[Dharmajala] Pertumbuhan Ekonomi atau Pembangunan Manusia?

[Jeritan Bisu]

Kompas, Selasa, 19 September 2006

Pertumbuhan Ekonomi atau Pembangunan Manusia?

Sugeng Bahagijo

Apa yang "hilang" dalam pembangunan Indonesia saat ini? Apa yang tidak menjadi fokus program-program pembangunan pemerintah pascakrisis tahun 1997? Jawabannya, pembangunan manusia (human development)! Perdebatan ihwal angka kemiskinan naik atau turun menegaskan hal itu.

Lihat, berbagai indikator sosial ekonomi Indonesia belum membaik. Meski badai krisis ekonomi sudah berlalu, peringkat HDI Indonesia rendah (110), jauh di bawah Malaysia (59), Filipina (77), dan Thailand (70). Meski pemilu nasional sudah dua kali, angka kemiskinan Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Meski pertumbuhan ekonomi sudah positif di atas 4-5 persen sejak lima tahun terakhir, angka pengangguran masih di atas 8 persen. Jika pengarang Inggris, Charles Dickens, hidup di Indonesia, dia tidak akan kekurangan bahan, ada busung lapar, ada kurang gizi, ada perdagangan anak, dan seterusnya.

Bagaimana mungkin pembangunan manusia bisa "hilang" di Indonesia? Bagaimana ceritanya "hujan" pertumbuhan ekonomi sejak pascakrisis ekonomi tahun 1997 masih menjadi "kemarau" bagi pendapatan dan perlindungan sosial warga?

Negara minimalis

Di masa lalu Indonesia digolongkan "macan Asia" atau "keajaiban ekonomi" sebelum diterjang krisis tahun 1997. Politiknya otoriter dan orwellian, tetapi ciri- ciri negaranya dapat digolongkan "negara pembangunan" (developmental state). Kita ingat, tahun 1970-an buku-buku sekolah disediakan pemerintah. Puskesmas dan sekolah negeri dibangun, pedesaan dan petani mendapat perhatian besar dengan aneka subsidi dan dukungan pemerintah.

Namun, sejak pertengahan 1980-an hingga 2000-an, ciri-ciri negara pembangunan mulai bergeser menjadi negara minimalis, peran negara dalam ekonomi ditarik, dikurangi, atau dihapuskan. Liberalisasi di banyak bidang dilansir pemerintah, termasuk keuangan, perbankan, dan perdagangan. Sampai krisis ekonomi menerjang Indonesia dan berakibat pada ambruknya kekuasaan Presiden Soeharto.

Sejak itu negara dianggap bermasalah. Emoh negara menjadi pedoman kaum elite, pejabat birokrasi, dan tentu saja para cerdik pandai di media massa dan universitas. Sentralisme ekonomi dibongkar dengan slogan kapitalisme kroni.

Sebagai ganti, pasar bebas dianggap sebagai mekanisme dan kelembagaan sempurna yang dapat mengoreksi diri sendiri. Privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi menjadi kata-kata kunci. Perbankan, listrik, air, pendidikan, dan kesehatan diswastakan. Dana Moneter Internasional (IMF) dan kepercayaan investor menjadi "surat kelakuan baik" bagi pemerintah sejak tahun 1998. Indonesia memeluk apa yang Washington Consensus katakan.

Dalam perspektif ini, pembangunan manusia (kesehatan, pendidikan) diserahkan mekanisme pasar dan kemampuan keluarga. Investasi dan belanja sosial pemerintah menurun, pembayaran utang diutamakan karena terkait IMF dan kepercayaan investor. Anggaran pemerintah ketat. Sektor riel kelabakan dan lumpuh.

Akibatnya, bagi banyak keluarga Indonesia—terutama orang miskin—sekolah menjadi mahal, kesehatan sulit dijangkau. Penciptaan lapangan kerja lebih kecil ketimbang jumlah pencari kerja. Tidak heran buruh migran Indonesia berjuang sendiri di luar negeri. Padahal, menurut Dani Rodrik dari Universitas Harvard, di negara-negara berkembang, resep Washington Consensus atau disebut neoliberal terlalu mengabaikan fakta-fakta pembangunan selama 40 tahun terakhir, dan terlalu meremehkan keragaman institusi ciri khas masing-masing negara.

Rodrik menyatakan, kegagalan Washington Consensus terbukti pada beberapa fakta: (i) kemandekan pertumbuhan ekonomi di Amerika Latin; (ii) kegagalan reformasi ekonomi di Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet, dan (iii) krisis keuangan Asia 1997-1998.

