| Indonesia Harusnya Malu dan Mau Berubah Banyak negara berkembang di dunia dengan ciri khas puluhan juta rakyatnya hidup miskin. Indonesia pun termasuk di dalamnya. Negara-negara berkembang itu harusnya malu, demikian pula Indonesia, terutama kepada peraih hadiah Nobel Perdamaian 2006. Lebih malu lagi adalah Indonesia. Mengapa? Kita sudah lama dicekoki dengan berita kemiskinan. Ini adalah akumulasi dari kesalahan fokus pembangunan sejak 1945. Akhir-akhir ini kita dicekoki berbagai penyakit terkait malnutrisi, sekelompok penduduk yang makan tak sesuai standar. Rakyat kita seperti mati di lumbung padi. Indonesia adalah salah satu anggota OPEC, organisasi pengekspor minyak dengan kondisi warganya yang relatif mampu buah dari pembangunan berbasis migas. Tapi, Indonesia tidak demikian halnya. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu sorotan Program Millennium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan PBB. Dari 1,2 miliar penduduk miskin di dunia, sepertiga ada di Asia. Setelah China dan India, Indonesia adalah lokasi utama warga miskin dunia itu. Indonesia harus lebih malu lagi, karena selain punya minyak,
Indonesia juga punya gas, batu bara, dan berbagai sumber energi lain seperti tenaga uap dan air. Tetapi apa yang terjadi? Rakyat harus menanggung kenaikan BBM. Ada lagi, rakyat harus menahan sesak di dada karena dalam beberapa tahun terakhir justru dijejali dengan persoalan pemadaman. Konyol dan Ironis memang. Listrik bukan hanya untuk menerangi kita saat gelap. Listrik adalah salah satu penggerak ekonomi. Penggerak itu pun padam, kadang-kadang, untuk tidak mengatakan sering terjadi. Ada lagi alasan lain bagi Indonesia untuk malu. Masih ingat dengan program orde baru kredit Bimas (Bimbingan Masal)? Sudah di mana program kredit yang bertujuan membangkitkan ekonomi rakyat pedesaan itu. Ada lagi koperasi unit desa (KUD), yakni sebuah lembaga yang juga memberi perhatian
pada pemberian kredit mikro ke pedesaan. Di mana itu semua program-program KUD? Jangan-jangan kita sudah lupa dengan istilah KUD. Ada lagi, pada awal dekade 1990-an, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia meluncurkan salah satu paket bernama kredit usaha kecil (KUK). Dalam program itu, disebutkan bahwa dari total kredit yang disalurkan bank, sebesar 20 persen harus disalurkan ke kredit mikro. Selalu punya alasan Akan tetapi, fakta empiris menunjukkan, persentase kredit untuk KUK tidak pernah mencapai minimal 20 persen. Selalu ada alasan perbankan untuk memberi argumentasi soal kegagalan KUK itu. Penerima kredit tidak memiliki jaminan, tidak tahu pembukuan, dan tidak terjangkau oleh bank karena orang-orangnya terpencar. Grameen Bank, badan penerima Nobel Perdamaian 2006, secara implisit memperlihatkan bahwa alasan perbankan itu tidak lebih dari sebuah alasan untuk menghindar. Dalam hal kredit, Indonesia ini tergolong off- track. Alirannya mengucur ke properti, kelas atas lagi. Kita lupa, sebagian besar rakyat hidup dalam kenestapaan, kesengsaraan. Ironisnya, perbankan kita justru bukan tergolong sebagai industri perbankan yang paling solid sedunia. Hingga kini perbankan Indonesia dijejali masalah kekurangan modal, kredit macet. Itu tak lain karena kebijakan pengucuran kreditnya. Inilah permasalahan utama di Indonesia yang harus diatasi jika kita ingin benar-benar menjadi bangsa yang berjaya, punya status, dan dihargai dunia. Lalu, apa yang
harus kita lakukan? Tak lain adalah agar semua pihak kembali ke khitah. Kembali memikirkan program-program politik, ekonomi, yang tujuannya adalah memberdayakan rakyat. Tanpa itu semua, tak akan ada kewibawaan pemerintahan, elite-elite politik di mata rakyatnya. Yang ada hanyalah sikap rakyat yang sudah pasrah, tak peduli, dan tak tahu mengadu ke mana. Benar, selama ini para politisi, baik itu Golkar atau partai-partai lain, selalu menjual kemiskinan. Selalu menjanjikan kemakmuran di setiap kampanye. Kita harus malu. Itu belum seutuhnya terjadi. Akhir kata, kita harus malu pada Grameen Bank dan Muhammad Yunus, penerima Nobel Perdamaian, karena komitmennya pada kaum papa.(Simon Saragih) | 