AKI melonjak tinggi karena AMP tidak ditindaklanjuti.
Kementerian Kesehatan sejak tahun 1994 telah meminta setiap
daerah untuk menjalankan kegiatan AMP agar dapat mencegah terulangnya kematian
yang dapat dicegah. Berbagai penelitian menunjukkan kendala dalam menjalankan
AMP, antara lain karena audit dianggap sebagai “pengadilan”; pelaksanaan otopsi
verbal belum dijalankan dengan baik; keterlambatan dilakukannya AMP, terlalu
tebalnya isi AMP, dan tidak dijalankannya rekomendasi. Namun demikian masalah
terbesar adalah ternyata rekomendasi hasil audit kematian ini sering tidak
dijalankan.
Hasil AMP selalu menunjukan bahwa kematian ibu dan bayi disebabkan
karena penyebab-penyebab yang sering ditemukan yaitu pada ibu karena
perdarahan, eklamsia dan infeksi sedangkan pada bayi karena BBLR, asfiksia dan
sepsis. Sekitar 70% dari kematian tersebut sebenarnya dapat dicegah menurut
ilmu medis namun tetap terjadi karena beberapa faktor teknis terkait dengan
kompetensi SDM, kondisi peralatan, kelengkapan obat serta mekanisme rujukan dan
sebagainya. Namun demikian tindak lanjut dari temuan ini sering tidak
dikerjakan.
Banyak kabupaten/kota telah menerbitkan surat keputusan bupati/walikota tentang pembentukan AMP namun seharusnya SK tersebut juga memuat keputusan bahwa apapun hasil temuan dan rekomendasi dari AMP akan mengikat bupati/walikota untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaannya
---In desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com, <d_harbianto@...> wrote:
Saya tergelitik untuk berkomentar ttg kenaikan AKI ini, kebetulan beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan utk mengunjungi beberapa kab di Papua untuk melihat kondisi pelayanan kesehatan ibu anak. Hal menarik yang saya peroleh adalah bahwa AKI dan AKB memang cenderung stagnan seperti disampaikan prof Laksono, bahkan cenderung naik untuk angka absolutnya. Dari pengamatan saya permasalahan utamanya ada di 2 sisi yaitu supply (pemberi layanan dlmbhal ini pemerintah) dan demand (masyarakat). Selama kedua sisi tersebut tidak dibenahi secara serius dan terintegrasi, maka penurunan AKI akan tetap menjadi masalah besar di Indonesia.
Secara umum pemda di papua kadang meyakinkan kami dengan pernyataan bahwa; Uang bukan masalah bagi kami tapi beri kami SDM dan arahan kebijakan yang tepat utk menyelesaikan masalah ibu anak ini.
Ini memang menjadi masalah serius.
Salam.
Deni H
Peneliti PKMK FK UGM
Dikirim dari smartphone Sony Xperia™ saya
Dwie <dsusilo@...> menulis:
Yth Bapak/Ibu,
Sebelumnya saya mohon maaf kalau pendapat saya salah.
Menurut saya tingginya AKI adalah fenomena gunung es dari semrawutnya Health Information System kita. Kalau kita memang mau jujur, kita tidak punya data apapun yang valid. Apakah data cakupan imunisasi yg kita punya skrg benar2 valid? Apakah data k1 - k4 kita skrg benar2 valid?, dst.
Kita sekarang telah masuk dalam era informasi, dan mengutip Bill Gates tahun 97 lalu, di milenium yg akan datang (sekarang) org yg buta huruf bukan lg org yg tdk bisa baca tulis, tetapi org yg tdk bisa memanfaatkan informasi.
Harus ada breakthrough utk memperbaiki HIS kita, karena tanpa data yg valid, seluruh intervensi yg kita lakukan tidak akan tepat sasaran.
Salam,
Budi Perdana
Roren KemenkesFrom: <luqyboy2@...>Date: 29 Sep 2013 04:10:25 -0700Subject: [des-kes] RE: AKI melonjak tinggi: Apa yang terjadi?Dear all,
Mohon diberi pencerahan terkait pernyataan Menkes bahwa ada perbedaan perhitungan sehingga hasil SDKI 2012 melonjak tajam. Apakah jika metode perhitungannya sama dengan sebelumnya, AKI tidak melonjak tapi justru turun sesuai trend yang ada sebelumnya? Sebetulnya, bagaimana metode perhitungannya? dan di mana perbedaannya?
Disampaikan juga bahwa SDKI 2012 ini dijamin akurasi dan validitasnya. Saya pikir survey sebelumnya juga diklaim demikian. Jadi tampaknya, kuncinya memang metode perhitungan.
Ini semua harus jelas dahulu sebelum kita berdiskusi panjang lebar.
terima kasih
Dwi Handono
---In desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com, <desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com> wrote:
Dear all.
Ada berita menarik dari Sindonews. AKI meningkat tinggi. Mengapa terjadi, perlu dibahas dengan detil. Kami dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan akan membahas kasus ini secara sistematis. Kami mulai diskusi melalui miling-list ini untuk khusus membahas kasus ini. SIlahkan berkomentar.
Salam
Laksono Trisnantoro
Berita kemarinSindonews.com - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, hasil survei yang dilakukan Badan Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengeluarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, dijamin akurasinya dan validitasnya.
Agung menjelaskan, hal itu dikarenakan, survei tersebut berbeda dengan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga politik yang belakangan sangat popular di Indonesia.
“Survei politik cenderung tidak objektif, karena publikasi terhadap hasil survei lebih kepada tujuan untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas tokoh tertentu,” kata Agung, saat ditemui di Peluncuran Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, di Jakarta, Rabu 25 September 2013.
Berdasarkan SDKI 2012, rata-rata angka kematian ibu (AKI) tercatat mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Rata-rata kematian ini jauh melonjak dibanding hasil SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100 ribu.
Dalam hal ini, fakta lonjaknya kematian ini tentu sangat memalukan pemerintahan yang sebelumnya bertekad akan menurunkan AKI hingga 108 per 100 ribu pada 2015 sesuai dengan target MDGs.
Salah satu pihak yang menolak mengakui hasil SDKI 2012 adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi berdalih, terjadi perbedaan metode perhitungan dalam SDKI 2012 sehingga angka kematian ibu melahirkan melonjak. Kontroversi angka kematian ibu inilah yang menyebabkan peluncuran SDKI 2012 selalu tertunda.
Menurut Agung sangat masuk akal jika SDKI 2012 mencatat rata-rata AKI melonjak. Pasalnya, sejumlah program terobosan untuk menekan kematian ibu melahirkan seperti Jaminan Persalinan (Jampersal) diakui kurang berhasil.
Selain itu, sejak otonomi daerah, dukungan pemerintah daerah pada program KB memang jauh menurun. Oleh sebab itu wajar saja, lanjut Agung, jika angka kematian ibu melonjak. “Pemakaian metode KB (Keluarga Berencana) jangka panjang hanya sebesar 10,6 persen. Dan ini menjadi pekerjan yang harus kita selesikan dimasa mendatang,” lanjut Agung.
Berbagai persoalan di bidang kependudukan dan KB tersebut jelas Agung akan membawa implikasi pada pencapaian MDGs dan penetapan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Para petugas survei juga melakukan pendataan tentang angka kematian ibu dan balita, sehingga hasil survei jauh lebih lengkap dan sempurna.
Dwidjo Susilo
# Think Environment BEFORE printing #
__._,_.___
