ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI KOTA YOGYAKARTA
Kami merupakan pemerhati masalah kebijakan KIA di Kota Yogyakarta. Data dari Dinas Kesehatan DIY untuk kematian ibu di Kota Yogyakarta yang terlaporkan pada tahun 2010 adalah sebanyak 7 dari 4559 lahir hidup, tahun 2011 terdapat 6 dari 4.774 lahir hidup, dan pada tahun 2012 terdapat kematian ibu yang terlaporkan sebanyak 7 dari 4.658 yang lahir hidup.
Melihat data kematian ibu yang terlaporkan tersebut, terlihat adanya stagnansi dan untuk itu diperlukan strategi untuk menurunkan kasus. Strategi yang dipilih oleh DIY, diikuti oleh kabupaten dan kota adalah melalui Kebijakan Penguatan Sistem Rujukan. Kebijakan Penguatan Sistem Rujukan ini menekankan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat dan cepat. Kebijakan ini muncul dimana ada konteks situasional yaitu masih adanya ibu-ibu hamil/ melahirkan/ nifas yang meninggal ketika sudah berada di RS Rujukan. Dan berdasarkan hasil audit ternyata dari 90% kematian di RS Rujukan maka keterlambatan penanganan di RS Rujukan hanya sebesar 30% saja, sedangkan sebab yang lain yaitu adanya keterlambatan penanganan saat masih di komunitas, penanganan yang kurang tepat saat berada di pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun kemungkinan masalah transportasi. Untuk itu diperlukan penguatan sistem rujukan, dengan cara memperkuat penanganan setiap kasus di semua level pelayanan, agar masalah tersebut dapat diminimalisir.
Munculnya Kebijakan Penguatan Sistem Rujukan di DIY didukung oleh aktor-aktor utama penentu kebijakan yang ada di DIY, dapat dilihat dari keluarnya Pergub No.59 tahun 2012 yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya manual rujukan di masing-masing Kabupaten/Kota. Untuk itu kami menilai, Kebijakan Penguatan Sistem Rujukan di Kota DIY sudah merupakan salah satu langkah respon cepat terhadap masalah kematian Ibu yang terjadi di DIY. Dan Kota Yogyakarta sebagai bagian dari DIY telah ikut berperan dengan mengeluarkan manual rujukan. Pada masa yang akan datang perlu kita lihat sampai sejauh mana performa maupun efektivitas kebijakan ini untuk studi lebih lanjut.
__._,_.___
