Kompas, Rabu, 28 Maret 2007                                                     
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                      
 Politik Panggung dan Ilusi Involusi 
 
SRI PALUPI  
Sebagai sosok pemikir, Clifford Geertz memang sudah tiada. Namun dengan 
pemikirannya, kita masih bisa becermin dan membaca Indonesia. Di satu sisi, 
gejala pemelaratan masyarakat miskin yang dibaca Geertz sebagai gejala involusi 
masih terus berlangsung di negeri ini. 
Di sisi lain, gejala involusi itu hanya akan menjadi ilusi ketika proses 
pemelaratan dilihat sebagai proses berbagi kemiskinan yang terlepas dari 
problem kekuasaan korup sebuah negeri panggung hiburan. 
Inilah salah satu yang bisa ditarik dari diskusi panjang tentang "Warisan 
Pemikiran Clifford Geertz" yang diadakan Kompas, Bentara Budaya Jakarta, dan 
Lingkar Muda Indonesia pada 30 November 2006. 
Involusi pertanian  
Salah satu tesis Geertz yang banyak dikritik adalah "involusi pertanian". Tesis 
ini menjelaskan tentang proses pemiskinan yang terjadi di pedesaan Jawa, 
sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan tekanan kolonialisme dalam bentuk 
sistem tanam paksa. Di samping menanam padi untuk memenuhi kebutuhan 
subsistennya, petani juga dipaksa menanam tanaman perkebunan (gula) sebagai 
pengganti pajak. 
Pembayaran pajak dalam wujud hasil-hasil pertanian dianggap lebih menguntungkan 
dan lebih mudah dikumpulkan daripada pembayaran dalam bentuk uang. Sistem tanam 
paksa ini menghasilkan laba besar bagi Pemerintah Hindia Belanda, tetapi 
mendatangkan musibah bagi rakyat. 
Agar bisa bertahan dari tekanan, rakyat memproduksi banyak anak. Terjadilah 
kemudian apa yang disebut sebagai pembagian kemiskinan (shared poverty). Petani 
yang lahannya sudah sempit membagi kesempatan kerja kepada tetangga dan 
kerabat. Dengan cara ini, kerja dalam tekanan kolonialisme dirasa tidak terlalu 
berat. Yang terjadi, lahan petani terfragmentasi dan produktivitas pertanian 
semakin menurun. 
Pertanian di Jawa pada akhirnya tidak mampu menyerap hasil lebih dari investasi 
dalam perkebunan gula, karena nilai tambah dari gula diambil alih oleh Belanda. 
Kondisi inilah yang dilihat Geertz sebagai latar belakang terjadinya 
pemelaratan mendalam pada rakyat Jawa. 
Ilusi berbagi  
Teori Geertz tentang involusi pertanian itu dinilai terlalu menyederhanakan 
kenyataan. Teori itu menempatkan budaya Jawa sebagai sumber involusi pertanian. 
Budaya Jawa yang menonjolkan keselarasan menghasilkan petani yang statis, 
menyesuaikan diri ke dalam dan tunduk pada sistem. Geertz juga membayangkan 
orang Jawa itu saleh, baik hati, sudah hidup susah, tetapi masih mau berbagi. 
Konsep involusi pertanian mengesampingkan fakta bahwa orang ketika ada peluang 
justru saling mencuri, saling menikam, dan saling memangsa. Di sinilah letak 
kritik terhadap involusi pertanian. 
Di era liberalisasi ekonomi dan korupsi, membaca fenomena pemelaratan kaum 
miskin sebagai fenomena berbagi kemiskinan tak lebih sebagai ilusi. Sebab yang 
terjadi bukanlah fenomena pembagian kesempatan kerja, ruang kehidupan ataupun 
pemerataan kemiskinan, tetapi kesenjangan yang semakin dalam. Rakyat miskin 
menjadi semakin miskin bukan karena mereka berbagi kemiskinan dengan para 
kerabat dan tetangga. Mereka menjadi semakin miskin karena tak lagi punya akses 
atas sumber daya. 
Sumber daya yang ada ludes dijarah dan dirampok oleh mereka yang punya kuasa. 
Kalaupun ada yang masih tersisa, sumber daya itu pun diperebutkan oleh semakin 
banyak kaum miskin. Bukan pembagian kemiskinan di antara kelompok miskin yang 
terjadi, melainkan pemaksaan pemelaratan oleh perilaku korup para penguasa 
politik dan ekonomi. 
Kalau yang terjadi pada masyarakat ini adalah berbagi kemelaratan, sebagaimana 
dilihat Geertz, tentulah tidak akan kita temui beragam kasus bunuh diri di 
