Kompas, Rabu, 28 Maret 2007
Politik Panggung dan Ilusi Involusi
SRI PALUPI
Sebagai sosok pemikir, Clifford Geertz memang sudah tiada. Namun dengan
pemikirannya, kita masih bisa becermin dan membaca Indonesia. Di satu sisi,
gejala pemelaratan masyarakat miskin yang dibaca Geertz sebagai gejala involusi
masih terus berlangsung di negeri ini.
Di sisi lain, gejala involusi itu hanya akan menjadi ilusi ketika proses
pemelaratan dilihat sebagai proses berbagi kemiskinan yang terlepas dari
problem kekuasaan korup sebuah negeri panggung hiburan.
Inilah salah satu yang bisa ditarik dari diskusi panjang tentang "Warisan
Pemikiran Clifford Geertz" yang diadakan Kompas, Bentara Budaya Jakarta, dan
Lingkar Muda Indonesia pada 30 November 2006.
Involusi pertanian
Salah satu tesis Geertz yang banyak dikritik adalah "involusi pertanian". Tesis
ini menjelaskan tentang proses pemiskinan yang terjadi di pedesaan Jawa,
sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan tekanan kolonialisme dalam bentuk
sistem tanam paksa. Di samping menanam padi untuk memenuhi kebutuhan
subsistennya, petani juga dipaksa menanam tanaman perkebunan (gula) sebagai
pengganti pajak.
Pembayaran pajak dalam wujud hasil-hasil pertanian dianggap lebih menguntungkan
dan lebih mudah dikumpulkan daripada pembayaran dalam bentuk uang. Sistem tanam
paksa ini menghasilkan laba besar bagi Pemerintah Hindia Belanda, tetapi
mendatangkan musibah bagi rakyat.
Agar bisa bertahan dari tekanan, rakyat memproduksi banyak anak. Terjadilah
kemudian apa yang disebut sebagai pembagian kemiskinan (shared poverty). Petani
yang lahannya sudah sempit membagi kesempatan kerja kepada tetangga dan
kerabat. Dengan cara ini, kerja dalam tekanan kolonialisme dirasa tidak terlalu
berat. Yang terjadi, lahan petani terfragmentasi dan produktivitas pertanian
semakin menurun.
Pertanian di Jawa pada akhirnya tidak mampu menyerap hasil lebih dari investasi
dalam perkebunan gula, karena nilai tambah dari gula diambil alih oleh Belanda.
Kondisi inilah yang dilihat Geertz sebagai latar belakang terjadinya
pemelaratan mendalam pada rakyat Jawa.
Ilusi berbagi
Teori Geertz tentang involusi pertanian itu dinilai terlalu menyederhanakan
kenyataan. Teori itu menempatkan budaya Jawa sebagai sumber involusi pertanian.
Budaya Jawa yang menonjolkan keselarasan menghasilkan petani yang statis,
menyesuaikan diri ke dalam dan tunduk pada sistem. Geertz juga membayangkan
orang Jawa itu saleh, baik hati, sudah hidup susah, tetapi masih mau berbagi.
Konsep involusi pertanian mengesampingkan fakta bahwa orang ketika ada peluang
justru saling mencuri, saling menikam, dan saling memangsa. Di sinilah letak
kritik terhadap involusi pertanian.
Di era liberalisasi ekonomi dan korupsi, membaca fenomena pemelaratan kaum
miskin sebagai fenomena berbagi kemiskinan tak lebih sebagai ilusi. Sebab yang
terjadi bukanlah fenomena pembagian kesempatan kerja, ruang kehidupan ataupun
pemerataan kemiskinan, tetapi kesenjangan yang semakin dalam. Rakyat miskin
menjadi semakin miskin bukan karena mereka berbagi kemiskinan dengan para
kerabat dan tetangga. Mereka menjadi semakin miskin karena tak lagi punya akses
atas sumber daya.
Sumber daya yang ada ludes dijarah dan dirampok oleh mereka yang punya kuasa.
Kalaupun ada yang masih tersisa, sumber daya itu pun diperebutkan oleh semakin
banyak kaum miskin. Bukan pembagian kemiskinan di antara kelompok miskin yang
terjadi, melainkan pemaksaan pemelaratan oleh perilaku korup para penguasa
politik dan ekonomi.
Kalau yang terjadi pada masyarakat ini adalah berbagi kemelaratan, sebagaimana
dilihat Geertz, tentulah tidak akan kita temui beragam kasus bunuh diri di
kalangan kaum miskin yang semakin fenomenal. Demikian juga dengan anak gizi
buruk dan busung lapar, tak akan semakin menggejala dan dianggap hal biasa.
