| Kompas, Selasa, 04 Juli 2006 |
| Tanah Airku Murka Tamrin Amal Tomagola Sungguh tragis nasib rakyat dan Tanah Airku. Sejak 2004, bencana demi bencana datang beruntun tanpa jeda. Gelombang duka tsunami Aceh belum surut, disusul Nias, lalu kerak bumi Ngayogyakarta berderak dan meluluhlantakkan Bantul, Yogya, dan Klaten. Belum lagi amukan lava dan awan panas Gunung Merapi. Pada saat bersamaan jalan, ladang, dan permukiman rakyat Sidoarjo dan sekitarnya diserbu lumpur gas panas akibat kecero- bohan. Dirasa belum cukup, banjir bandang di Sinjai, Sulawesi Selatan, Minahasa, dan Gorontalo juga meminta nyawa dan harta rakyat. Juga banjir di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta gempa di Lampung. Murka alam Tanah Airku seakan tumpah tak terbendung. Derita rakyat lengkap sudah. Masa depan anak cucu mereka kian suram.
Laporan Tahunan Kementerian Lingkungan Hidup tentang Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2005 (Kompas, 28/6) menyimpulkan, "dibanding 2004, data 2005 menunjukkan peningkatan degradasi lingkungan. Status mutu udara, atmosfer, air, pesisir, laut, hutan dan keanekaragaman hayati merosot. Juga pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)." Akibatnya, seperti ditegaskan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), "sepanjang Januari-Juni 2006 terjadi 57 bencana (alam), menewaskan 7.000-an jiwa. Belum lagi kerusakan ribuan hektar sawah, ladang, kebun, sarana, dan prasarana fisik". Perusakan berkelanjutan Berbeda dengan murka perorangan—yang amat subyektif—emosional dalam wujud kalap, gelap mata mendadak singkat (temporary insane), murka alam berproses dalam
skala waktu panjang dan sistemik, tidak ujug-ujug! Murka alam selalu didahului sinyal peringatan. Berbagai indikator proses ekosistem dan indikator dampak perusakan lingkungan dapat ter/diamati secara obyektif. Maka, murka alam seperti longsor di beberapa tempat di Jawa Barat, banjir lumpur di Sidoarjo, dan banjir bandang di Sinjai, Minahasa, dan Gorontalo adalah panen bencana yang kita tuai setelah menanam benih perusakan ekosistem alam selama 30-an tahun. Apakah tidak sepantasnya para arsitek ekonomi-politik Orde Baru dimintai pertanggungjawaban mereka atas Perusakan Berkelanjutan Alam Tanah Air? Hal ini sungguh ironis jika disandingkan dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan yang impoten di lapangan. Usulan solusi Alam Tanah Air dengan jelas mengirim sinyal peringatan kepada kita. Bahkan, alam telah "menghukum" sebagian rakyat kita. Lampu merah dari alam perlu ditanggapi serius, cermat, dan berencana. Hal pertama dan utama yang harus dikedepankan adalah pengakuan, manusia Indonesia, adalah perusak utama alam Tanah Air kita. Semakin strategis dan besar kekuasaan (politik dan ekonomi) semakin besar kerusakan lingkungan alam yang diakibatkan ulah keputusan politik-ekonomi yang mereka buat. Para pengambil keputusan ekonomi- politik adalah pihak pertama yang harus menjadi sasaran penyadaran dan pendidikan lingkungan hidup. Kedua, Presiden SBY dan Wakil Presiden JK harus memerintahkan suatu moratorium eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan yang secara jelas sudah ditetapkan sebagai kawasan
hutan lindung dan/atau milik masyarakat adat setempat. Perusakan Berkelanjutan dalam wujud mengobral kekayaan SDA dan martabat rakyat harus dihentikan. Pemangkasan bukit dan penggundulan hutan ala Freeport dan Newmont tidak boleh lagi terulang. Ketiga, stop pembayaran utang luar negeri, terutama yang secara nista dipaksakan para donor dan secara koruptif dijarah para penyelenggara negara. Argumen perlunya dana untuk perbaikan dan pemeliharaan ekosistem alam dapat digunakan sebagai alat tawar yang efektif. Keempat, seperti diusulkan Yudi Latif (Kompas, 28/6/6), suatu audit lingkungan dan sumber daya alam yang dilakukan sebuah lembaga independen perlu dilakukan segera. Sinyalemen banyak pihak bahwa kekayaan alam yang akan kita wariskan pada generasi berikut tinggal sepertiga dalam kandungan bumi perlu dikonfirmasi lewat audit itu agar
perencanaan yang realistik dapat dibuat. Kelima, Kementerian Lingkungan Hidup seyogianya diubah menjadi Departemen Lingkungan Hidup dengan rentang wewenang dan kekuasaan yang bergigi agar tidak lagi seperti macan ompong. Kini, ia hanya diundang bila diperlukan dalam rangka koordinasi. Kehadirannya seakan tidak menggenapkan dan sebaliknya ketidakhadirannya juga tidak mengganjilkan. Integritas alam Tanah Air dan martabat rakyat Indonesia harus ditegakkan. Semoga Tanah Air yang merupakan titipan generasi mendatang, tidak murka lagi. Tamrin Amal Tomagola Sosiolog |
Yahoo! Music Unlimited - Access over 1 million songs. Try it free. __._,_.___
** Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi SAAT INI di dalam diri saya maupun di luar diri saya **
** Kami kembali tuk hidup dalam kekinian yang menakjubkan; tuk menanami taman hati kami benih-benih kebajikan; serta membuat fondasi pengertian dan cinta kasih yang kokoh **
** Kami mengikuti jalur perhatian penuh, latihan tuk melihat dan memahami secara mendalam agar mampu melihat hakikat segala sesuatu, sehingga terbebas dari belenggu kelahiran dan kematian **
** Kami belajar tuk: berbicara dengan penuh cinta kasih, menjadi penuh welas asih, menjadi perhatian terhadap pihak-pihak lain pagi ataupun sore hari, membawa akar-akar suka cita ke banyak tempat, membantu sesama melepaskan kesedihan; dan tuk menanggapi dengan penuh rasa syukur kebajikan orang tua, para guru, serta sahabat-sahabat kami **
SPONSORED LINKS
| Beyond belief | Religion and spirituality | Woman and spirituality |
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "Dharmajala" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