kalangan kaum miskin yang semakin fenomenal. Demikian juga dengan anak gizi 
buruk dan busung lapar, tak akan semakin menggejala dan dianggap hal biasa. 
Selama enam bulan pertama pada tahun 2003, misalnya, di Jakarta saja dilaporkan 
62 kasus bunuh diri karena tekanan ekonomi. Jumlah kasus ini meningkat 300 
persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tragisnya, bunuh diri juga menyebar di 
kalangan anak-anak, yang angka kasusnya meningkat 30 persen. 
Berkembangnya kasus bunuh diri dan busung lapar adalah indikator minimnya 
solidaritas dan lemahnya kapasitas masyarakat untuk berbagi. 
Negara teater  
Geertz memaknai proses pemelaratan kaum miskin sebagai proses pembagian 
kemiskinan karena ia abai terhadap problem kekuasaan dan polarisasi yang 
terjadi dalam masyarakat. Padahal, pada kenyataannya, di pedesaan terdapat 
hubungan antara petani lapis atas, petani gurem, dan buruh tani. Dalam kondisi 
involusi pertanian sekalipun, petani lapis atas mampu menguasai modal, 
teknologi, informasi, dan pasar. Sementara petani gurem dan buruh tani yang 
berada di posisi marjinal semakin tertinggal. Jadi, kalaupun ada fenomena 
pembagian kemiskinan, fenomena itu cenderung terjadi di lapis bawah yang paling 
lemah dalam posisi tawar. 
Terlepas dari kelemahannya, teori involusi pertanian Geertz memberi kerangka 
dalam menilai kondisi Indonesia kini. Sejak terjadinya divestasi kapital dan 
krisis berkepanjangan, Indonesia kian terjerat dalam belenggu involusi tiada 
henti di hampir semua dimensi. 
Di saat rakyat diterjang berbagai bencana (ekonomi, sosial dan alam), politik 
panggung hiburan terus saja dijalankan. Persoalan politik yang pada hakikatnya 
adalah persoalan pembebasan dan pengabdian pada rakyat, diselewengkan menjadi 
persoalan pencitraan. Pertarungan politik lebih banyak terlihat sebagai 
pertarungan citra di ruang publik. Kerja politisi menjadi lebih banyak 
berurusan dengan kerja menata dan memperbaiki citra tentang diri dan kekuasaan 
mereka. 
Tidak mengherankan kalau pertanyaan-pertanyaan mendasar menyangkut nasib rakyat 
dan bangsa ke depan dijawab oleh para politisi itu dengan jawaban-jawaban yang 
hanya sekadar menghibur masyarakat. Mereka juga sering menggunakan 
simbol-simbol untuk meyakinkan masyarakat bahwa masalah sedang diatasi. Padahal 
yang terjadi sejatinya adalah ketidakjelasan akan apa yang sudah dicapai. 
Setiap hari rakyat dijejali dengan segala bentuk kata peduli. 
Celakanya, dengan politik panggung hiburan yang mereka mainkan, para politisi 
itu tak pernah peduli akan apa yang ingin ditonton rakyat. Tidak jarang para 
aktor politik itu menjadikan perdebatan politik di ruang publik tak lebih 
sebagai adegan konyol. Sebab, kehebatan penampilan mereka tidak dengan 
sendirinya disertai kecerdasan dalam berargumentasi. 
Bayangkan, selagi bencana terus melanda, bukan agenda yang jelas untuk membawa 
bangsa ke arah lebih baik yang mereka perdebatkan, tetapi perlu tidaknya 
presiden berijazah sarjana. Bukan permintaan maaf dan bela rasa yang mereka 
ungkapkan kepada rakyat yang tertimpa bencana, melainkan sanggahan bahwa rakyat 
menderita. Alasannya, rakyat masih bisa ketawa meski diterjang bencana. 
Lewat politik pencitraan, para politisi itu telah menjadikan negara ini bukan 
lagi sebagai suatu birokrasi atau pemerintahan, melainkan sebuah pertunjukan 
terorganisasi yang oleh Geertz disebut sebagai negara teater. Ironisnya, para 
politisi itu demikian sibuknya mengorganisasi pertunjukan sampai-sampai tak 
menyadari kalau panggungnya sudah lama kosong, tanpa penonton. Rakyat yang 
terus-menerus dipaksa menjadi penonton tengah berjuang menyelamatkan hidupnya. 
Mereka tak peduli pada apa kata penguasa. 
Sri Palupi Ketua Institute for Ecosoc Rights, Salah Satu Pemrakarsa Lingkar 
Muda Indonesia (LMI) 

 
---------------------------------
Don't pick lemons.
See all the new 2007 cars at Yahoo! Autos.

Kirim email ke