[Dharmajala] Enaknya Menjadi Menteri

[Jeritan Bisu]

Kompas, Jumat, 15 September 2006   Swasembada PanganEnaknya Menjadi Menteri   Saratri
 Wilonoyudho  Judul tulisan di atas saya kutip dari Tajuk Rencana Kompas, 30 Agustus 2006. yang menyindir kinerja seorang menteri di Kabinet Gotong Royong saat ini. Dalam Tajuk Rencana tersebut disesalkan mengapa pemerintah tidak memiliki rencana jangka panjang dalam pengadaan pangan.   Yang terjadi, jika ada isu stok pangan menipis maka tindakan yang dilakukan hanya sederhana: mari ramai-ramai impor beras! Alangkah enaknya tugas menteri, demikian kira-kira alasan Kompas menulis Tajuk Rencana tersebut.   Pemerintah tampaknya tidak pernah belajar pada kearifan lokal suku-suku yang dianggap "tidak modern". Tidak perlu jauh dari Jakarta, suku Baduy sangat arif menyikapi kebutuhan pangan jangka panjang dengan membuat lumbung desa dan peraturan ketat yang tidak membolehkan menjual beras atau keharusan merawat sawah-sawah mereka dengan baik.   Di tengah-tengah sanjungan gemah ripah lohjinawi, tersirat ironi. Negeri ini masih bergantung pada impor beras, kedelai, gula pasir, dan produk-produk pertanian lainnya. Beras bukan lagi dari Cianjur atau Delanggu, namun dari Thailand, Vietnam, atau Amerika. Buah-buahan dari Bangkok, dan seterusnya.   Sejak 60 tahun yang lalu hingga 1984 Indonesia berubah dari negara pengekspor menjadi negara pengimpor beras (CP Timmer, The Political Economy of Rice in Asia : Indonesia, 1975; dan Asnawi, 1988). Malahan pada 1977-1979 Indonesia termasuk negara pengimpor beras terbesar di dunia.   Padahal sejak kemerdekaan, Indonesia memberikan prioritas tinggi kepada swasembada beras. Dimulai dari "Rencana Kemakmuran"-nya IJ Kasimo (1952-1956), Program Padi Sentra (1959-1962), Program Demonstrasi Massal
 (1963-1964), Bimas, Inmas, Insus, Supra Insus, dan baru berhasil swasembada beras pada tahun 1984.   Konon, rahasia keberhasilan ini karena Orde Baru menggabungkan antara green revolution dan blue revolution. Yang disebut terakhir adalah perhatian kepada pembangunan infrastruktur irigasi dan teknologi   Data dari Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2005) menunjukkan, kontribusi sektor pertanian—termasuk perikanan dan kehutanan—hanya 15 persen selama periode 2000-2004, dengan laju pertumbuhan per tahun antara 1,9-4,1 persen (2000-2001), dan pada 2003 malah turun lagi menjadi 3,1 persen. Pada sisi lain, sektor pertanian menyerap 43 juta
 tenaga kerja yang merupakan 45 persen dari total tenaga kerja di negeri ini.   Penelitian Adig Suwandi (1995) menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kasar tenaga kerja pertanian hanya sekitar Rp 638.000 per tahun. Bandingkan dengan produktivitas rata-rata nasional sebesar Rp 1,6 juta per tahun.   Padahal, menurut catatan BPS (1990), masih ada 2,2 juta rumah tangga pertanian yang bersumber penghasilan utama sebagai buruh/karyawan. Dari sejumlah itu, 804.000 di antaranya sebagai buruh tani. Sektor pertanian masih tertinggal 56 persen dari total 70 juta tenaga kerja nasional, padahal kontribusinya terhadap PDB turun sampai 21 persen saja.   Belum lagi lagu lama selalu didendangkan. Jika panen berlimpah, harga turun drastis. Jika musim tanam tiba, pupuk dan obat-obatan pertanian hilang misterius!   Inilah bentuk kemiskinan struktural yang ditandai oleh meningkatnya jumlah petani gurem. Menurut Agusdin Pulungan, Ketua HKTI (2005), juga data BPS (2003), jumlah petani gurem meningkat 2,6 persen per tahun. Yakni dari 10,8 juta petani pada 1993 menjadi 13,7 juta pada 2003.   Jumlah lahan petani pun menurun dari 0,5 hektar per petani pada 1993 menjadi hanya 0,3 hektar per petani pada 2003. Petani pangan hanya mampu memenuhi 30 persen dari kebutuhan keluarganya jika lahan yang diolahnya hanya satu hektar. Padahal jumlah petani pangan adalah 72 persen dari total petani yang ada.   Sketsa ini sekadar menggambarkan betapa rumitnya masalah pertanian, pangan, busung lapar, dan kemiskinan. Alih fungsi lahan subur untuk keperluan nonpertanian juga mengkhawatirkan.   Data yang ada menunjukkan sekitar 50.000 lahan subur di Indonesia lenyap. Kalau sawah sesubur di Jawa hanya panen dua kali setahun, maka ada sekitar