Selama enam bulan pertama pada tahun 2003, misalnya, di Jakarta saja dilaporkan
62 kasus bunuh diri karena tekanan ekonomi. Jumlah kasus ini meningkat 300
persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tragisnya, bunuh diri juga menyebar di
kalangan anak-anak, yang angka kasusnya meningkat 30 persen.
Berkembangnya kasus bunuh diri dan busung lapar adalah indikator minimnya
solidaritas dan lemahnya kapasitas masyarakat untuk berbagi.
Negara teater
Geertz memaknai proses pemelaratan kaum miskin sebagai proses pembagian
kemiskinan karena ia abai terhadap problem kekuasaan dan polarisasi yang
terjadi dalam masyarakat. Padahal, pada kenyataannya, di pedesaan terdapat
hubungan antara petani lapis atas, petani gurem, dan buruh tani. Dalam kondisi
involusi pertanian sekalipun, petani lapis atas mampu menguasai modal,
teknologi, informasi, dan pasar. Sementara petani gurem dan buruh tani yang
berada di posisi marjinal semakin tertinggal. Jadi, kalaupun ada fenomena
pembagian kemiskinan, fenomena itu cenderung terjadi di lapis bawah yang paling
lemah dalam posisi tawar.
Terlepas dari kelemahannya, teori involusi pertanian Geertz memberi kerangka
dalam menilai kondisi Indonesia kini. Sejak terjadinya divestasi kapital dan
krisis berkepanjangan, Indonesia kian terjerat dalam belenggu involusi tiada
henti di hampir semua dimensi.
Di saat rakyat diterjang berbagai bencana (ekonomi, sosial dan alam), politik
panggung hiburan terus saja dijalankan. Persoalan politik yang pada hakikatnya
adalah persoalan pembebasan dan pengabdian pada rakyat, diselewengkan menjadi
persoalan pencitraan. Pertarungan politik lebih banyak terlihat sebagai
pertarungan citra di ruang publik. Kerja politisi menjadi lebih banyak
berurusan dengan kerja menata dan memperbaiki citra tentang diri dan kekuasaan
mereka.
Tidak mengherankan kalau pertanyaan-pertanyaan mendasar menyangkut nasib rakyat
dan bangsa ke depan dijawab oleh para politisi itu dengan jawaban-jawaban yang
hanya sekadar menghibur masyarakat. Mereka juga sering menggunakan
simbol-simbol untuk meyakinkan masyarakat bahwa masalah sedang diatasi. Padahal
yang terjadi sejatinya adalah ketidakjelasan akan apa yang sudah dicapai.
Setiap hari rakyat dijejali dengan segala bentuk kata peduli.
Celakanya, dengan politik panggung hiburan yang mereka mainkan, para politisi
itu tak pernah peduli akan apa yang ingin ditonton rakyat. Tidak jarang para
aktor politik itu menjadikan perdebatan politik di ruang publik tak lebih
sebagai adegan konyol. Sebab, kehebatan penampilan mereka tidak dengan
sendirinya disertai kecerdasan dalam berargumentasi.
Bayangkan, selagi bencana terus melanda, bukan agenda yang jelas untuk membawa
bangsa ke arah lebih baik yang mereka perdebatkan, tetapi perlu tidaknya
presiden berijazah sarjana. Bukan permintaan maaf dan bela rasa yang mereka
ungkapkan kepada rakyat yang tertimpa bencana, melainkan sanggahan bahwa rakyat
menderita. Alasannya, rakyat masih bisa ketawa meski diterjang bencana.
Lewat politik pencitraan, para politisi itu telah menjadikan negara ini bukan
lagi sebagai suatu birokrasi atau pemerintahan, melainkan sebuah pertunjukan
terorganisasi yang oleh Geertz disebut sebagai negara teater. Ironisnya, para
politisi itu demikian sibuknya mengorganisasi pertunjukan sampai-sampai tak
menyadari kalau panggungnya sudah lama kosong, tanpa penonton. Rakyat yang
terus-menerus dipaksa menjadi penonton tengah berjuang menyelamatkan hidupnya.
Mereka tak peduli pada apa kata penguasa.
Sri Palupi Ketua Institute for Ecosoc Rights, Salah Satu Pemrakarsa Lingkar
Muda Indonesia (LMI)
---------------------------------
Don't pick lemons.
See all the new 2007 cars at Yahoo! Autos.