Kompas, Jumat, 18 Maret 2005
Ketika Pedagang Sama-sama Berteriak: Di Manakah Keadilan?
NASIB, ya dasar nasib! Beginilah nasib para pedagang yang berusaha bertahan di kios-kios pasar tradisional. Setiap hari para pedagang harus membayar retribusi, uang listrik, kebersihan, dan keamanan. Jumlahnya sangat bervariasi. Semula mereka berharap bisa berdagang dengan nyaman dan memperoleh keuntungan besar secara cepat.
NAMUN, siapa sangka, kini ketenangan para pedagang semakin terusik. Perusahaan Daerah Pasar Jaya yang dipercaya pemerintah untuk mengelola pasar tradisional seakan membiarkan serbuan pedagang kaki lima (PKL) di lantai dasar hingga emperan pasar. Penertiban yang dilakukan juga tidak kontinu.
"Jangankan memperoleh keuntungan, bisa bertahan untuk berjualan saja rasanya sulit sekali. Jadi, pantas saja pedagang sama-sama berteriak: di mana keadilan?" ujar Syamsudin (50), pedagang di Pasar Tugu, Jakarta Utara.
Syamsudin tak dapat menahan tangis meski dia tetap berusaha untuk tidak menitikkan air matanya. Betapa tidak, sudah berpuluh-puluh tahun, ia menghidupi keluarganya dengan berjualan barang-barang kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Tugu.
Kini, setelah izin penempatan kios berakhir, Syamsudin dan juga pedagang-pedagang lainnya diharuskan membayar kios seharga Rp 95 juta. "Bagaimana mungkin menebus kios semahal itu, modal dagangan saya saja tidak sampai Rp 10 juta," tutur Syamsudin dengan suara bergetar lalu menundukkan kepala menahan tangis.
Nasib pedagang di pasar tradisional tampaknya semakin terimpit. Serbuan PKL yang bisa menempati emperan pasar, pelataran parkir, bahkan badan jalan, secara perlahan tetapi pasti akan "membunuh" para pedagang.
Di Pasar Melawai, Blok M, Jakarta Selatan, misalnya. Hampir sebagian besar badan jalan di sekitar pasar tradisional itu sudah penuh sesak PKL. Mulai dari makanan kecil/ jajanan, buah-buahan, video compact disc (VCD) atau digital video disk (DVD), aksesori kecantikan, perlengkapan sekolah/kerja, hingga barang-barang elektronik.
Jangankan mobil yang dahulu bisa melintas dari ruas jalan yang satu ke jalan lainnya, sepeda motor saja harus berjalan ekstra hati-hati. Sempit. Semua lapak sudah berdiri secara permanen.
Seorang pedagang syal (selendang) yang ditemui Kompas, Rabu (16/3) siang, menyebutkan secara terang-terangan. "Kalau mau lapak, saya juga bisa mencarikan. Harganya sih bisa dinego (dibicarakan-Red), paling sekitar Rp 15 juta per meter. Tetapi, tergantung tempatnya, strategis atau tidak dong," kata lelaki berusia 30 tahun itu.
Ukuran lapak lelaki itu memang tergolong kecil, hanya 1,5 x 2 meter. Namun, posisinya yang strategis membuat lapaknya kerap dilirik, bahkan tidak jarang pengujung berhenti di depan lapaknya. Melihat-lihat, tawar-menawar, dan syal-syal yang didagangkannya pun laku terjual. Lumayan.
Wahyu (50), pedagang di Pasar Melawai, mengakui, suasana perdagangan di dalam pasarnya sendiri semakin sepi. Konsumen makin enggan masuk ke pasar. Selain sumpek, keamanannya juga diragukan.
"Sekarang ini, apa yang disetorkan ke PD Pasar Jaya sama dengan jumlah pendapatan. Jadi, mana mungkin untung," kata Wahyu.
PERSOALANNYA bukan cuma menjamurnya PKL. Wahyu yang merasa senasib dengan pedagang di pasar tradisional lainnya mengakui bahwa kondisi pedagang itu ibarat seorang anak memiliki bapak tiri yang kejam.
Di satu pihak, pedagang makin berat dibebani retribusi yang makin menjulang setiap tahunnya. Di lain pihak, pedagang tak memperoleh kenyamanan berdagang secara memadai. Buktinya, PKL juga bisa bertumbuh subur di sekitar pasar.
