mendapat tepuk tangan beberapa kali. Sementara sidang paripurna bersama DPR dan DPD tak diwarnai interupsi oleh satu anggota pun. Interupsi biasanya selalu mewarnai sidang paripurna DPR. Namun, dalam sidang paripurna bersama DPR dan DPD, Senin (16/8/2010), tak ada vokalis dari DPR maupun DPD yang melakukan interupsi. Padahal, akhir-akhir ini, banyak masalah bangsa yang mendera. Mengapa tak ada interupsi? Anggota Fraksi Partai Hanura Saleh Husin menyatakan tak ada interupsinya dari anggota DPR dan DPD ini, karena memang sudah diatur dalam tatib. Menurut dia, sesuai tatib, tidak diperbolehkan ada interupsi saat sidang mengenai pidato kenegaraan. Hal ini berbeda dengan sidang paripurna DPR yang biasanya digelar untuk memutuskan sesuatu. "Ini (larangan interupsi-Red), hanya pada saat pidato kenegaraan saja. Nanti saya lihat apakah saat pidato RAPBN, mungkin boleh," kata Saleh Husin. Sebelumnya, gagasan menginterupsi pidato Presiden SBY selalu muncul menjelang pidato kenegaraan di depan anggota DPR. Namun, wacana itu kali ini tidak pernah muncul kembali. Kabarnya, hal ini disebabkan karena semua kekuatan parpol yang kritis telah diakomodasi oleh Partai Demokrat melalui sistem parpol koalisi dan setgab koalisi. Selama ini, yang berpotensi melakukan interupsi adalah Fraksi Hanura, Gerindra, dan PDIP, karena tiga partai ini tidak masuk dalam koalisi. Namun, sepertinya, tiga fraksi ini semakin melunak. PDIP semakin melunak setelah beberapa kali suami Megawati Taufiq Kiemas berkali-kali ingin 'mengawinkan' PDIP dengan SBY, meskipun selalu ditentang oleh Megawati. 964 Ribu Hektar Tambang di Kalteng Beroperasi Tanpa Izin Provinsi Kalimantan Tengah tercatat paling banyak melaporkan kasus pembukaan perkebunan dan tambang tanpa izin di kawasan Hutan. Terdapat 456 kasus tambang dan 964 ribu ha kebun tanpa izin yang sedang ditangani Kementerian Kehutanan. "Sedang ditangani penegak hukum. (Fokus) Kalimantan dulu. Bulan Agustus-September mulai, dengan menyurati Gubernur. Saya minta Gubernur dan Bupati, expose (menjelaskan) ke penegak hukum di kantor polda," jelas Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan, Dorari di kantornya, Senayan Jakarta, Senin (16/8/2010). Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menambahkan, kasus penyalahgunaan pembukaan perkebunan dan tambang di kawasan hutan lindung merupakan permasalahan besar dan bersifat masif. Untuk itu, kementerian terus melakukan kordinasi kepada Tim penyidik gabungan. "Kita koordinasikan dengan satgas. Minggu evaluasi untuk menentukan langkah dan hasil-hasilnya," kata Zulkifli. Dari hasil laporan Gubernur kepada Kementerian Kehutanan, tercatat Kalimantan Tengah yang paling banyak kasus penyalahgunaan hutan lindung tanpa izin. Terdapat 456 kasus tambang dan 964 ribu ha kebun tanpa izin. Wilayah Kalimantan Timur pun tidak kalah banyak. Gubernur Kaltim melaporkan 223 kasus, yang terdiri dari 42 kasus perkebunan, 181 kasus tambang. Terdapat pula 1 kasus di Taman Nasional (TN) Kutai, yang telah diserahkan ke KPK karena. Menyangkut mantan Bupati Kutai Timur. Selain Kalimantan, ada juga di provinsi Sumatera Utama dengan 23 kasus perkebunan tanpa izin, dan telah pulbaket 19 kasus, dan 5 kasus telah masuk persidangan. Sulawesi Tenggara 6 kasus, Bangka Belitung 87 kasus, Aceh 49 kasus, Papua Barat 13 kasus, Papua 7 kasus dan Bali 58 kasus penerbitan sertifikat di kawasan hutan. Sementara Gubernur Lampung, telah melaporkan sebagian besar kawasan hutan telah dirambah. Ini termasuk yang dikelola PT Inhutani V. Ada 5 tambang ilegal di Lampung, dan terdapat perambahan di Taman Nasional Way Kambas seluas 6 ribu ha. (*/dtc/jpc)