Kompas, Jumat, 19 Januari 2007
Jangan Buka Hutan untuk BBN
Pemerintah Diharapkan Meninjau Kondisi Lahan Kritis di Lapangan
Jakarta, Kompas - Pengembangan bahan bakar nabati atau biofuel di Indonesia
diharapkan tidak dengan cara membuka hutan, tetapi bersungguh-sungguh
memanfaatkan keberadaan lahan kritis. Menurut data Departemen Kehutanan, luas
lahan kritis itu hampir mencapai 60 juta hektar.
Membuka hutan lagi dinilai Greenpeace Asia Tenggara hanya akan memperbesar laju
deforestasi atau lenyapnya hutan, yang lajunya kini mencapai 2,8 juta hektar
per tahun. Ujung-ujungnya, bencana meluas. "Kami bukan anti-biofuel, tetapi
yang juga penting adalah bagaimana biofuel itu dihasilkan," kata Pengkampanye
Hutan Regional Greenpeace Asia Tenggara Hapsoro dalam temu wartawan di Jakarta,
Kamis (18/1).
Seruan tersebut terkait rencana pengembangan bahan bakar nabati (BBN),
khususnya yang berbahan kelapa sawit, menyusul penandatanganan kerja sama
pengembangannya oleh lembaga pembiayaan dan investor, awal Januari 2007. Kerja
sama itu merupakan bagian dari 58 kesepakatan kerja sama.
Dalam naskah kerja sama tercantum, pengembangan BBN direncanakan berlokasi di
beberapa kabupaten di Jawa, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi,
hingga Papua. Jenis bahan bakunya adalah jarak pagar, kelapa sawit, dan ubi
kayu.
Untuk tahap awal, komitmen perbankan dalam negeri menyalurkan kredit
pengembangan BBN mencapai Rp 5,1 triliun. (Kompas, 10/1).
"Pengembangan itu jangan hanya untuk mengejar permintaan pasar Eropa yang terus
meningkat hingga 5,75 persen pada tahun 2010. Apalagi kemudian mengabaikan
kelestarian lingkungan. Justru saatnya menerapkan jeda balak (moratorium
logging)," kata Hapsoro.
Hingga tahun 2005, total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 5,6
juta hektar dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun 200.000 hektar.
Cegah kerusakan
Dihubungi terpisah, pengajar pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor
(IPB) Hariadi Kartodihardjo mengatakan, kekhawatiran ledakan permintaan biofuel
akan menghancurkan hutan alam yang tersisa dapat dihindari. Caranya,
memanfaatkan lahan kritis di bekas areal HPH yang sebagian tidak lagi dikelola.
Berdasarkan penelitiannya, di Provinsi Riau saja ada jutaan hektar lahan kritis
yang dapat dimanfaatkan. "Kuncinya, pemerintah pusat dan daerah menyelesaikan
sisi administrasi dan hukum atas lahan-lahan itu," ujarnya.
Temuannya selama penelitian implementasi penggunaan dana reboisasi di Riau,
banyak bekas areal HPH yang tidak dikelola. Padahal, laporan formal menyebutkan
di lahan-lahan itu masih ada kegiatannya.
"Untuk itu, pemerintah pusat harus turun mengecek kondisi lapangan di
daerah-daerah. Bila itu dilakukan, pengembangan bahan baku biofuel termasuk
kelapa sawit tidak perlu sampai membuka hutan lagi," kata dia. (GSA)
---------------------------------
Looking for earth-friendly autos?
Browse Top Cars by "Green Rating" at Yahoo! Autos' Green Center.
