Yang bicara AKI dan AKB mestinya presiden selain Menkes. Presiden bisa membuat 5 langkah atau "n" langkah. Karena sejak lama masalah ini merupakan masalah bangsa yang "besar" dan "memalukan". Besar dan memalukan karena membiarkan para ibu menderita dan mengalami fatalitas. Bayangkan di setiap propinsi besar di Jawa, setiap bulan terdapat 2 bus berisi jenazah para ibu. Selama ukuran "impact" ini masih dibebankan pada kemenkes, MDG hanya mimpi. Berbekal Logic model yang dibuat, kontribusi sektor kesehatan paling tinggi hanya 40 persen. Salam. DK Sunjaya Powered by Telkomsel BlackBerry®
-----Original Message----- From: Edy Purba <endypurb...@ymail.com> Sender: desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com Date: Sat, 5 Oct 2013 09:19:14 To: desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com<desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com> Reply-To: desentralisasi-kesehatan@yahoogroups.com Subject: [des-kes] USAHA APA LAGIKAH YANG DIPERLUKAN? USAHA APA LAGIKAH YANG DIPERLUKAN? Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengakui angka kematian ibu dan anak di Indonesia masih menjadi masalah serius. Hingga kini pemerintah terus mendata dan mengkaji cara menekan kematian ibu dan bayi. Hasil pendataan menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat capaian target MDGs, yaitu angka kematian ibu maksimal 102 per 100 ribu kelahiran hidup dan angka kematian bayi 23 per 1.000 kelahiran hidup. Namun kenyataannya bahwa angka kematian ibu meningkat, jauh dari hasil survei yang sebelumnya. Tetapi di sisi lain harus diakui bahwa angka kematian bayi dan anak menurun bila dibandingkan dengan survei yang sebelumnya. (SDKI 2012) Hal ini menjadi suatu pertanyaan yang serius karena sudah banyak usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi yang seperti ini seperti kebijakan kesehatan ibu dan anak yang dibuat untuk menekan angka kematian ibu dan anak yang ada di Indonesia, tetapi hasilnya jauh dari apa yang diharapkan meskipun pendanaan yang diberikan untuk kebijakan dan intervensi sudah besar. Program-program yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan kebijakan kesehatan ibu dan anak pun mengalami stagnasi sehingga perlu adanya pembahasan mengenai usulan kebijakan yang masih butuh dikaji dalam upaya strategi intervensi di masa mendatang. Paket policy brief adalah suatu bentuk paket kebijakan yang sangat diperlukan untuk menekan tingginya angka kematian ibu dan anak, artinya bahwa pengimplementasian program kebijakan KIA tidak bisa dipotong-potong, semua harus seimbang baik pendekatan kebijakan di hulu (pemberdayaan masyarakat, promosi kesehatan, perencanaan lintas sektor, perbaikan gizi dan pencegahan penyakit malaria pada ibu hamil) maupun pendekatan kebijakan di hilir (penurunan kematian bayi, strategi penurunan jumlah kematian ibu dan bayi, penggunaan data kematian absolut, dsb). Dari hasil SDKI 2012 ada beberapa usaha yang sangat perlu ditingkatkan seperti keberadaan fasilitas kesehatan, akses ke fasilitas kesehatan, dan petugas kesehatan baik dalam jumlah dan kualitas. Sehingga perlu adanya kerjasama atau koordinasi lintas sektor mulai dari DPRD, pemerintah daerah melalui SKPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, BKKBN, dan masyarakat sipil dalam upaya perbaikan program dan peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak. By : Edy Marjuang Purba FETP UGM 2013