"Selain PKL, musuh terbesar pedagang kecil adalah hipermarket. Lihat saja, hipermarket semakin besar dan berdiri di dalam kota," kata Wahyu.
Impitan yang dialami pedagang-pedagang itu membuat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) DKI Jakarta mengecam kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Perizinan hipermarket diduga telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002.
Dalam Pasal 10 tentang luas dan jarak tempat penyelenggaraan usaha. Luas lantai tempat usaha 100-200 meter persegi seharusnya didirikan 0,5 kilometer dari pasar lingkungan. Luas lantai 200-1.000 meter persegi seharusnya didirikan sejauh satu kilometer dari pasar lingkungan.
Dan, luas 1.000-2.000 meter persegi seharusnya didirikan 1,5 kilometer dari pasar lingkungan. Luas 2.000-4.000 meter persegi seharusnya didirikan 2 kilometer dari pasar lingkungan. Begitulah seterusnya, perhitungan luas tempat usaha baru dengan pasar lingkungan.
Ketua DPW APPSI DKI Hasan Basri mengatakan, hipermarket beserta jaringannya menguasai penuh atau memonopoli daya beli masyarakat. Kekuatan ekonomi dari yang terkecil hingga terbesar dikuasai negara lain dalam bentuk penanaman modal asing dan konglomerat dalam negeri.
"Akibatnya, hipermarket bisa masuk di dalam kota. Semua ini terjadi karena ketidakkonsistenan kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Penyimpangan ini harus diusut tuntas!" ujar Hasan menjelaskan.
Selain persoalan jarak, masalah yang mengemuka dan menghantam pedagang pasar tradisional adalah harga penempatan kios. Pascakebakaran, misalnya, polemik yang sangat kentara terjadi di Pasar Tanah Abang.
Meski diyakini perputaran uangnya sangat besar, pusat grosir tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu masih mencekik pedagang-pedagang lama. Buktinya, harga yang ditawarkan PD Pasar Jaya, yang telah menggandeng pihak swasta dalam pembangunannya, membuat para pedagang lama makin menjerit.
Daftar harga kios ditawarkan mulai dari Rp 684 juta hingga mencapai Rp 8,2 miliar. Harga- harga itu disesuaikan dengan luas tempat usaha dan lokasi strategisnya.
Hasan menyatakan, APPSI menilai kasus Pasar Tanah Abang sebagai contoh yang sangat memprihatinkan. Pemprov DKI sebagai sponsor utama dalam aksinya menerapkan standar ganda: di satu sisi mengatasnamakan kepentingan pedagang, di lain sisi berupaya mendapat kepentingan sebesar- besarnya tanpa memikirkan akibatnya.
Persoalan jual beli kios belum tuntas, kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengenai penyesuaian tarif pengelolaan pasar makin membuat keresahan pedagang. Setelah tarif pengelolaan diklaim tidak pernah naik, PD Pasar Jaya mengeluarkan instruksi direksi PD Pasar Jaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang penyesuaian tarif pengelolaan pasar dari tahun 2004 hingga 2008.
Tahun 2004 kenaikan tarif ditetapkan sebesar 70 persen. Selanjutnya, tahun 2005 kenaikan mencapai 80 persen. Tahun 2006 akan naik menjadi 90 persen dan tahun 2007 akan naik lagi menjadi 95 persen. Kemudian, tahun 2008 akan dinaikkan lagi menjadi 100 persen. Seluruh kenaikan itu masih ditambah pajak pertambahan nilai (PPN).
Hasan mengatakan, nasib pedagang lama pun masih dipusingkan dengan Keputusan Direksi PD Pasar Jaya Nomor 358 Tahun 2004 tentang penetapan perpanjangan hak pemakaian tempat usaha. Perpanjangan diberikan dengan jangka waktu minimal satu tahun.
Kini, kita melihat nasib pedagang di pasar tradisional. Mungkinkah mereka bisa bertahan di tengah impitan akibat PKL dan hipermarket? (STEFANUS OSA TRIYATNA)
Do you Yahoo!?
Yahoo! Small Business - Try our new resources site!
| Yahoo! Groups Sponsor | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Yahoo! Groups Links
- To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/Dharmajala/
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
