Kompas, Jumat, 30 Maret 2007
Thailand
Permintaan Militer Ditolak
Bangkok, Kamis - Perdana Menteri Thailand Surayud Chulanont menolak permintaan
junta militer untuk memberlakukan keadaan darurat di Bangkok. Permintaan itu
diajukan Rabu lalu untuk mencegah protes terhadap keberadaan pemerintah de
facto junta militer di Thailand.
"Tidak ada keperluan mendesak untuk memberlakukan keadaan darurat di Bangkok,"
kata PM Surayud, Kamis (29/3), di Bangkok.
Surayud adalah perdana menteri yang justru diangkat junta militer untuk
sementara, menggantikan Thaksin Shinawatra yang dijungkalkan militer pada 19
September 2006.
Itu adalah penolakan PM atas permintaan militer yang ingin membungkam penentang
militer.
PM Surayud mengutarakan penolakan itu dalam sebuah jumpa pers. Ia mengatakan
akan memantau keadaan secara ketat. Namun, kepada junta militer, ia mengatakan,
"tak melihat kebutuhan untuk memberlakukan keadaan darurat".
Pemimpin kudeta militer Jenderal Sonthi Boonyaratkalin sebelumnya meminta PM
Surayud memberlakukan keadaan darurat untuk mencegah para pendukung Thaksin
melakukan protes massal. Sebuah demonstrasi juga sudah direncanakan hari Jumat
ini dan pemimpin kudeta memperingatkan hal itu bisa berubah menjadi kekerasan.
Para penentang junta militer bukan saja dari pihak pendukung Thaksin, tetap
juga berbagai kelompok yang tak menghendaki kekuasaan junta militer di
Thailand.
Keadaan sekarang tidak cukup untuk dijadikan alasan memberlakukan keadaan
darurat. "Namun, pemerintah bersiap-siap mengantisipasi keadaan terburuk, dan
saya memiliki kekuasaan untuk menyatakan keadaan darurat," kata PM Surayud.
"Pemerintah akan mencoba berdiskusi dengan semua pihak untuk menghindari
keadaan berkembang menjadi buruk. Saya tidak ingin melihat terjadi bentrokan di
antara warga Thailand," kata PM Surayud.
Pemerintah Bangkok sejauh ini sudah memutuskan menutup taman-taman, tempat para
demonstran telah merencanakan aksi protes.
Junta militer memiliki keyakinan bahwa para demonstran sengaja memancing
keadaan agar keadaan bisa menjadi rusuh. "Karena itulah kami ingin mencegah hal
itu terjadi," kata Kolonel Sansern Khaewkamnerd, salah seorang juru bicara
Dewan Keamanan Nasional.
Pemilu pada Desember
Masih dalam rangka pemulihan demokrasi, PM Surayud mengatakan pemilu parlemen
akan dilakukan pada Desember 2007 sekitar tanggal 16 atau 22. PM juga
menyatakan sebuah referendum untuk pengubahan konstitusi akan diselenggarakan
pada September 2007 untuk kepentingan pemilu.
Pengumuman itu dilakukan setelah PM Surayud bertemu dengan Dewan Keamanan
Nasional. "Hari ini saya meminta pertemuan dengan Dewan Keamanan Nasional,
Dewan Penyusun Konstitusi, dan Komisi Pemilihan Umum untuk mempersiapkan
pemilu," kata Surayud.
Sementara itu, sebuah pengadilan memutuskan hukuman dua tahun penjara kepada
Sondhi Limthongkul, pemimpin Aliansi Rakyat untuk Demokrasi. Aliansi ini
berperan besar menjungkalkan Thaksin lewat demonstrasi besar-besaran di Bangkok
tahun 2006.
Pengadilan memutuskan itu hari Kamis setelah Sondhi kalah dalam gugatan yang
diajukan sebuah kelompok pendukung Thaksin. Namun, pemilik Manager Media Group
itu dibebaskan dengan uang jaminan 5.700 dollar AS (sekitar Rp 53 juta) dan
Sondhi juga melakukan banding.
Sondhi digugat di pengadilan oleh Phumtham Vechayachai, mantan Wakil Menteri
Perhubungan dan menjabat pada era pemerintahan Thaksin. Sondhi menuduh Phumtham
sebagai anggota Partai Komunis Thaksin tanpa bukti. Sondhi juga menuduh
Phumtham tidak memberikan penghormatan kepada Kerajaan Thailand.
Seorang warga negara Swiss juga dikenai hukuman penjara 10 tahun, dikurangi
dari tuntutan 20 tahun. Oliver Jufer (57) dinyatakan bersalah karena
menghilangkan potret wajah Raja Bhumibol Adulyadej dengan semprotan di kota
Chiang Mai pada Desember 2006. Tindakan seperti itu tergolong perbuatan
kriminal di Thailand, di mana Raja sangat dihormati. (AFP/AP/REUTERS/MON)
---------------------------------
Looking for earth-friendly autos?
Browse Top Cars by "Green Rating" at Yahoo! Autos' Green Center.