Strategi model Asia Timur, seperti ditempuh Korea Selatan dan Taiwan. Model ini, seperti ditempuh Indonesia pada awal 1970-an dan 1980-an, tidak lain adalah peran negara yang aktif dan kuat dalam memupuk industri-industri penting dan hanya membuka diri dengan persaingan internasional sesudah mereka kuat.

Politik prosedural

Sejak tahun 1997, Indonesia memasuki era demokrasi. Kekuasaan satu partai atau satu orang ala Orde Baru berakhir. Multipartai menjadi ciri khas zaman baru. Partai politik bersaing dalam pemilu, berebut kursi kekuasaan dan menentukan kebijakan pembangunan ekonomi. Elite politik baru lahir. Politik pun menjadi "wangi" karena arena selebriti dan reputasi sosial.

Dulu, kantor Presiden dan Bappenas menjadi pusat kekuasaan. Kini Gedung DPR di Senayan menjadi bilik-bilik kuasa yang penting karena di sanalah anggaran, kebijakan, dan program pembangunan dibahas dan disetujui.

Namun, persaingan politik di zaman demokrasi belum tentu menghasilkan kemakmuran dan pembangunan manusia yang lebih tinggi. Ahli ilmu politik Inggris, Mick Moore dan James Putzel (2000) dalam Thinking Strategically About Politics and Poverty, berpendapat, sistem politik demokratis tidaak otomatis berpihak warga miskin (democratic political system are not necessarily pro-poor). Alasannya, dalam sistem demokrasi yang ditandai kompetisi politik, suara kaum miskin, terutama perempuan, sering tidak terwakili oleh aneka saluran politik yang ada. Juga suara kaum miskin, meski jumlah mereka besar, belum tentu menjadi "penentu" program-program partai politik.

Penelitian Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo tentang perkembangan negara-negara Welfare State di Eropa (Kontinental dan Skandinavia) dan Amerika menunjukkan, pasang surut dan berkembangnya negara kesejahteraan di sana merupakan "kemenangan politik atas ekonomi", dalam arti pertumbuhan ekonomi dan ekonomi pasar "diarahkan" oleh politik untuk mencapai kesejahteraan warga dan pembangunan manusia. Tengok pajak (tax take) dan belanja pemerintah negara OECD yang rata-rata di atas 30 persen PDB (AS dan Jepang) hingga 50 persen PDB Swedia dan Norwegia (Mimpi Negara Kesejahteraan, LP3ES, 2006).

Di Norwegia, tahun 1996, Perdana Menteri Gro Harlem Brundtland sebagai partai pemenang pemilu menyusun langkah praktis membentuk National Commission on Employment dan berhasil mengatasi problem pengangguran dari 6-7 persen menjadi 3 persen selama lima tahun (Jonas Gahr Store, 2003).

Di Jepang, jaminan kesehatan universal (NHI, National Health System) diperkenalkan sejak tahun 1930-an dan dimodernisasi pasca-Perang Dunia II. Hasilnya, kini semua warga Jepang dilindungi sistem itu (Christian Oberlander, 2003 Universal Health Insurance in Japan, dalam New Social Policy Agendas for Europe and Asia, 2003, Washington DC; The World Bank).

Jika pembangunan manusia mau diraih, negara minimalis dan politik prosedural perlu diganti dengan negara afirmatif dan politik subtantif.

Yang menarik, di Indonesia, negara dan politik di daerah justru melakukan banyak inovasi dan terobosan ke perbaikan pembangunan manusia. Antara lain Jembrana, Solok, Sragen, dan kota Blitar (Sutoro Eko, 2006). Mungkin, elite politik Indonesia perlu belajar dari daerah-daerah itu.

Sugeng Bahagijo
Peneliti Perkumpulan Prakarsa

 

---

Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great rates starting at 1¢/min. __._,_.___

** Menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi SAAT INI di dalam diri saya maupun di luar diri saya **

** Kami kembali tuk hidup dalam kekinian yang menakjubkan; tuk menanami taman hati kami benih-benih kebajikan; serta membuat fondasi pengertian dan cinta kasih yang kokoh **

** Kami mengikuti jalur perhatian penuh, latihan tuk melihat dan memahami secara mendalam agar mampu melihat hakikat segala sesuatu, sehingga terbebas dari belenggu kelahiran dan kematian **

** Kami belajar tuk: berbicara dengan penuh cinta kasih, menjadi penuh welas asih, menjadi perhatian terhadap pihak-pihak lain pagi ataupun sore hari,  membawa akar-akar suka cita ke banyak tempat, membantu sesama melepaskan kesedihan; dan tuk menanggapi dengan penuh rasa syukur kebajikan orang tua, para guru, serta sahabat-sahabat kami **

Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___