 tiga juta orang kehilangan pangan.   Negara-negara maju seperti Jepang menjadikan pertanian sebagai basis untuk mendukung industrialisasinya. Di sana para petani mendapat proteksi dari pemerintah sehingga kesejahteraannya terjamin. Industri RMU Satake misalnya, sanggup menghasilkan beras seperti mutiara "pearl rice".   Untuk mengendalikan penggunaan beras, para pedagang beras harus mendapat lisensi dari pemerintah dan dikemas dalam kemasan yang mudah dikenali agar konsumen sanggup mengontrol penyimpangan harga. Bahkan polisi Jepang tahu adanya pemalsuan beras sehingga mudah ditangkap (Silitonga, 1992).   Di Indonesia, jumlah petani gurem meningkat terus sepanjang tahun sebesar 2,6 persen, yakni dari 10,8 juta rumah tangga pada 1993 menjadi 13,7 juta pada 2003. Padahal kata Dandekar dari India dalam Economic Theory and Agrarian Reform mengatakan bahwa negara yang populasinya banyak bergantung pada sistem pertanian subsisten bakal terhambat kemajuan ekonominya.   Dapat dilihat nilai tukar petani secara nasional pada Maret 2003 yang mengalami penurunan 3,58 persen dibanding Februari 2003. Menurut BPS (2004), rendahnya kesejahteraan petani diakibatkan oleh harga komoditas pertanian menurun 1,95 persen, sementara barang dan jasa yang dikonsumsi mengalami kenaikan 2,24 persen. Apalagi kini harga BBM naik
 drastis.   Meski setiap saat gabah yang dibeli pemerintah dari petani harganya dinaikkan, namun harga pupuk dan obat-obatan juga naik. Apalagi kemampuan pemerintah dalam membeli gabah petani hanya 9-10 persen dan sisanya diserahkan ke mekanisme pasar.   Upaya komprehensif   Selain upaya-upaya kelembagaan, hal-hal lain yang perlu dipikirkan untuk memperkuat ketahanan pangan kita melalui serangkaian upaya komprehensif. Paling tidak ada beberapa upaya.   Pertama, mengatasi apa yang dinamakan Yield Gap. Mestinya ada kesempatan untuk meningkatkan hasil pertanian jika kebutuhan hara, air, cahaya, iklim, suhu, dan sebagainya untuk metabolisme optimal tanaman dipenuhi dan jika seluruh hama dapat diatasi. Masalahnya, jika diaplikasikan teknologi untuk itu, maka diperlukan biaya ekstra yang kadang tidak setara dengan nilai produk pertanian, apalagi jika infrastruktur yang dibangun pemerintah seperti irigasi diperhitungkan.   Kedua, mengembangkan varietas unggul dan mendorong petani untuk memanfaatkannya. Persoalannya banyak varietas unggul yang tidak dimanfaatkan petani karena beberapa alasan, seperti tidak sepadannya dengan kebutuhan petani, di samping
 mahalnya biaya tambahan untuk menanam varietas unggul tersebut. Belum lagi serbuan benih-benih asing yang kadang dibutuhkan prasyarat-prasyarat tambahan.   Ketiga, diperkirakan sekitar 47.600 hektar tanah pertanian di Pulau Jawa berubah fungsi setiap tahunnya. Karena itu diperlukan pula teknologi untuk mengelola lahan-lahan marginal dengan cara: alterasi sifat kimia dan fisika tanah agar dapat ditanami; dan seleksi jenis tanaman atau ternak dengan alterasi genetik agar dapat beradaptasi dengan lahan yang baru.   Keempat, menerapkan teknologi baru atau bioteknologi. Sebagaimana dikatakan oleh Leisinger (1998), rekayasa genetika adalah untuk menghasilkan
 varietas yang mampu memberikan hasil tinggi dengan ongkos produksi yang rendah.   Kelima, memperkuat agroindustri hilir. Hasil-hasil pertanian yang mudah rusak perlu diawetkan. Karena itu, teknologi pascapanen juga pantas dipikirkan. Banyak alat pengolah hasil-hasil pertanian yang tidak sesuai dengan karakteristik hasil pertanian lokal.   Keenam, upaya untuk kembali ke swasembada beras harus dilakukan dengan setidaknya dua cara, yakni (1) meningkatkan produksi beras yang setara dengan konsumsi penduduk per kapita per tahun; dan (2) mengusahakan dan memperkecil konsumsi beras per kapita per tahun dengan jalan mengurangi makan beras untuk diganti bahan pangan
 yang lain (diversifikasi pangan).   Ketujuh, perlu aturan tata niaga pupuk dan obat-obatan yang menguntungkan petani. Perlu dipikirkan pula pembaruan tata aturan kredit murah tanpa agunan bagi petani miskin sebagai capital reform. Demikian pula nilai tukar petani yang terus merosot perlu ada perlindungan khusus.   Saratri Wilonoyudho Kepala Pusat Penelitian Sainstek Universitas Negeri Semarang     
		Get your email and more, right on the  new Yahoo.com 

__._,_.___





** Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi SAAT INI di dalam diri saya maupun di luar diri saya **

** Kami kembali tuk hidup dalam kekinian yang menakjubkan; tuk menanami taman hati kami benih-benih kebajikan; serta membuat fondasi pengertian dan cinta kasih yang kokoh **

** Kami mengikuti jalur perhatian penuh, latihan tuk melihat dan memahami secara mendalam agar mampu melihat hakikat segala sesuatu, sehingga terbebas dari belenggu kelahiran dan kematian **

** Kami belajar tuk: berbicara dengan penuh cinta kasih, menjadi penuh welas asih, menjadi perhatian terhadap pihak-pihak lain pagi ataupun sore hari,  membawa akar-akar suka cita ke banyak tempat, membantu sesama melepaskan kesedihan; dan tuk menanggapi dengan penuh rasa syukur kebajikan orang tua, para guru, serta sahabat-sahabat kami **








   



  



      
      Your email settings: Individual Email|Traditional 
      Change settings via the Web (Yahoo! ID required) 
      Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured 
           
        Visit Your Group 
       |
      
        Yahoo! Groups Terms of Use
       |
      
       Unsubscribe 
       
 
    
  




__,_._,___