[ Senin, 06 September 2010 ]
Berharap Pansus Bisa Selesaikan Kodeco
SURABAYA -
Ramai-ramai empat komisi di DPRD Jatim yang berebut memanggil Kodeco
Energy Co Ltd disikapi serius pimpinan dewan. Wakil Ketua DPRD Jatim
Sirmadji menilai, aspirasi wakil rakyat memang harus disalurkan secara
benar. Salah satu caranya, menggagas pembentukan panitia khusus
(pansus). Sebab, ekonomi Jatim merugi karena ada pipa perusahaan asal
Korea Selatan itu di alur pelayaran barat Surabaya.
''Saya lebih
sreg pansus ini (Kodeco, Red) diprioritaskan,'' ungkap Sirmadji kemarin
(5/9). Penasihat Fraksi PDIP itu menilai, dibentuknya pansus Kodeco
menjadi kebutuhan kekinian. Dia merespons keluhan Gubernur Jatim
Soekarwo. Pipa gas yang hanya berada pada 8,5 meter di bawah permukaan
air itu mengakibatkan inefisiensi perekonomian hingga 40 persen.
Padahal, sesuai dengan ketentuan, pipa harus ditanam 19 meter di bawah
permukaan laut.
Setiap bersandar, kapal butuh waktu sampai empat
jam. Berdasar ketentuan internasional, waktu yang dibutuhkan untuk
bersandar tidak lebih dari dua jam. Ketua DPD PDIP Jatim itu menyatakan
mendukung penuh rencana pansus yang akan mendesak Kodeco mematuhi
kesepakatan memendam lebih dalam pipa gasnya. ''Anggota pansus tidak
hanya berasal dari komisi-komisi. Seluruh fraksi yang jumlahnya sepuluh
juga harus terwakili,'' terangnya.
Sebelumnya, empat komisi
saling berebut agar pimpinan dewan mengizinkan mereka memanggil Kodeco
dalam rapat dengar pendapat. Komisi A yang membidangi pemerintahan
punya kepentingan yang terkait dengan izin operasi. Komisi C
(perekonomian) dan E (kesejahteraan masyarakat) ingin mendalami masalah
yang merugikan sendi-sendi perekonomian Jatim. Komisi D (pembangunan)
pun tidak ingin ketinggalan.
Menurut anggota Komisi A Nizar
Zahro, dari sisi hukum, Kodeco diduga melanggar SK direktur jenderal
perhubungan laut yang diterbitkan pada 2007. ''Intinya, sesuatu
memotong alur harus ditanam 19 low water spring (LWS),''
terangnya. Jika peringatan pemprov saja tak digubris, sekretaris Fraksi
Persatuan Pembangunan Reformasi itu berharap pansus di dewan lebih
bertaji.
Anggota komisi D Jalaludin Alham menuturkan, pipa
Kodeco mengganggu aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Gresik. Mantan
karateker ketua DPD Partai Demokrat Jatim tersebut juga mengusulkan
adanya peraturan daerah tentang pemasangan pipa dan kabel di dasar
laut. ''Perda itu menjadi payung hukum atas keselamatan kapal yang
melintas,'' ujarnya. (sep/c12/nw)
http://www.jawapos.com/metropolis/index.php?act=detail&nid=154031
